- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Wacana perombakan Kabinet Kerja kembali muncul. Di awal tahun ini, Presiden Joko Widodo disebut bakal mengarau ulang kabinetnya. Belakangan, Partai Gerindra mengaku ditawarkan empat posisi pembantu presiden.
Jokowi pun membantah, namun isu ini terus bergulir. Kali ini, disebutkan bahwa Presiden ingin merangkul lebih banyak lagi “utusan” partai politik di kabinetnya, termasuk dari Partai Gerindra pada awal tahun 2017.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan bahwa ada empat posisi di Kabinet Kerja yang disodorkan ke partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut yakni posisi menteri koordinator politik, hukum dan keamanan, menteri pertanian, menteri tenaga kerja dan kepala staf presiden.
Menanggapi hal tersebut, Politikus PDI Perjuangan dan Anggota Komisi III, Masinton Pasaribu menilai, sah saja jika Presiden mengocok ulang kabinetnya. Hal itu adalah hak prerogatif kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
“Terserah Presiden (reshuffle), tergantung kebutuhan Presiden,” kata Masinton saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu 4 Januari 2017.
Masinton tak menampik bahwa belakangan, komunikasi Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto semakin “mesra”. Relasi keduanya yang merupakan rival di Pemilu 2014 itu tak dipungkiri bisa berkonsekuensi kompromi politik. Namun dia mengatakan, relasi yang baik juga bisa semata sebagai gambaran sifat negarawan kedua tokoh.
"Dalam aspek-aspek politik kenegaraan dan kebangsaan ya, Beliau berdua itu sangat dekat meskipun Beliau berdua pernah saling berkompetisi dalam pemilihan presiden," ujarnya.
Dia menilai, di Partai Gerindra memang ada kader-kader yang punya kapasitas dan layak dipilih menjadi menteri. Hanya, hal tersebut akhirnya kembali pada Presiden maupun Prabowo Subianto.
Dua Tahun Dua Kali
Lebih dua tahun memerintah, Presiden Jokowi sudah untuk kedua kalinya melakukan pembaruan kabinet. Perdana, reshuffle oleh Jokowi dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2015. Pada saat itu Presiden mencopot maupun menggeser beberapa posisi menterinya. Dua di antaranya adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno yang digantikan Luhut Pandjaiatan dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto digantikan Politikus teras PDIP Pramono Anung.
Sementara reshuffle kabinet jilid II terjadi pada tanggal 27 Juli 2016. Pada tahun lalu tersebut, Jokowi menggeser empat posisi yaitu, Luhut Pandjaitan yang awalnya Menko Polhukam menjadi Menko Kemaritiman, Bambang Brodjonegoro dari Menteri Keuangan menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil yang awalnya Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Thomas Lembong yang menjabat posisi Menteri Perdagangan digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Pada reshuffle jilid II tersebut ada tujuh menteri baru yang masuk ke kabinet yaitu Wiranto menjadi Menko Polhukam, Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto menjadi Menteri Perindustrian, Eko Putro menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Enggartiasto Lukito menjadi Menteri Perdagangan serta Asman Abnur menjadi Menpan RB,
Archandra Tahar menjadi Menteri ESDM, Budi Karya Sumadi menjabat Menteri Perhubungan. Belakangan, Archandra Tahar diberhentikan akibat kepemilikan paspor Amerika dan diangkat kembali menjadi Wakil Menteri ESDM mendamping Ignasius Jonan.
Menyoal wacana reshuffle jilid III, Presiden Jokowi hanya menanggapi singkat. Dua hari sebelum akhir tahun 2016, Presiden berespons negatif atas kabar tersebut.
“Enggak ada, enggak ada,” kata Presiden soal perombakan kabinet.
Hal senada diungkapkan Wakil Presiden JK. Dia berujar bahwal hal tersebut belum pernah dibahas.
Namun Politikus senior Golkar Priyo Budi Santoso yang merupakan mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 menilai bahwa reshuffle jilid III sangat mungkin dilakukan. Dia mengatakan, pada perombakan kabinet yang lalu, Presiden juga awalnya kerap tak mengangguk apabila ditanyakan hal tersebut. Pada akhirnya, Jokowi melakukan perombakan kabinet sebanyak dua kali. Bahkan perombakan kabinet pada era Soeharto kata dia, tak jarang dibantah. Walaupun pada akhirnya, hal tersebut, benar terjadi.
“Ini berdasarkan pengalaman 17 tahun. Enggak ada reshuffle yang tidak dimulai dari pemberitaan yang luas meskipun Istana seringnya membantah,” kata Piyo di Jakarta.
Wacana reshuffle jilid III direspons beragam oleh para politikus partai. Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno yakin bahwa partai-partai politik yang punya fraksi di DPR siap menyodorkan kadernya kepada Presiden. Termasuk kata dia, PDIP. Partai pengusung Jokowi tersebut tak menilai adanya isu reshuffle ketiga akan merugikan Partai Moncong Putih.
“Semua partai menyiapkan nama dong tetapi tidak dikhususkan untuk reshuffle,” kata Hendrawan Supratikno.
Dia melanjutkan, PDIP juga punya daftar panjang kader berkualitas yang layak membantu pemerintahan. Namun Hendrawan merasa tak perlu merinci nama-nama kader mumpuni yang menurutnya layak jadi menteri tersebut.
“Banyak ya, anggota DPR saja berapa, belum yang di DPP,” kata dia lagi.
Belum Perlu
Berbeda dengan PDIP, Wasekjen PKB, Daniel Johan justru menilai bahwa kocok ulang komposisi pembantu presiden belum diperlukan. Dia juga mengaku bahwa belum ada komunikasi antara Presiden Jokowi dan partainya.
“Memang reshuffle itu hak prerogatif Presiden dan Presiden paham waktu yang tepat. Saya pikir kabinet sekarang diberi waktulah membuktikan kinerjanya misal dalam enam bulan atau setahun,” kata Daniel pada Selasa, 3 Januari 2017 sebagaimana dikutip dari VIVA.co.id.
Daniel Johan berharap jikalau memang harus ada reshuffle maka harus benar-benar atas alasan prestasi kerja bukan karena memperhatikan citra di publik dan penilaian publik melalui media sosial.
“Saya rasa ini kan belum terlalu lama reshuffle,” kata dia merujuk pada reshuffle jilid 2 Juli tahun lalu.
Diketahui pasca kader PKB Marwan Jafar dicopot dari jabatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat reshuffle jilid II, setidaknya masih ada empat kader PKB di Kabinet Kerja. Pengganti Marwan adalah Eko Putro Sandjojo yang tak lain merupakan kader PKB.
Sementara lainnya adalah Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, serta Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, yang juga masuk ke kabinet atas rekomendasi PKB.
(ren)
