- REUTERS/Damir Sagolj
VIVA.co.id – Mangkatnya Raja Thailand Bhumibol Adulyadej di usia ke-88 tahun pada 13 Oktober lalu kini memunculkan kekhawatiran. Saat rakyat di Negeri Gajah Putih itu berkabung selama satu tahun hingga mendapat pemimpin monarki baru – yang tak lain adalah anak kandung mendiang Bhumibol – muncul perasaan was-was apakah bangsa itu kembali menghadapi perpecahan, antara kelompok “Kaos Merah” dengan pendukung “Kaos Kuning?”
Rakyat Thailand pun mulai bertanya-tanya apakah Pangeran Maha Vajiralongkorn bisa tampil berwibawa saat menjadi raja baru walau tidak bakal sekharismatik mendiang ayahnya – yang selama 70 tahun berkuasa dianggap sebagai tokoh pemersatu bangsa dan “Ayah bagi semua rakyat?” Ataukah justru Putri Maha Chakri Sirindorn yang akan tampil menggantikan almarhum – walaupun kecil kemungkinannya karena secemerlang apa pun Sirindom, Kerajaan Thailand tidak pernah dikuasai oleh perempuan dan lagipula tidak sesuai dengan keinginan ayahnya yang menginginkan negerinya tetap diperintah raja, bukan ratu.
Negara-negara tetangga Thailand pun berharap-harap cemas, apakah sepeninggal Raja Bhumibol Thailand akan kembali berlarut-larut dalam konflik politik dalam negeri yang tidak pernah tuntas? Mereka khawatir krisis politik yang terjadi di Thailand bisa menular ke banyak dimensi – termasuk ekonomi – dan jangan sampai lagi terulang krisis moneter Asia 1997.
Namun, pertanyaan-pertanyaan demikian tampak masih harus dipendam beberapa saat menunggu upacara pelepasan jenazah Raja Bhumibol. Apalagi rakyat di Thailand masih tabu mendebatkan siapa penggantinya. Terlebih, Undang-Undang Antipenghasutan Kerajaan Thailand secara tegas melarang adanya rencana suksesi atau membicarakan kesehatan maupun pengganti raja secara terbuka.
Bagi mereka yang dianggap menghina raja, ratu, maupun anggota keluarga Kerajaan Thailand lainnya, maka diganjar hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Saat ini, negeri Gajah Putih berpenduduk 68 juta jiwa dipimpin oleh ‘pelaksana tugas’ raja yakni Prem Tinsulanonda. Mantan Perdana Menteri Thailand itu sebelumnya menjabat sebagai ketua dewan kerajaan.
Berdasarkan konstitusi, Prem diperbolehkan melaksanakan tugas-tugas raja sampai diangkat seorang raja secara definitif.
Peraturan soal kerajaan atau les majeste, yang sangat ketat membuat suksesi raja tidak bisa dibicarakan secara terbuka di Thailand, karena bisa dianggap sebagai ancaman atau penghinaan terhadap keluarga kerajaan.
Pengamat Hubungan Internasional Emil Radiansyah, mengatakan, peluang Pangeran Vajiralongkorn (64) untuk menduduki tahta sangatlah besar.
"Menurut saya, dia (Vajiralongkorn) berpeluang besar menjadi raja. Saya tak melihat adanya penentangan soal ini. Di sini, junta militer sangat jelas punya kepentingan,” kata Emil kepada VIVA.co.id, Senin, 17 Oktober 2016.
Tak heran mengapa rakyat Thailand begitu mengkhawatirkan masa depan kerajaan, apalagi militer adalah kekuatan paling berpengaruh di dalam politik negeri itu.
Mengutip situs International Business Times, Pangeran Vajiralongkorn, yang lahir pada 28 Juli 1952, berbeda dengan Raja Bhumibol yang bijaksana.
Pangeran Maha Vajiralongkorn (REUTERS/Athit Perawongmetha/Files).
Isu Korupsi
Sang putra mahkota justru terkenal bersikap eksentrik dan sulit diprediksi. Jika sang ayah hanya memiliki satu istri seumur hidupnya, Pangeran Vajiralongkorn menikahi istri ketiganya pada 2001.
Tak hanya itu, pada Juli lalu, Tabloid Jerman, Bild, merilis foto seseorang yang disebut sebagai Vajiralongkorn dengan pakaian putih bergambar tato sambil membawa anjing pudel kesayangannya, FuFu.
Selain sikap yang aneh, kedekatannya dengan bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra juga menjadi perhatian publik. Sebagai taipan telekomunikasi Thailand, sebelum terjun ke bidang politik, Thaksin diduga telah memberikan banyak uang kepada sang putra mahkota.
Hubungan keduanya tetap akrab meski Thaksin terpaksa lari ke Dubai, Uni Emirat Arab, sejak digulingkan junta militer pada 2006.
“Thaksin sendiri dikudeta lantaran ada dugaan kuat kalau dia ingin mengganti sistem pemerintahan monarki menjadi republik. Ini yang sangat tidak disukai militer. Oleh karena itu, dihembuskanlah isu korupsi sebagai dalih kudeta,” paparnya.
Lantas, bagaimana dengan kans Putri Maha Chakri Sirindorn (61)?
Emil menjelaskan, kalau mengacu pada UU Thailand, kans-nya menggantikan posisi Raja Bhumibol sangat kecil. Apalagi, dalam sejarah kerajaan negeri itu, belum ada seorang putri raja menjadi Ratu Thailand.
Meski sudah dipastikan mengganti posisi Raja Bhumibol, namun Pangeran Vajiralongkorn menginginkan penobatannya ditunda selama satu tahun.
Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-Cha, seperti dikutip situs BBC, menyatakan rakyat Thailand agar tidak khawatir terhadap proses suksesi.
"Putra Mahkota meminta warga agar tidak bingung atau khawatir mengenai pemerintahan negara atau bahkan tentang suksesi," kata Prayuth.
Putri Maha Chakri Sirindorn (tbn-tv.ru).
Mayoritas kudeta sukses
Sementara itu, rivalitas antara pendukung Thaksin (kelompok kaus merah) dan pendukung monarki penentang Thaksin (kelompok kaus kuning), menurut Emil, turut memanaskan suksesi. Kendati demikian, tidak akan ‘meledak’ selama masa berkabung.
“Sekali lagi, situasi di sini yang sangat diuntungkan dan berperan adalah militer. Mereka akan mengambil kesempatan saat raja meninggal dunia dengan dalih menjaga stabilitas politik dan keamanan,” ungkap Emil.
Mengenai ancaman teroris di Thailand Selatan?
Di masa Raja Bhumibol, Thailand mengalami kerusuhan politik dalam sepuluh tahun terakhir serta sejumlah serangan bom di kawasan selatan yang dituding dilakukan oleh kelompok separatis Muslim.
Berdasarkan catatan, sejak sistem monarki absolut dihapus pada 1932, militer sudah melakukan 19 kali kudeta, di mana 12 di antaranya berakhir manis.
Secara teknis, memang sistem monarki absolut sudah mati, tetapi referendum yang digelar pada Agustus lalu secara resmi memperkuat posisi militer dalam pemerintahan.
Naiknya Prayuth menjadi PM Thailand pada 2014 menjungkalkan pemerintahan Yingluck Shinawatra, adik Thaksin, adalah bukti mengakarnya militer.
Kudeta tersebut, secara praktis mengubah sistem pemerintahan Thailand dan saat ini negeri tersebut tak memiliki parlemen permanen serta belum berencana menggelar pemilu hingga tahun depan.
Di mata Emil, konflik di Thailand Selatan masih terjadi dan belum dilakukan dialog kembali menyusul kudeta militer pada 2014.
“Ancaman teroris dari selatan masih terjadi. Saya berharap raja baru Thailand nanti bisa memberikan ‘angin sejuk’ dan tetap menjaga stabilitas perpolitikan Thailand di masa depan,” kata Emil menutup pembicaraan.
(ren)
