25 Persen Wanita Pernah Dilecehkan di Dunia Maya

Wanita depan Komputer
Sumber :
  • inmagine.com

VIVA – Laporan terbaru menunjukkan jika satu dari empat wanita di dunia mengaku pernah merasakan pelecehan di dunia online. Laporan itu juga mengklaim jika data ini menunjukkan betapa lemahnya aturan yang dibuat pemerintah dan media sosial untuk melindungi wanita.

Data Presiden Bocor, LPSK: Sistem Perlindungan Data Pribadi Lemah

Laporan tersebut dibuat berdasarkan survei yang dilakukan Amnesty International. Polling itu menyebutkan sebanyak 25 persen wanita di dunia setidaknya pernah merasakan sekali dilecehkan di dunia maya. Demikian dilansir dari Stuff.co.nz.

Dari angka itu, jumlah terbanyak dari wanita yang pernah merasakan pelecehan di dunia maya adalah di Amerika, yakni sekitar 33 persen. Sedangkan yang paling sedikit adalah wanita di Italia, sekitar 16 persen. Wanita yang dilibatkan dalam survei berkisar usia 18 sampai 55 tahun, berada di Inggris, Spanyol, Polandia, Swedia, Denmark dan New Zealand.

Amankan Jagad Maya, Pemerintah Bakal Bikin Omnibus Law Digital

Amnesty mengatakan, dalam laporan tersebut, 41 persen wanita setuju jika internet merupakan ancaman, yang bisa mengancam fisik dan mental mereka. 

"Internet bisa lebih menakutkan dan menjadi racun bagi para wanita. Bukanlah rahasia lagi jika pelecehan dan diskriminasi gender di sosial media semakin berkembang. Namun dari hasil survei ini menunjukkan jika wanita cukup menjadi target yang diincar para pengguna online," ujar Azmina Dhrodia, peneliti di Amnesty International untuk teknologi dan hak asasi manusia.

Virtual Police Dinilai Efektif Beri Edukasi ke Masyarakat

"Bayangkan, kita mendapatkan ancaman kematian atau perkosaan, sesaat setelah kita membuka aplikasi. Mereka hidup dalam ketakutan. Takut jika foto pribadi dan seksual mereka disebar ke dunia maya tanpa kita sadari," katanya.

Menurut Dhrodia, pelecehan di dunia maya bisa sangat berbahaya. Pasalnya, satu cuitan bisa berubah menjadi 'senjata mematikan' dalam kurun satu menit saja.

"Oleh karena itu kami meminta perusahaan pengelola sosial media untuk mengatasi hal ini secara serius dan menerapkan standar komunitas mereka sendiri," kata Drodia. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya