- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara mengungkapkan alasan pihaknya secara sepihak langsung memblokir Telegram versi website. Menurut Rudi, tindakan ini lantaran banyaknya konten-konten yang mengarah kepada radikalisme hingga terorisme.
"Telegram itu saya blok, karena paling banyak digunakan oleh teroris. Ini baru webnya, sekarang akan saya kejar IP (internet protokol)-nya," kata Rudi saat acara Silaturahmi Dewan Pers di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2017.
Ia menceritakan bahwa pihaknya pun telah dihubungi oleh manajemen Telegram mempertanyakan apa alasan Kemenkominfo melakukan pemblokiran secara tiba-tiba. Pihak Telegram, kata Rudi, mengatakan ada yang aneh terhadap pemblokiran itu. Namun, Rudi mengaku memiliki bukti yang kuat.
"Kami punya buktinya, karena ada 700 halaman (yang berkaitan terorisme dan radikalisme), kenapa 11 DNS tadi kami blok hari ini, Jadi capture-nya itu semua ada, Bagaimana isinya itu mendorong radikalisme, terorisme, bagaimana mengajak membuat bom, semuanya ada," tutur dia.
Tidak hanya sampai di situ, Rudi mengaku akan memblokir aplikasi Telegram di sistem handphone Android atau IOS. Hal itu akan ia lakukan jika Telegram masih tidak mau menyetujui syarat atau jika masih tidak berubah dalam mengatur manajemen kontennya.
"Ini kan baru web, begitu tidak ada perubahan, kena aplikasinya. Makanya dari tadi pagi saya imbau," ujar dia.
Ia pun mengaku tak segan-segan melakukan pemblokiran platform media sosial lainnya, seperti Facebook, Twitter, Instagram jika mengarah kepada hal yang sama. Namun, hingga saat ini ia masih mempertimbangkan sisi baik dan buruk pemblokiran itu bagi pihak yang tidak bersalah.
"Saya sampaikan sekali lagi, jangan korbankan masyarakat Indonesia yang memanfaatkan Facebook untuk ekonomi, misalnya ibu-ibu buat jualan baju misalnya, buat kue misalnya menjelang Lebaran. Jadi jangan korbankan mereka untuk kepentingan-kepentingan masyarakat dengan konten negatif, apalagi berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Itu saya katakan dosa," ujar dia.
Menurut dia, hal ini semua sudah didiskusikan dengan baik kepada pihak Kepolisian, TNI hingga Kantor Staf Presiden (KSP). "Saya sudah konsultasi dengan teman-teman semua, dengan Mas Gatot (Panglima TNI), Kang Teten (Kepala KSP), Polri dan semuanya ini kalau memang harus, ya harus. Memang terorisme dan radikalisme ini kan fenomena global, bukan hanya Indonesia. Tiap negara menyikapi berbeda," katanya.
Seperti diketahui, dalam acara tersebut, turut hadir Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kadiv Humas Polri, Setyo Wasisto.
"Sekali lagi, ini bukan untuk memberangus HAM, memberangus keterbukaan, tapi ini untuk kita semua," tuturnya.
