- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Pihak IT yang mengurus situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, jika tidak ada peretasan yang dilakukan oleh hacker dari negara manapun. Namun jika berbicara mengenai penyerangan, dipastikan selalu ada upaya untuk melumpuhkan situs KPU.
"Server KPU benar diserang tapi tidak dibobol. Server KPU selalu diserang saban ada hajatan (Pilkada/pemilu). Namun tidak diretas karena tidak ada indikasi ke arah itu. Lagipula, yang sah secara hukum adalah perhitugan manual," ujar IT Architect dari KPU, Harry Sufehmi, kepada VIVA.co.id, Jumat, 17 Februari 2017.
Harry menegaskan, bahwa sejatinya, penyerangan terhadap situs KPU tersebut tidak terlalu berarti. Pasalnya, kata dia, yang dipublikasi di situs, jikapun terkena hack dan menampilkan data yang salah, bisa langsung ditimpa lagi dengan data yang benar dalam hitungan 10 menit.
"Data yang sah secara hukum adalah perhitungan manual. Website KPU hanya sarana untuk menampilkan informasi. Bukan alat hitung suara yang sah secara hukum. Sejauh ini tidak ada indikasi hacking oleh hacker manapun," ujarnya menambahkan.
Hal yang sama juga telah menjadi kekhawatiran bagi pengamat pertahanan siber dari Universitas Pertahanan, Yono Reksoprodjo. Menurut Yono, server dan situs KPU sejak lahir sudah divonis akan jadi sasaran hackers, baik untuk tujuan iseng, emosional hingga yang profesional.
"Karenanya, KPU harus ekstra hati-hati dalam menjaga keamanan server-servernya, baik dari masalah teknis secara fisik maupun siber. Ini saatnya mereka melakukan kajian terhadap jaminan kontrak garansi piranti-piranti yang mereka pakai dari para vendor, karena Amerika saja bisa kebobolan," ujar Yono.
Namun begitu, Yono yakin sekali dengan kemampuan tim IT KPU yang bisa menghalau segala serangan. Termasuk dengan mekanisme yang diandalkan KPU, yakni dengan cara check and re-check terhadap hasil tabulasi pemilih yang dijadikan SOP untuk menjamin keabsahan hasil pemilu. (mus)
KPU Tetapkan Presiden dan Wapres Terpilih pada 24 April 2024
KPU RI bakal menetepkan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih seusai Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan sengketa hasil Pilpres 2024.
