KOI Gugat Aturan Semena-mena Sepakbola SEA Games 2017

Pertemuan KOI membahas persiapan SEA Games 2017.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Radhitya Andriansyah

VIVA.co.id – Aturan tak wajar untuk cabang olahraga sepakbola SEA Games 2017 terus menuai kecaman. Komite Olimpiade Indonesia akhirnya angkat bicara terkait aturan ini.

Ketua PTMSI Oegroseno: Saya Usulkan ke Pemerintahan Baru Kemenpora dan KONI Dilikuidasi

Sebagai tuan rumah, Malaysia sempat mengeluarkan aturan aneh dalam undian. Jika biasanya, juara yang bebas memilih grup, kini tak terjadi.

Justru, tuan rumah Malaysia yang diberikan hak istimewa itu. Sontak, kebijakan tersebut membuat negara-negara peserta geram. Vietnam menjadi yang paling vokal dalam menentang aturan undian tersebut.

Oegroseno: Keadilan di Olahraga Indonesia Cuma Milik Mereka yang Dekat Kekuasaan

PSSI juga sudah keberatan dengan aturan aneh tersebut, disusul dengan KOI. Sama dengan PSSI, KOI pun merasa aturan ini sangat merugikan negara-negara peserta, termasuk Indonesia.

Ketua KOI, Erick Thohir, menyatakan munculnya aturan yang merugikan tersebut menunjukkan kelemahan sebenarnya dari SEA Games. Erick menegaskan pihaknya akan melayangkan protes terkait aturan aneh itu.

ANOC World Beach Games 2023 di Bali Batal

"Memang SEA Games seperti itu. SEA Games kelemahannya di situ. Kami pasti akan protes. Tapi, yang lebih penting, kami melihat ke depan saja. Bersama negara-negara lain, kami harus memperbaiki sistem ini," terang Erick, ditemui di kantornya, Senin 3 Juli 2017.

Sudah seharusnya, menurut Erick, institusi terkait SEA Games 2017, menyusun aturan-aturan yang adil bagi seluruh tim. "Muara SEA Games kan ke Olimpiade. Jadi, kami harus perjuangkan agar aturannya sama dengan Asian Games dan Olimpiade," ujar Erick.

KOI rencananya akan mengirimkan perwakilan untuk melayangkan protes kepada Malaysia pada 6 Juli 2017, dua hari sebelum undian sepakbola digelar. Chief de Mission Indonesia di SEA Games, Azis Syamsudin, yang bakal diutus untuk mengungkapkan keluhan Indonesia terkait aturan tersebut.

"Kita lihat di sana seperti apa. Undian kan 8 Juli 2017, kami akan sampaikan sikap soal hak istimewa Malaysia," tegas Syamsudin. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya