Bitcoin Sah Jadi Alat Pembayaran di Jepang

Bitcoin dan mata uang kripto lainnya dibangun di atas teknologi bernama Blockchain.
Sumber :
  • www.pixabay.com/MichaelWuensch

VIVA.co.id – Jepang makin maju dalam adopsi inovasi alat pembayaran. Belum lama ini, Negeri Matahari Terbit itu telah mengeluarkan undang-undang baru yang membuat bitcoin kini diakui sebagai alat pembayaran yang sah. 

Nilai Aset Bitcoin Sentuh Rp 1 Miliar, Investor Diminta Lakukan Riset dengan Teliti

Dengan keluarnya undang-undang baru itu, pemerintah Jepang berharap perusahaan dan entitas bisnis di Jepang bisa segera menggunakan transaksi dengan mata uang virtual tersebut. 

Dikutip Sputnik, Kamis, 9 Februari 2017, dalam regulasi baru itu, perusahaan yang memakai bitcoin sebagai pembayaran harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketat.

Terpopuler: Ruko di Medan Tambang Bitcoin, Banggar Ultimatum APBN Bengkak untuk IKN

Perusahaan wajib punya simpanan mata uang senilai US$100 ribu, melaporkan aktivitas transaksi ke pemerintah secara teratur, menggelar audit eksternal secara rutin yang dilakukan oleh Badan Pajak Nasional Jepang. Secara biaya, dana yang dikeluarkan perusahaan di Jepang untuk bisa mendapatkan lisensi bitcoin dalam transaksi mereka mencapai US$300 ribu. 

Aturan baru ini menyisakan sejumlah masalah. Meski sudah mengeluarkan US$300 ribu untuk mengadopsi bitcoin dan menaati ketentuan pemerintah, tidak ada jaminan perusahaan akan menerima lisensi. Kemudian, harga yang diinvestasikan untuk mendapatkan lisensi bitcoin dipandang terlalu besar, sehingga mematikan perusahaan kecil di Jepang tak bisa ikut dalam arus bisnis bitcoin. 

Ruko di Medan Jadi Lokasi Tambang Bitcoin, Curi Listrik hingga Rp 14,4 Miliar

Jepang bukan tanpa alasan memberlakukan sistem adopsi bitcoin yang ketat tersebut, yaitu melindungi hak konsumen dari potensi penipuan jahat. 

Aturan bitcoin itu mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Pengkritik mengatakan undang-undang baru itu akan membuat perusahaan kecil di Jepang yang sudah memanfaatkan bitcoin terlempar dari bisnis.

Pengkritik juga membandingkan hukum bitcoin di Jepang dengan hukum serupa yang gagal di New York. Aturan di Negara Bagian bisa melacak pembelian bitcoin, menyaratkan lisensi dan registrasi untuk membeli dan menjual bitcoin. Tapi pada akhirnya, hukum bitcoin di New York itu mengandaskan puluhan startup bitcoin dari operasi mereka. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya