- ANTARA/Zabur Karuru
VIVA.co.id – Posisi ketua DPR mendadak jadi kursi panas. Rencana pendongkelan Ade Komarudin dari jabatan itu disebut menjadi keputusan rapat pleno DPP Golkar. Jabatan DPR 1 berniat dikembalikan kepada Setya Novanto, figur yang sempat dihujat publik atas kasus “Papa Minta Saham” pada akhir tahun lalu.
Empat hari setelah Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto bertemu dengan Presiden Jokowi, dilangsungkan rapat pleno Golkar. Pada Kamis, 17 November 2017, Setya diketahui sempat bertandang ke Istana Kepresidenan. Dia mengatakan pada saat itu, menemui Presiden untuk bicara perihal kasus Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Titik beratnya bahwa Presiden tidak akan melakukan intervensi atas kasus itu.
Sementara rapat pleno yang dilangsungkan pada Senin, empat hari setelahnya di DPP Golkar diketahui mengeluarkan keputusan yang sangat strategis yaitu rencana pengembalian posisi ketua DPR kepada Setya Novanto. Sebelumnya, wacana ini sempat gonjang-ganjing di kalangan politik. Namun DPP akhirnya memformalkan keputusan itu melalui rapat pleno.
“Kasus ini soal wibawa partai aja. Nah apakah kami kembalikan posisi Setya Novanto seperti semula atau bagaimana. Wacana itu berkembang kemudian,” kata Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Golkar, Yorrys Raweyai melalui sambungan telepon sebagaimana dikutip dari VIVA.co.id, Senin 21 November 2016.
Oleh karena itu DPP Golkar kemudian menugaskan agar fraksi di DPR yang notabene dipimpin Setya Novanto, bisa mengomunikasikan penjajakan pengembalian kursi ketua DPR itu dengan pimpinan di legislatif.
Pada saat itu, Yorrys mengakui, partainya bukan tidak kukuh terhadap Ade. Pula tidak menilai kinerja Ketua DPR Ade Komarudin yang kader Golkar tersebut, negatif. Namun perlunya pengembalian martabat Setya yang dianggap ibarat harkat partai itu sudah melalui pengkajian Dewan Pakar Golkar.
Pascakeputusan rapat pleno, satu per satu politikus partai berlambang pohon beringin membenarkan keinginan kembali mendudukkan Setya memimpin Parlemen. Politikus teras yang merupakan mantan Menteri Kehakiman Muladi bahkan meminta agar Ade Komarudin legawa atas keputusan partai ini. Muladi juga mengingatkan, keputusan penempatan kader di DPR sepenuhnya urusan internal partai. Oleh karenanya, tak ada alasan fraksi-fraksi lain di DPR menolak kebijakan DPP itu.
Ditemui dalam kesempatan berbeda, Ade Komarudin tak gamblang memberi respons soal rencana pelengserannya. Ade mengatakan, publik yang bisa menilai Golkar atas rencana itu. Namun langkah yang lalu ditempuh Ade, ternyata tak kalah strategis. Dia langsung berkonsultasi dengan para tokoh teras partai termasuk Dewan Pembina Partai Golkar yang diketuai Aburizal Bakrie (ARB).
“Pasti (konsultasi) dia senior saya, Ketua Dewan Pembina, saya Wakil Ketua Dewan Pembina. Alangkah tidak elok saya tidak bicara dengan Beliau,” kata Ade ketika ditemui di Gedung DPR, Rabu 23 November 2016.
Belakangan, Ade Komarudin juga mencontoh langkah yang dilakukan Setya Novanto yang sempat menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Jumat siang, sekitar pukul 14.00 WIB, Ade sowan ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Pertemuan itu disebut Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga yang juga ikut serta adalah pertemuan politik.
Sementara Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai, soal politik berarti termasuk membicarakan niat DPP mendongkel Ade. Ketua DPR itu disebutkan meminta nasehat dari Megawati.
ARB Angkat Bicara
Wacana panas ini kemudian disikapi oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar ARB. Dalam konferensi pers, ARB yang didampingi Akbar Tandjung menegaskan pengembalian jabatan kepada Setya Novanto, belum pasti. Pasalnya, sekalipun rencana penggantian Ade diputuskan dalam rapat pleno, namun keputusan final pada akhirnya harus disetujui Dewan Pembina Golkar.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, keputusan Dewan Pembina diperlukan merujuk pada Pasal 21 AD/ART Golkar bahwa keputusan-keputusan strategis partai harus dibicarakan DPP dengan Dewan Pembina.
“Dan tentu saya katakan bahwa Dewan Pembina belum mengambil satu sikap (tentang penggantian ketua DPR),” kata ARB di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 25 November 2016.
Dia menjelaskan, perlu ditimbang bijak perihal bakal adanya rangkap jabatan apabila ketua umum partainya juga harus menjabat sebagai ketua DPR. Titik pentingnya kata ARB, baik Golkar dan DPR adalah dua hal yang sama penting sehingga harus diurus dengan optimal.
ARB menjelaskan, untuk membahas duduk perkara dan keputusan pengembalian jabatan itu, Dewan Pembina dan DPP Partai Golkar pimpinan Setya Novanto akan duduk bersama.
Menebus Wibawa
Naiknya Ade Komarudin menjadi Ketua DPR dan dilantik pada 11 Januari 2016 silam, tak lepas dari skandal yang sempat mencemarkan nama Setya Novanto. Akhir tahun lalu, Setya menjadi buah bibir perbincangan publik setelah Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said melaporkan Setya ke MKD DPR dengan menenteng rekaman pembicaraan Setya dan pengusaha Riza Chalid yang bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia pada saat itu, Maroef Sjamsoeddin.
Melalui bukti rekaman, disebut bahwa Setya bermaksud melobi Freeport untuk membantu perpanjangan kontrak perusahaan milik Amerika Serikat itu. Dia juga menyebut-nyebut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Kasus yang kemudian terkenal sebagai kasus “Papa Minta Saham” diproses di MKD DPR dan berikutnya dugaan pemufakatan jahat itu diproses di Kejaksaan Agung.
Namun Setya lalu mengundurkan diri dari jabatannya dan Ade Komarudin yang pada saat itu merupakan Ketua Fraksi, menggantikannya. Mereka saling bertukar jabatan di DPR, hingga saat ini.
Dalam prosesnya, Setya terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Sudirman Said dicopot dari Kabinet Kerja sementara Maroef juga mundur dari jabatannya di perusahan tambang mentereng itu.
Pihak Setya sempat menggugat soal frasa “pemufakatan jahat” yang dituduhkan kepadanya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa bulan lalu, MK lalu mengabulkan gugatan bahwa tuduhan dengan rekaman sebagai alat bukti yang diajukan Sudirman Said dianggap tidak sah tanpa perintah dari penegak hukum. Lainnya, perekaman pembicaraan orang lain dinilai MK, melanggar hak asasi.
Atas putusan tersebut, pengembalian nama baik atau rehabilitasi terhadap Setya Novanto langsung bergulir. Sejumlah politikus Golkar menilai wibawa dan nama baik Setya harus ditebus. Beberapa kader partai mengatakan, tak mustahil jika Setya kembali menduduki kursi ketua DPR sebagai bukti dia tidak bersalah.
Masa Depan Partai
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada awalnya mengatakan tidak mengetahui bahwa rapat pleno memutuskan akan mengembalikan jabatan ketua DPR kepadanya. Namun Setya tak sungkan, bakal mempertimbangkan kembali duduk di pimpinan DPR. Bahkan dia mengklaim, hal itu sudah keputusan bersama.
“Ini sudah diputuskan dan dikehendaki oleh pihak fraksi dan pimpinan,” kata Setya Novanto di Istana Merdeka, Jakarta.
Turut mendukung ide tersebut, Sekretaris Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin. Ia membenarkan rencana pengembalian posisi Setya Novanto. Aziz mengatakan, tak ada regulasi yang dilanggar jika Setya kembali menjadi Ketua DPR termasuk Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Tata Tertib DPR.
Keinginan partai menjadikan Setya Ketua DPR kata dia tak lepas dari adanya keputusan MK yang mengabulkan gugatan Setya. Nama baik pemimpin partai menurut Aziz harus dipulihkan.
“Apa yang menjadi alasan dasar partai, Pak Novanto ini kan ketua umum adalah lambang partai, figur partai untuk mengembalikan nama baik,” kata Aziz.
Di tengah keinginan DPP agar nama baik Setya dipulihkan, muncul pendapat yang berbeda dari Dewan Kehormatan. Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung justru menyarankan Setya fokus mengurus partai. Dia mengingatkan, Setya mendapatkan amanah yang besar untuk memimpin partai berdasarkan keputusan musyawarah nasional.
“Kami ingin supaya partai ke depan semakin baik, semakin mendapatkan dukungan, apresiasi dari publik. Yang pada gilirannya harapan kami tentang Pemilu yang akan datang menaik dari periode yang kita dapatkan dari Pemilu sebelumnya,” kata Akbar.
Dia mengatakan, harus disadari situasi politik pada saat ini sangat dinamis. Oleh karena itu Partai Golkar harus bisa menjalankan dan mengambil peran dengan baik. Dan untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, partai perlu dipimpin dengan sebaik-baiknya.
Bibit Kegaduhan Baru
Dihubungi VIVA.co.id, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Zaenal Budiono mengomentari rencana kembalinya Setya menjadi Ketua DPR. Menurutnya, sekalipun MK sudah mengabulkan gugatan Setya namun ada aspek etika yang perlu dipertimbangkan.
"Meskipun secara prosedur tidak ada yang dilanggar, namun secara etika politik, kembalinya Setya Novanto terasa janggal," kata Zaenal Budiono yang juga Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) tersebut, Jumat 25 November 2016.
Kata dia, pertama, MKD DPR tidak pernah mencabut keputusannya yang menyatakan Setya Novanto menyalahi etika dalam kasus "Papa Minta Saham".
Kedua, MK hanya menyatakan alat bukti tidak sah dan tidak menganulir hal lain termasuk keputusan MKD sehingga pengembalian jabatan Setya, tidak relevan.
Zaenal menyebutkan, hal ketiga yang menjadi pertimbangan bahwa kinerja Ade selama ini tidak ada yang menunjukkan kesalahan signifikan.
"Ada kesan penggantian Akom (Ade Komarudin) yang terus didorong seperti pemaksaan," katanya.
Hal keempat, Partai Golkar diingatkan untuk menjaga kesatuan setelah partai itu melakukan rekonsiliasi dan akhirnya bisa melangsungkan musyawarah nasional bersama pada tahun ini.
"Tidak bijak bagi Golkar yang baru sembuh dari 'luka dalam' dengan perpecahan kini mengambil kebijakan kontroversial yang pasti akan mengundang kegaduhan baru," kata pengamat itu.
