- VIVA / Dhea Amanda
VIVA.co.id - Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan, pastinya sulit untuk dijangkau sendirian, oleh satu badan negara dalam hal mengawasi peredaran obat dan makanan. Oleh karenanya, ketua BPOM mengaku bahwa pihaknya membutuhkan bantuan dari lembaga-lembaga lain.
Ditemui beberapa waktu lalu di ruang kerjanya, yang ada di bilangan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Roy Sparringa, M.App, Sc, Kepala BPOM menjelaskan tentang hal tersebut.
“Kami dari BPOM merasa, tidak akan bisa bekerja sendirian dalam mengatasi dan melindungi setiap alur peredaran produk obat dan manakan di pasaran. Kami membutuhkan bantuan semua pihak, untuk sama-sama mengoptimalkan perlindungan kepada masyarakat,” ujar pria berkacamata itu.
Hal pertama yang menjadi faktor penting, adalah kokohnya sistem kelembagaan BPOM sendiri. Mulai dari regulator sistem, sarana, dan prasarana yang harus diperkuat. Selanjutnya, faktor yang tak kalah penting adalah bantuan dari pemerintah, untuk menjalin hubungan antara sektor guna saling bantu menangani masalah ini.
Ia katakan, beberapa badan pemerintah yang sudah bekerjasama dengan BPOM, adalah Polri, Kominfo, dan Bea Cukai. Pihak-pihak ini sangat berperan dalam faktor pencegahan, penanganan, hingga pemberian efek jera, pada pelaku nakal yang melanggar aturan.
Selanjutnya, yang juga sangat penting, ialah adanya rasa tanggung jawab dari pelaku usaha, dalam hal ini produsen. Mereka perlu menyadari, seberapa besar tanggung jawab yang harus diemban, ketika ingin memasarkan sebuah produk, karena jika salah, nyawa konsumen taruhannya.
“Yang terakhir, ialah peran aktif masyarakat untuk sama-sama mencegah terjadinya kecurangan, dalam peredaran obat dan makanan. Caranya dengan melaporkan segala bentuk kecurigaan yang terkait dengan proses pembuatan produk obat dan makanan. Dengan keempat faktor ini, niscaya sistim pengawasan kualitas obat dan makanan di Indonesia, makin optimal ke depan,” ujar Roy mantap.
![vivamore="Baca Juga :"]
Atasi Peredaran Vaksin Palsu, Kewenangan BPOM Diperluas
Diharapkan pemerintah, asosiasi sektor kesehatan, masyarakat membantu
