Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Senin, 27 November 2017 | 12:39 WIB
  • BPJS Tepis Isu Tak Tanggung Biaya Delapan Penyakit

  • Oleh
    • Jujuk Ernawati,
    • Diza Liane Sahputri
BPJS Tepis Isu Tak Tanggung Biaya Delapan Penyakit
Photo :
  • ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Seorang petugas perlihatkan contoh kartu BPJS Kesehatan

VIVA – Beredar kuat isu terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak lagi menanggung semua biaya dari delapan jenis penyakit. Menanggapi hal tersebut, BPJS menepis isu tersebut.

Perlu diketahui, isu yang kuat beredar di masyarakat bahwa BPJS Kesehatan tak lagi menanggung semua biaya delapan penyakit katastropik atau penyakit dengan biaya tinggi dan dapat mengancam jiwa penderitanya, seperti jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalasemia, leukimia, dan hemofilia. Terkait isu itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, pun angkat bicara.

"Kamis lalu (23 November 2017) BPJS Kesehatan diminta paparan tentang perkembangan pengelolaan JKN-KIS. Lalu dalam paparan tersebut ditampilkan sebagai gambaran di Jepang, Korea, Jerman, dan negara-negara lainnya yang menerapkan cost sharing. Pada saat itu, kami memberikan referensi akademik. Jadi jangan salah paham dulu ya," katanya dalam rilis yang diterima VIVA, Senin, 27 November 2017.

Menurut Nopi, saat era Askes dahulu, pemerintah memberikan dana subsidi bagi penyakit-penyakit katastropik. Pemberian dana tersebut dilakukan sejak tahun 2004 sampai tahun 2013.

"Sejak PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 2014 lalu sampai sekarang, belum ada regulasi tentang subsidi pemerintah untuk penyakit katastropik. Padahal dahulu ada subsidi. Saat ini, hal tersebut tengah diusulkan untuk revisi Perpres," tuturnya.

Ia pun menegaskan bahwa sampai kini, BPJS Kesehatan tetap menjamin delapan penyakit tersebut sesuai dengan ketentuan dalam regulasi pemerintah. Nopi menuturkan, tak perlu ada yang dikhawatirkan karena penjaminan biaya peserta JKN-KIS akan terus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai badan hukum publik yang berada di bawah naungan Presiden langsung, Nopi menegaskan bahwa pihaknya tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Dalam mengambil kebijakan, pemerintah pasti memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Yang jelas, prioritas kami saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS," kata dia. (one)

 

  • Antisipasi Antrean, BPJS Rilis Aplikasi Digital
    Antisipasi Antrean, BPJS Rilis Aplikasi Digital
  • Cukai Rokok Akan Talangi Defisit Keuangan BPJS Kesehatan
    Cukai Rokok Akan Talangi Defisit Keuangan BPJS Kesehatan
  • Instruksi Wapres untuk Obati Penyakit Defist BPJS Kesehatan
    Instruksi Wapres untuk Obati Penyakit Defist BPJS Kesehatan
  • Masih Defisit Tahun Ini, BPJS Kesehatan Lapor ke Wapres
    Masih Defisit Tahun Ini, BPJS Kesehatan Lapor ke Wapres
  • Ketika Ibu-ibu Dharma Wanita Ikut Sosialisasi JKN-KIS
    Ketika Ibu-ibu Dharma Wanita Ikut Sosialisasi JKN-KIS
  • Pasien BPJS Masih Sulit Dapatkan Layanan Baik Rumah Sakit
    Pasien BPJS Masih Sulit Dapatkan Layanan Baik Rumah Sakit