Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Rabu, 26 Juli 2017 | 19:41 WIB
  • Nanti Hanya Ada Empat Operator di Indonesia

  • Oleh
    • Lazuardhi Utama,
    • Afra Augesti
Nanti Hanya Ada Empat Operator di Indonesia
Photo :
  • www.pixabay.com/blickpixel
Ilustrasi menara telekomunikasi.

VIVA.co.id – Untuk mengatasi problematika yang tengah melanda kalangan operator telekomunikasi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyarankan agar para penyedia layanan jasa segera melakukan konsolidasi. 

Cara ini merupakan salah satu yang ingin ditempuh pemerintah dalam menghadapi perang tarif data yang semakin tak sehat dan mengancam keberlanjutan infrastruktur negara.

Ketegasan Rudiantara ini diungkapkan setelah puncaknya, Senin 17 Juli lalu, operator telekomunikasi, Indosat Ooredoo, melayangkan surat kepadanya. Ia juga menyebut bahwa nantinya hanya akan ada empat operator telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia.

"Konsolidasi, enggak ada riset ilmiahnya. Menurut saya, 3 atau 4 (operator) cukup," kata dia, di Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.

Sementara itu, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, I Ketut Prihadi Kresna menyebut, di Indonesia sudah ada 12 operator telekomunikasi yang beroperasi.

Dari 12 tersebut, enam di antaranya pemain seluler yaitu Telkomsel, XL, Indosat Ooredoo, Smartfren, Hutchison 3 Indonesia, dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

"Kalau pemain Broadband Wireless Access (BWA) ada enam, antara lain Telkom, IM2, Internux, First Media, Berca, dan Jasinta," kata Ketut.

Menyoal konsolidasi, ia menyimpulkan bahwa Pemerintah tak pernah ikut campur untuk menentukan operator apa saja yang harus saling akuisisi.

Konsolidasi murni datang dari pihak operator, bukan BRTI. "Pemerintah ikut campur karena ada sumber daya frekuensi di situ. Kalau pemerintah enggak ambil, ya enggak fair buat yang lain," katanya.

Sebab, sumber daya dan kewenangan ada di tangan pemerintah. “Di PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 52 ditegaskan bahwa spektrum frekuensi dilarang dialihkan, kecuali dengan izin Menteri (Kominfo) apabila terjadi penggabungan," papar dia. (ase)