Badan Siber Dibentuk, Situs Pemerintah Harusnya Lebih Aman

Chairman CISSReC, Pratama Persadha.
Sumber :
  • Dok. CISSReC

VIVA.co.id – Terbentuknya Badan Siber dan Sandi Negara melalui Perpres nomor 53 Tahun 2017 harus sudah berjalan empat bulan ke depan. Kelahiran BSSN diharapkan mengurangi beberapa serangan siber ke instansi pemerintah.

Angkatan Udara Kebobolan, Percakapan 4 Perwira Tinggi Berhasil Disadap di Singapura

Menurut pakar keamanan siber Pratama Persadha, BSSN memang sudah sepatutnya dibentuk, meski dibanding negara lain Indonesia termasuk sangat terlambat.

Menurutnya hikmah dari serangan WannaCry memang membuat pemerintah mau tidak mau harus membentuk BSSN yang sebenarnya sudah digodok beberapa tahun lalu.

Kementerian dan Lembaga Diserang Hacker

"Selain karena serangan ransomware WannaCry, saya yakin pemerintah berhitung dengan tren hacktivist saat ini. Beberapa kejadian di awal sampai pertengahan tahun membuktikan bahwa situs milik pemerintah sangat rentan menjadi sasaran para peretas yang ingin menyuarakan aspirasi politiknya,” katanya, melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Juni 2017.

Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini mengungkapkan, BSSN memang akan menjadi tumpuan utama pemerintah dalam menanggulangi serangan siber di tanah air yang terus meningkat.

Serangan Hacker ke Perangkat Seluler Makin Ngeri, Lewat Iklan Pop-up

BSSN sendiri fokus pada identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

“Melihat tugas dan fungsi BSSN, memang praktis semua urusan siber ada pada BSSN. Jelas dengan ini kita berharap lahir standar yang jelas model keamanan siber. Jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti situs Revolusi Mental yang langsung down diretas beberapa saat setelah di-launching,” jelas mantan Plt Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara ini.

Pratama juga mengimbau agar masyarakat ikut melakukan pengawasan pada BSSN. Karena tugas dan fungsinya yang sangat krusial dalam menjaga kedaulatan bangsa, baiknya BSSN bebas dari kepentingan politik. Tidak menjadi tempat bagi-bagi kursi kekuasaan dan proyek.

“BSSN ini harus diisi SDM mumpuni. Kita tidak ragukan kemampuan SDM Lembaga Sandi Negara, Dirjen Aptika dan ID-SIRTII. Namun tidak kalah penting, para pimpinan BSSN nanti harus dipilih sesuai kompetensinya. Karena urusan keamanan siber ini berat dan memerlukan tanggung jawab 24 jam,” jelasnya. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya