Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Rabu, 4 Oktober 2017 | 16:40 WIB
  • Keamanan Siber Presiden dan Paspampres Dinilai Masih Lemah

  • Oleh
    • Amal Nur Ngazis,
    • Daru Waskita (Yogyakarta)
Keamanan Siber Presiden dan Paspampres Dinilai Masih Lemah
Photo :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Presiden Jokowi mengunjungi Mako Paspampres

VIVA.co.id – Ahli teknologi siber, Pratama D. Persadha menyebutkan, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 133 juta orang. Dari jumlah tersebut, 100 juta merupakan pengguna Google, sedangkan 50 juta lebih adalah pengguna Facebook. Jutaan pengguna internet ini tak sadar data miliknya sudah bocor ke pihak asing.

"Kita tak sadar bahwa kita itu dijajah, namun kita senang, mesti data kita sudah dimiliki orang asing (Google, Facebook, dan lain-lain)," kata Chairman lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini di Yogyakarta, Rabu 4 Oktober 2017.

Pratama prihatin, ada seorang menteri dengan bangga mengatakan saat ini sudah teknologi tinggi, sehingga menyimpan data pada komputasi awan (cloud), fleksibel membuka data di mana saja. Namun, menteri tersebut tidak tahu lokasi server cloud tersebut berada.

"Nah, ini masalah keamanan sangat lemah sekali. Data rahasia kementerian bisa dicuri orang asing, tanpa kita sadari. Orang lain tahu lebih dahulu, laporan apa yang akan disampaikan ke Presiden," ungkapnya.

Tak hanya level menteri, keamanan siber juga masih sangat lemah, ketika Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) memberikan laporan perjalanan Presiden ke luar negeri, masih menggunakan surel tak berbahaya.

"Saya juga tahu bahwa komunikasi pada pesawat kepresidenan belum ada backup-nya, sehingga kita komunikasi disabotase, maka pesawat akan buta di angkasa," ungkapnya.

Pratama mengatakan, saat Presiden Joko Widodo gencar kampanye setop hoaks dan penyebaran ujian kebencian, ditindaklanjuti tindakan tegas Kominfo memblokir akun yang menyebarkan konten negatif internet tersebut. Namun, dalam pandangan pakar siber kelahiran Blora itu, tindakan Kominfo itu tidak akan maksimal. Sebab, ada lebih dari 400 penyedia layanan internet (ISP) di Indonesia.

"Sangat sulit untuk membendung hoaks dan ujaran kebencian, meski saat ini polisi sudah gencar memburu penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Hukuman pelaku masih rendah, sehingga hoaks dan ujaran kebencian masih marak," ungkapnya.

Dia membandingkan, bagaimana penanganan hoaks di Tiongkok. Pemerintah Negeri Tirai Bambu itu memproteksi warganya dalam menggunakan dua ISP, sehingga dengan mudah dapat dilacak penyebar hoaks, atau ujaran kebencian.

"Tiongkok tidak memonopoli ISP, namun melindungi warganya terhadap pengaruh negatif dari internet," ucapnya.