- VIVA.co.id/Taufik Rahadian
VIVA.co.id – Sekitar dua jam Presiden Jokowi menghabiskan waktu dengan Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Selain makan nasi goreng bersama, keduanya sempat berkuda. Figur yang sempat menjadi rival di Pemilu 2014 itu tampak saling akrab bersahabat. Prabowo bahkan menilai Jokowi, dengan bobot tubuh yang relatif ringan itu, berbakat berkuda.
Jokowi dalam konferensi pers bersama mengatakan, dia sedang menunaikan janji kepada Prabowo saat bertemu di Kebayoran pada tahun 2014 silam. Pada saat itu, Jokowi pernah mengatakan bakal bertandang ke Hambalang, Bogor. Kali ini rencana itu akhirnya terealisasi.
Dia menjelaskan banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut antara lain kondisi terkini makro politik dan makro ekonomi di Indonesia. Jokowi selanjutnya membantah jikalau pertemuan itu secara khusus membicarakan soal demonstrasi 4 November 2016 yang disebut-sebut akan berlangsung cukup besar.
Jokowi menyebutkan, pada dasarnya mereka membicarakan perihal masalah kebangsaan. Sementara terkait waktu kunjungan ke Hambalang yang hanya hitungan hari menjelang demonstrasi 4 November, dinilai Presiden, semata kebetulan.
“Itu pas-pas saja (jelang 4 November). Yang jelas kami bicara, bahas banyak,” kata Jokowi setelah bertemu dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, Senin 31 Oktober 2016.
Tak jauh berbeda dengan Presiden Jokowi, Prabowo menyebutkan tak sedikit yang mereka bicarakan. Dia merasa terhormat dimintai masukan mengenai kondisi bangsa pada saat ini. Namun Prabowo mengakui, dalam pertemuan mereka, Jokowi sempat mengemukakan pemahaman soal kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.
Secara khusus menyoal unjuk rasa 4 November tersebut, Prabowo sendiri mengingatkan pesan damai.
“Saya selalu berharap suasana baik dan sejuk. Bapak Presiden mengatakan demonstrasi hak konstitusional dan Beliau juga ingin semakin baik dan kondusif. Itu yang kita inginkan,” kata Prabowo dalam kesempatan yang sama.
Dia mengingatkan, bangsa Indonesia dibangun atas kemajemukan baik suku maupun ras, keyakinan dan latar belakang. Namun perbedaan itu tak lantas menjadi hambatan untuk hidup bersama.
“Kita bahu-membahulah. Ini negara kita bersama,” kata dia.
Kedatangan Jokowi ke kediaman Prabowo pada Senin siang tersebut, dimaknai cukup beragam. Para politikus tak sedikit yang memuji itikad Jokowi bertemu Prabowo untuk membahas persoalan kebangsaan itu. Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi, bahkan menilai pertemuan itu bisa menurunkan tensi politik di pilkada khususnya mengenai Pilkada Jakarta dan demonstrasi “Tangkap Ahok” yang rencananya berlangsung pada Jumat pekan ini.
“Kami yakin pertemuan dua tokoh tersebut bukan sekadar seremonial tapi akan melahirkan komitmen bersama untuk kemajuan bangsa di tengah hiruk-pikuk politik menjelang pilkada,” kata Baidowi di Jakarta.
Dia tidak menyangkal tensi politik menghangat hitungan bulan menjelang pilkada. Namun Politikus PPP tersebut mengingatkan, pada akhirnya pesta demokrasi harus bisa memberikan pendidikan politik bagi pemilih. Menurutnya, Jokowi dan Prabowo memberi contoh yang elok karena sekalipun sempat bersaing secara politik namun pintu komunikasi antara keduanya tak lantas tertutup.
"Pertemuan dua tokoh sentral Pilpres 2014 tersebut merupakan tradisi bagus dan menjadikan pendidikan politik bagi rakyat Indonesia,” katanya.
Bijak Berunjuk Rasa
Rencana aksi unjuk rasa 4 November yang diembuskan beberapa hari belakangan cukup menjadi perhatian publik. Sekelompok ormas Islam yang menyatakan akan membawa massa besar menuntut agar Kepolisian menangkap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Tuntutan itu masih mempersoalkan Ahok yang menyebutkan tentang surat Al Maidah dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Seribu.
Aksi serupa sebenarnya sudah dilakukan sekitar dua pekan lalu. Demonstrasi yang digawangi Front Pembela Islam (FPI) ini melakukan aksi di depan masjid Istiqlal dan Balai Kota Jakarta. Buntutnya, ternyata masih ada unjuk rasa jilid 2.
Rencana demonstrasi ini pada Senin pagi sempat mendapat perhatian dari Presiden Jokowi. Melalui pernyataan pers, Jokowi menyatakan bahwa melakukan demonstrasi adalah hak warga negara. Namun dia mengingatkan agar unjuk rasa dilakukan dengan tertib dan tidak anarkistis.
Presiden juga menyatakan tegas menginstruksikan kepada Kepolisian dan aparat keamanan terkait, agar tak segan-segan menangkap demonstran perusuh yang mencoba-coba melakukan provokasi dan melakukan perusakan.
Tak hanya imbauan bagi pengunjuk rasa, Jokowi juga mengingatkan aktivitas publik melalui media sosial. Dia mengimbau agar masyarakat cerdas dan cermat menggunakan media sosial sehingga tidak menjadi penyebar hal-hal yang jauh dari fakta sehingga memprovokasi orang banyak.
“Ada etikanya. Ada sopan santunnya di situ (media sosial), hati-hati. Juga ada Undang-undangnya,” kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Sementara ormas-ormas keagamaan menilai demonstrasi 4 November 2016 juga harus disikapi dengan bijak. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan melarang warga NU atau nahdliyin ikut dalam unjuk rasa “Tangkap Ahok”. Alasannya, hal tersebut sudah ditangani Kepolisian. Laporan atas Ahok sudah masuk ke Bareskrim Polri.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengingatkan agar umat Islam yang turut berdemonstrasi, melakukannya dengan menjunjung kedamaian.
Ketua MUI Jawa Barat, Rachmat Syafei mengatakan, atas arahan dari MUI Pusat, pihaknya menyatakan bahwa MUI memang tidak melarang, namun tidak pula menganjurkan umat, ikut dalam unjuk rasa.
“Itu harus diproses dan diselesaikan. Cara penyelesaiannya jangan berlebihan. Kalau berlebihan, zalim juga kita,” kata Rachmat Syafei soal dugaan penistaan agama oleh Ahok yang menjadi tuntutan dalam demonstrasi tersebut.
Jangan Onar
Ditemui secara terpisah, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri turut menanggapi soal demonstrasi tersebut. Dia meminta agar aksi massa tersebut tidak dibarengi dengan kekerasan.
“Kalau mau demo silakan tapi jangan bikin onar,” kata Megawati di Kantor DPP, PDI Perjuangan, Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Megawati kembali mengingatkan pesan para pendiri bangsa bahwa Islam harus membawa kedamaian bagi bangsa Indonesia. Demonstrasi apabila dilakukan dengan kekerasan justru akan mencoreng nilai-nilai Islam tersebut.
Siaga bukan karena Demonstrasi
Beberapa hari menjelang demonstrasi 4 November, Kepolisian sudah menyiapkan personel pengamanan yang siap mengawal dan mengantisipasi potensi kekerasan yang bisa terjadi. Sedikitnya tujuh ribu personel disiapkan untuk pengamanan unjuk rasa tersebut.
Sementara sejak dua hari silam, korps Brigade Mobil (Brimob) Polri bahkan mengeluarkan edaran status siaga mulai 28 Oktober 2016 hingga waktu yang belum ditentukan. Namun Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, khusus status siaga itu jelas bukan merujuk pada aksi unjuk rasa 4 November mendatang. Instruksi itu kata dia adalah instruksi internal untuk seluruh Indonesia mengait penyelenggaraan pilkada serentak 2017.
“Itu untuk Brimob. Saya juga tidak diberitahu, itu inisiatif sendiri. Maksudnya untuk meningkatkan kewaspadaan,” kata Tito Karnavian di Mako Brimob, Kepala Dua, Depok, Jawa Barat.
Dia mengatakan, instruksi itu diperlukan dalam rangka konsolidasi pengamanan jajaran di Brimob.
Senada dengan Kapolri, Kadiv Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa penarikan anggota Brimob seluruh Indonesia ke Jakarta pada Senin juga karena harus mengikuti apel gabungan yang dipimpin Kapolri. Oleh karenanya, bukan karena status darurat atau untuk pengamanan demonstrasi 4 November.
“Benar ada penarikan personel Brimob seluruh Indonesia. Namun untuk mengamankan pilkada yang akan berlangsung tahun 2017 nanti. Ini juga akan melakukan apel biasa, untuk koordinasi, bukan untuk mengamankan suatu agenda tertentu,” kata Boy.
