- REUTERS/Philippe Wojazer
VIVA.co.id – Facebook akhirnya menyetujui permintaan Pemerintah Indonesia untuk membuka kantornya di Tanah Air. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan, kantor milik jejaring sosial raksasa ini segera didirikan pada Agustus 2017. Keputusan ini dibuat oleh sang pendirinya, Mark Elliot Zuckerberg, usai berkali-kali berkomunikasi intensif dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menuturkan, Kominfo melakukan tatap muka bersama perwakilan Facebook pada Rabu pagi 2 Agustus 2017. Pertemuan ini dihadiri oleh Rudiantara, Semuel dan staf Kominfo lainnya. Sementara itu, ada empat orang perwakilan Facebook yang hadir, di antaranya satu orang dari Indonesia dan tiga lainnya berasal dari Facebook Asia Pasifik.
"Pertemuan ini adalah sebagai tindak lanjut daripada pertemuan atau pun pemanggilan OTT (Over the Top) yang kita lakukan, dan baru saja dengan tim dari FB (Facebook), pagi bicarakan, rencana pembukaan kantor mereka di Indonesia. Agustus ini mau diresmikan, rencana menyesuaikan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang ada," ucap Semuel di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu 2 Agustus 2017.
Semmy, sapaan akrab Semuel, menuturkan pembahasan mengenai konten radikal dan konten yang bertentangan dengan UU ITE di Indonesia, masih terus dibicarakan kedua belah pihak. Di Indonesia, Facebook dikabarkan sudah bisa melakukan geo-blocking, apabila menemui konten-konten yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah.
"Mengenai pengendalian, kontrol konten-konten negatif, saat ini dilaporkan sudah ada fitur baru bagaimana mengendalikannya. Khusus untuk Indonesia, ada beberapa konten yang tidak bisa diakses di Indonesia, (karena) bertentangan (dengan UU) yang ada. Jadi mereka sudah bisa melakukan geo-blocking, itu yang dilaporkan ke kita," papar Semmy.
Taliban Plans to Block Facebook Access in Afghanistan
The Taliban in Afghanistan have announced plans to restrict or completely block access to Facebook, a move condemned by rights activists. The Taliban’s acting minister of
