- Reuters/Dado Ruvic
VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika masih mengkaji usulan untuk memblokir penyedia layanan akomodasi penginapan daring, Airbnb.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berpendapat perkembangan teknologi tak bisa dibendung dan dia meminta proses bisnis baru diberikan ruang agar mendapatkan hasil yang efisien dan lebih baik.
Usulan pemblokiran Airbnb di Indonesia diwacanakan oleh para pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Alasan pemblokiran, yakni Airbnb dengan model bisnisnya telah menggerus bisnis hotel dan penginapan di Indonesia. Selain itu pemilik kamar (host) yang tergabung di Airbnb, dituding kuat tidak membayar pajak sesuai ketentuan.
Menanggapi sikap Kominfo tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyerahkan penuh soal sikap akhir wacana pemblokiran Airbnb.
"Kominfo boleh saja (mengkaji pemblokiran), pemerintah yang penting itu paham (masalah) dulu, ngerti situasi dulu. Terserah mau gimana nanti (blokir atau tidak)" ujar Hariyadi kepada VIVA, Rabu 29 November 2017.
Dia menyoroti, praktik bisnis Airbnb yang memang sangat distruptif terhadap model bisnis hotel dan penginapan yang lama.
Airbnb mengaku sudah bekerja sama dengan sekitar 43.000 host di Indonesia, yang mana pendapatan kotor dari awal 2017 sampai November mencapai Rp1,150 triliun setelah dipotong komisi 3 persen untuk Airbnb.
Sedangkan pendapatan rata-rata tuan rumah di Indonesia pada umumnya memperoleh Rp28,4 juta. Sementara bisnis layanan yang berbasis di San Fransisco itu punya pertumbuhan tahunan tinggi, 72 persen.
Namun, Hariyadi menduga, host Airbnb diduga kuat tak membayar pajak seperti bisnis hotel dan penginapan konvensional.
"Sekarang, jadi kalau PPh pribadi kena 30 persen, itu host kemungkinan enggak lapor pajak. Negara berpotensi kehilangan artinya negara kehilangan dari 30 persen dari pendapatan host itu," ujar Hamdani.
Sedangkan Airbnb, sepengetahuannya, selama ini diam-diam dan tak pernah melaporkan pendapatan bisnis mereka, apalagi membayar pajak. Sementara pengusaha hotel dan penginapan lain selama ini mematuhi ketentuan pengenaan pajak.
Untuk itu, Hariyadi merasa wajar ada desakan kepada Kominfo untuk memblokir layanan tersebut. "Kenapa tutup saja, ya karena itu," ujarnya.
Dibanding memberikan ruang lebar ke Airbnb, menurutnya, pemerintah sebaiknya menggenjot ekosistem aplikasi lokal yang bisnisnya sama dengan Airbnb. Cara ini dipandang lebih baik dalam menjamin negara tidak kehilangan potensi pajak.
"Pemerintah, negara posisinya itu di mana? Kayak China itu lho, aplikasi lokal didorong. Tumbuhkan aplikasi lokal agar bisa diatur, diarahkan. Kalau (aplikasi) enggak bisa dikontrol, ya bagaimana itu," katanya.
Dia mengaku tak antidistruptif dan antiasing dalam konteks bisnis tersebut. Hanya saja pengusaha hotel dan penginapan meminta ada kesamaan persaingan atau level playing field.
Tanpa pengaturan yang adil, Hariyadi menilai, nantinya bisnis Airbnb akan menciptakan suplai akomodasi penginapan yang tak terkendali atau unlimited inventory.
Dengan harga yang menguntungkan bagi host dan pengguna serta pertumbuhan layanan yang tinggi, Hariyadi mengatakan, Airbnb akan mengganggu bisnis hotel. Jika kondisi itu terjadi akan berdampak panjang, sebab bisnis hotel dan penginapan akan melibatkan ekosistem seperti karyawan, perbankan, pajak Pemda sampai penyuplai dan lainnya.
"Kominfo biarin ya enggak apa-apa (tak blokir Airbnb). Tapi nanti akan terjadi situasi distruptif yang negatif ya, distruptif itu bahaya lho," ujarnya. (ase)
