- VIVAnews/Beno Junianto
VIVAlife - Kasus kontroversi pembatalan dakwah Ustad Solmed di Hong Kong menarik perhatian Front Pembela Islam (FPI). Dihubungi VIVAlife, Selasa, 20 Agustus 2013 Sekretaris DPD FPI Jakarta, Habib Novel Bamu'min menegaskan Solmed punya ‘kelainan’. Pasalnya, suami April Jasmine itu suka mengomersilkan dakwah untuk kepentingan pribadi.
“Kami tadinya teman seperjuangan, tapi sekarang Solmed menyimpang. Dia senang kalau dapat keuntungan besar dari dakwahnya,” kata Novel.
Padahal, menurutnya seorang dai diharamkan mematok tarif saat berdakwah. Ia menuturkan, dakwah merupakan kewajiban seorang muslim. Seharusnya dilakukan dengan ikhlas. “Besar kecil (honor) itu rejeki, nggak boleh tawar menawar,” tegasnya.
Novel melanjutkan, dia sudah merasakan ‘penyimpangan’ Solmed sejak sekitar tahun 2008. Saat itu Solmed sudah tak lagi menjabat sebagai Sekjen DPP FPI. Salah satu alasan pemecatan Solmed, kata Novel, tak lain karena kebiasaan buruknya mematok tarif dakwah. “Guru-gurunya pun kalau mengundang harus pakai DP (down payment) dan buru-buru ditransfer,” terangnya.
Biasanya Solmed akan menyetujui tarif dakwah yang diajukan panitia sejak awal. Namun menjelang hari H, ia mulai berusaha mangkir. “Kalau mau dia tetap hadir harus dinaikkan tarifnya. Sering begitu,” Novel melanjutkan. Daripada kehilangan muka karena sudah mengumbar pada jamaah, banyak panitia menyetujui tarif yang diminta.
Jika tidak, tak jarang Novel dan teman-teman pedakwah lain menjadi ‘korban’ untuk menggantikan Solmed. “Daripada jamaah kecewa dan acara berantakan,” tutur Novel lagi.
Diserang isu pasang tarif dakwah, Solmed pun berkomentar. Menurutnya pasang tarif dalam berdakwah itu halal dan tidak melanggar agama. "Soal tarif, karena tidak ada larangan dalam Islam," ujar Solmed kepada VIVAlife.
Solmed membandingkannya dengan ulama Imam An-Nawawi. Dia mengatakan ulama Imam An-Nawawi juga memasang tarif. "Asalkan ikhlas dakwahnya dan banyak ulama yang membolehkan, tidak ada salahnya kan?" ujar lulusan UIN Syarif Hidayatullah itu.
Kepemimpinan Perempuan di BUMN dan Cara BKI Lanjutkan Semangat Kartini
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengejar dan mewujudkan cita-citanya.
