Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Selasa, 24 Oktober 2017 | 15:25 WIB
  • Di Negara Ini, Ada 'Menteri WhatsApp'

  • Oleh
    • Amal Nur Ngazis
Di Negara Ini, Ada 'Menteri WhatsApp'
Photo :
  • www.pixabay.com/Arivera
Logo aplikasi WhatsApp.

VIVA – Terdorong dengan kecemasan sisi negatif dari media sosial dan internet, Presiden Zimbabwe Robert Muhabe memutuskan untuk membentuk kementerian baru yang bertanggung jawab dalam keamanan siber, deteksi dan mitigasi ancaman. 

Namun keputusan sang presiden itu malah menuai protes dari rakyat Zimbabwe. Rakyat negeri Afrika bagian selatan itu menilai kementerian baru itu bakal mengancam kebebasan ekspresi warga khususnya di internet. Rakyat menduga nantinya kementerian ini bakal memata-matai aktivitas online warga. 

Sebagai protest dan perlawanan, rakyat Zimbabwe menanggapi penunjukan mantan Menteri Keuangan Zimbabwe, Patrick Chinamassa, sebagai kementerian siber itu, dengan sebuah humor. 

Rakyat melabeli Chinamassa sebagai 'Menteri WhatsApp', sebab kemungkinan pemerintah akan patroli di media sosial untuk mengawasi percakapan. 

Pengguna internet di Zimbabwe memodifikasi surat penunjukan Chinamassa sebagai menteri dengan humor. Dalam surat ‘palsu’ itu, tiap admin grup WhatsApp di Zimbabwe diwajibkan untuk mendaftarkan diri sampai 1 November 2017. Jika tidak, maka akan ditindak.

Juru bicara Presiden Mugabe, George Charamba menegaskan, pembentukan kementerian baru itu untuk mengatasi 'ancaman terhadap negara'. Ancaman itu belakangan dipicu oleh beberapa kasus yang bermuka beredarnya kabar dan informasi di media sosial yang membuat panik rakyat. Dalam beberapa kasus, informasi di media sosial dan internet membuat kekacauan sosial di Zimbabwe dan akhirnya berdampak pada ekonomi.

"Media sosial telah disalahgunakan untuk menciptakan rasa panik, sehingga menciptakan destabilisasi ekonomi," tegas Charamba. 

Sedangkan sang 'Menteri WhatsApp', berdalih kementerian baru itu akan menangani masalah yang terkait dengan keamanan, termasuk yang dipicu dari media sosial. 

Kalangan oposisi di Zimbabwe bereaksi. Mereka mengkhawatirkan pembentukan kementerian baru itu. Oposisi Movement for Democratic Change (MDC) menilai kementerian siber berarti pemerintah siap mengawasi rakyat. 

Pemimpin MDC, Morgan Tsvangirai meyakini kementerian itu diciptakan untuk menekan kebebasan berbicara jelang Pemilu 2018. 

"Mugabe akan melakukan apapun untuk mengendalikan dan memberangus media sosial, ini untuk menekan ketidakpuasan publik terhadap rezimnya," ujar Tsvangirai. 

Media sosial memang makin populer di Zimbabwe. Medium ini telah menjadi pilihan rakyat Zimbabwe untuk berkomunikasi dan menerima informasi atau berita. 

Dalam 16 tahun belakangan ini, penggunaan internet di Zimbabwe makin meningkat signifikan. Data International Telecommunications Union (ITU) menunjukkan, dalam kurun waktu tersebut, penetrasi penggunaan internet di Zimbabwe meningkat dari 0,3 persen menjadi 46 persen.