- www.reuters.com/China Daily
VIVA.co.id – Ada oleh-oleh dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke China, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-20. Presiden Jokowi dan sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pejabat mengunjungi markas pusat, Alibaba, pemain e-commerce Tiongkok yang sudah mendunia.
Jokowi bertemu dengan Pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) Alibaba, Jack Ma. Pembicaraan itu bukan hanya basa-basi saja, sebab konkretnya dalam pertemuan itu, Jokowi menawarkan Jack Ma menjadi penasihat peta jalan (roadmap) e-commerce Indonesia.
Pemerintah mengajukan tawaran kepada Jack Ma untuk menjadi Penasihat Steering Committe untuk roadmap e-commerce yang tengah dirumuskan oleh Indonesia. Dan, gayung bersambut, melalui pernyataan dari Alibaba, Jack Ma bersedia menerima tawaran yang diajukan pemerintah.
Antara Jokowi dan Jack Ma punya cara pandang yang sama tentang pengelolaan usaha kecil dan menengah (UKM). Keduanya berpandangan, UKM harus diberdayakan dengan memanfaatkan teknologi. Sementara itu, visi Jack Ma pun sama, yaitu bagaimana memfokuskan sasaran kepada UKM.
"Waktu itu, kita bicara dengan Alibaba, kita bicara bagaimana memberdayakan UKM di Indonesia bisa mendapatkan akses ke pasar Tiongkok sampai ke pasar global," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, saat ditemui di Hermitage, Menteng, Jakarta, Kamis 8 September 2016.
Bicara soal potensi UKM di Tanah Air, memang data dan statistik berbicara. Data pemerintah menunjukkan perkiraan jumlah UKM mencapai 55 juta, namun dari angka itu yang sudah go online terbilang sedikit. Data Google Indonesia menunjukkan, UKM Indonesia yang go online masih di bawah lima persen.
Sementara itu, pemerintah kini sedang mendorong UKM go online mencapai delapan juta pada 2020. Rudiantara mengatakan, misi mendorong UKM go online untuk membantu mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Tanah Air. Selain itu, pemerintah punya mimpi produk UKM Indonesia bisa sampai ke luar negeri.
"Karena, kita ingin membawa e-commerce Indonesia ini ke arah internasional. Kan, kita mau capai US$130 miliar di tahun 2020. Kalau hanya dalam negeri saja, nilai (bisnisnya) kecil. Justru, kita ingin meningkatkan perdagangan, bagaimana kita, terutama produk-produk UKM ke luar negeri," tuturnya.
Jalan itu, menurut pemerintah, bisa difasilitasi oleh platform yang dimiliki Alibaba. Dengan meminta bantuan Alibaba, produk UKM Indonesia makin dekat menyasar ke pasar global, sebab Alibaba punya ‘pintunya’.
Kepercayaan pada Alibaba ini juga dilandasi pada performa Alibaba. Rudiantara mengatakan, Alibaba yang merupakan pemain e-commerce dengan pertumbuhan yang tinggi dan cukup menguasai pasar global, secara tidak langsung akan memberi efek untuk menarik investor asing untuk menanam modal di Indonesia.
Penunjukan bos Alibaba menjadi penasihat itu mengundang tanya dan kekhawatiran, Indonesia hanya menjadi pasar e-commerce luar negeri saja.
Direktur Indonesia ICT Institut, Heru Sutadi mengatakan, sah-sah saja menjadikan bos Alibaba itu menjadi penasihat, namun dia meminta pemerintah tetap mengedepankan kemandirian e-commerce Indonesia.
Menurutnya, apapun caranya, pemerintah harus memastikan e-commerce Indonesia harus tetap berdaulat dan mensejahterakan rakyat Indonesia.
Jangan penasihat
Soal peran Jack Ma dalam peta jalan e-commerce Indonesia, Heru Sutadi punya pandangan.
"Sepanjang sebagai guru motivator atau pelatih, saya pikir tidak ada masalah. Malah bagus, agar kita bisa belajar bagaimana mengembangkan e-commerce di Indonesia," kata pria yang akrab disapa Hersut tersebut.
Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan, peran Jack Ma nanti tidak akan banyak 'ikut campur' dalam 'dapur' e-commerce Indonesia. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Noor Iza menjelaskan, nantinya Jack Ma hanya berperan memberikan masukan, gambaran, dan berbagi pengalaman dalam pengembangan e-commerce.
"Penasihat itu tidak perlu ikut soal implementasi. Bentuknya sharing, mendengar masukan juga dari siapa saja. Dia tidak perlu masuk ke dalam struktur. Tetapi, memberikan pertimbangan," jelasnya.
Namun, Chairman Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Institute, Nonot Harsono punya catatan atas peran yang diberikan Jack Ma tersebut.
Dia mengatakan, secara prinsip mengakui perlunya kerja sama global, tetapi dalam konteks membangun UKM Indonesia menjadi global, ia punya skema yang lain. Dia mengkritik, seharusnya skema yang dipakai tidak menjadikan bos Alibaba sebagai penasihat.
Nonot berpandangan, pemerintah sebaiknya menempuh skema yang sudah baku, yaitu mencontoh dan mempelajari jalan sukses pemain e-commerce global. Menurutnya, contoh kisah sukses pemain e-commerce global sudah bisa dilihat, tinggal merangkum mana yang bisa ditiru dan diterapkan di Indonesia.
"Masak sih merangkum kisah sukses saja kita enggak mampu, sehingga harus dinasihati begitu. Sekalian saja deh, bikin dewan penasihat teknologi informasi dan komunikasi Indonesia, lengkapi anggotanya dengan CEO Google, Facebook, Twitter, dan lainnya," kritik pria asal Surabaya tersebut.
Nonot mengatakan, seharusnya pemerintah menempuh langkah studi banding, katakanlah pada platform Alibaba yang sudah mengakuisisi Lazada pada tahun ini, atau ke platform toko online sejenis.
"Pelajari kisah sukses dan gagal mereka, lalu dirangkum sebagai acuan pembinaan aplikasi e-commerce nasional," katanya.
Bicara nilai penting menjadikan bos Alibaba sebagai penasihat, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Kristiono, melihatnya cukup relevan. Sebab, Alibaba telah menunjukkan sukses membangun e-commerce berbasis UKM dan business to business (B2B).
Kristiono mengatakan, ada kesenjangan pada UKM di Indonesia. Saat jumlah UKM perkiraan 55 juta, tetapi untuk bermain pada ranah digital masih terlihat mencolok kesenjangannya.
Padahal, menurutnya, seharusnya UKM sangat diuntungkan dengan platform digital karena terbuka aksesnya ke pasar yang lebih luas. "Dalam konteks itulah mungkin, pemerintah melihat peran dan kompetensi Jack Ma dibutuhkan," ujar mantan petinggi Telkom tersebut.
Senada, Hersut juga mengatakan, Indonesia harus bisa melihat dan belajar dari kisah sukses Alibaba membangun bisnis e-commerce-nya.
Hersut menyebutkan, keberhasilan Alibaba bisa dilihat saat perusahaan ini bisa membuat orang luar Tiongkok, mau membeli produk UMKM Tiongkok, baik dalam jumlah satuan sampai grosiran.
Dalam konteks itu, menurutnya, pemerintah Indonesia bisa berguru kepada Alibaba, dalam mengembangkan ekosistem e-commerce di Indonesia.
"Sekarang ini e-commerce Indonesia masih dalam tahap untuk pasar Indonesia. Secara normatif bagus, agar produk kita juga ke mancanegara," ujarnya.
Awas blunder
Pintu terbuka bagi bos Alibaba untuk e-commerce Indonesia juga perlu dicermati. Meski tujuan yang disampaikan, yaitu ingin membawa UKM lokal bisa global melalui jaringan Alibaba. Tetapi, bisa saja jika lengah, malah yang terjadi sebaliknya.
Alibaba akan menjadikan Indonesia sebagai pasar, membanjiri produknya ke Tanah Air, tetapi tak mampu mengangkat produk UKM lokal ke internasional.
"Jangan sampai ke balik saja, yang mana justru nanti produk China yang melimpah ke sini dan justru UMKM kita nantinya merana," kata Hersut.
Senada, Kristiono berpesan, jangan sampai hingar bingar membangun e-commerce Indonesia malah memberikan kesempatan bebas bagi toko online asing menjamur dan menjadikan Indonesia sebagai pasar.
Terkait dengan hal itu, Kominfo memberikan penegasan, pemerintah tak ingin hanya menjadi pasar dan dibanjiri produk luar negeri.
Noor Iza mengatakan, target pemerintah jelas mengglobalkan UKM lokal. Walau bekerja sama dengan Alibaba, tetapi bukan berarti produk Alibaba akan merajai di Indonesia.
"Kita tak memberikan jalan lebar buat Alibaba dengan adanya kerja sama ini Ini membuka keran produk China, misalnya. Tidak begitu," kata Noor Iza kepada VIVA.co.id.
Terkait dengan hal itu, Hersut merasa perlu ada proteksi terhadap e-commerce lokal dan sosialisasi penggunaan e-commerce lokal, dari presiden, wakil presiden sampai menteri dan pejabat tinggi Indonesia.
Sementara itu, Nonot melontarkan ide, agar Indonesia membuat marketplace bersama, yang mana semua toko dan UKM Indonesia dipampang pada platform Alibaba dan Lazada, dengan memastikan semua kurir dan pengiriman menggunakan layanan dalam negeri.
"Jangan sampai tokonya toko online di luar negeri sana, barang dikirim lewat bandara, pelabuhan bebas pajak dan diantar ke rumah pakai kurir luar negeri," jelasnya.
Sedangkan Kristiono mengatakan, pemerintah perlu memfasilitasi pertumbuhan e-commerce untuk UKM berbasis Business-to-Business, atau B2B, dengan dilengkapi fasilitas pembayaran sesuai literasi digital.
Tak kalah pentingnya, yaitu pemerintah membina pada UKM yang umumnya masih lemah, misalnya membina kualitas desain, kualitas kendali, kapasitas produksi dan kepastian pengiriman sampai harga yang bersaing. (asp)
