Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Jumat, 27 Januari 2017 | 08:47 WIB
  • Jalan Terjal Transportasi Indonesia

  • Oleh
    • Raden Jihad Akbar,
    • Chandra G. Asmara,
    • Mohammad Yudha Prasetya,
    • Fikri Halim
Jalan Terjal Transportasi Indonesia
Photo :
  • ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Pembangunan Proyek LRT Cibubur-Cawang
File Not Found

VIVA.co.id – Masalah transportasi menjadi isu klasik dalam memaksimalkan potensi ekonomi di seluruh daerah di Indonesia. Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai sangat mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah.

Wakil Ketua Bidang Riset dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, pemerataan dan pembenahan infrastruktur transportasi memang harus segera direalisasikan, baik di Pulau Jawa sendiri maupun di luar Pulau Jawa.

"Kalau (infrastruktur transportasi) di Jawa harus ada pembenahan. Untuk yang di luar Jawa, jelas perlu pengembangan serius dari pemerintah. Walaupun sekarang sudah mulai digenjot di daerah-daerah perbatasan, tapi itu masih sangat kurang," kata Djoko saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis 26 Januari 2017.

Djoko menegaskan, pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa sangatlah penting, guna mendukung pemerataan pembangunan dan meringankan beban sosial dan ekonomi yang harus ditopang Pulau Jawa selama ini.

"Krisis pangan, krisis energi, dan krisis air yang terjadi di Indonesia saat ini, kalau semua hanya digenjot di Pulau Jawa saja, maka habislah Jawa. Jadi tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, agar daya dukung daerah bagi Pulau Jawa juga bisa bertambah," ujarnya.

Dalam hal pengembangan infrastruktur transportasi di daerah Djoko menekankan, faktor utama yang harus diperhatikan adalah perlunya memahami fakta geografis di masing-masing daerah. Sehingga, pembangunan infrastruktur bisa tepat sasaran.                                       

Di daerah seperti Maluku, Riau, Nusa Tenggara dan Bangka Belitung, yang didominasi wilayah perairan. Tentunya, lebih membutuhkan infrastruktur yang berbeda dengan daerah-daerah yang wilayahnya dominan daratan.

Selain itu, lanjut Djoko, setelah infrastruktur transportasi di sebuah daerah terbangun. Tugas selanjutnya baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, adalah menyediakan unit transportasi yang sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat setempat.

"Kemudian misalnya di Papua. Karena di sana itu banyak sungai, maka sektor itulah yang harus dikuatkan. Kalau di Jawa kan butuh cepat, di sana itu enggak butuh. Asal ada aksesnya, daerah-daerah perairan terpencil itu setidaknya harus didukung dengan adanya transportasi air. Dan yang terpenting, setiap hari mereka bisa dilayani oleh moda transportasi tersebut," ujarnya.

Rencana optimistis pemerintah

Menjawab segala tantangan tersebut pemerintah menegaskan, peningkatan infrastruktur penunjang transportasi terus menjadi prioritas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada tahun ini, ada sejumlah proyek infrastruktur ataupun pengembangan sarana transportasi akan mulai dibangun baik di darat, laut dan udara. 

Di darat, selain mengenjot pengerjaan sejumlah proyek jalan tol di kawasan barat Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan sepanjang 3.800 kilometer jalan nasional di Papua akan selesai tersambung tahun ini. Kemudian hingga 2019, seluruh jalan nasional di Papua dan Papua Barat, tersambung sepanjang 4.330 km. 

Selain itu, sebanyak 1.000 jalan layang atau over pass juga akan mulai dibangun tahun ini. Fungsinya untuk menghindari perlintasan sebidang antara jalur kereta dan jalan nasional. Jalan layang tersebut juga akan mendukung operasional moda transportasi kereta  cepat dan semi cepat yang akan dibangun pemerintah. 

Di laut, Kementerian Perhubungan pun berkomitmen memberikan subsidi sebesar Rp1 triliun dalam lima tahun untuk meningkatkan pelayaran rakyat. Artinya tiap tahun ada subsidi untuk pelayaran sekitar Rp200 miliar, anggaran itu rencananya akan cair mulai tahun ini.

Pelaksanaan tol laut juga terus di optimalkan oleh pemerintah dan otoritas terkait khususnya dalam hal distribusi logistik. Sehingga diharapkan dapat semakin mengurangi beban jalur darat yang selama ini diandalkan dalam kegiatan distribusi barang. 

Sementara itu di udara, Menteri Perhubunganm Budi Karya Sumadi mulai mengembangakan jalur tol udara. Daerah Papua akan menjadi proyek percontohan, atau pilot projects

"Kami akan mulai 2017, yang dari Wamena dan Timika menuju puncak Jayawijaya. Jadi, Papua memang jadi konsentrasi kita," kata Budi beberapa waktu lalu. 

Tol udara diinisiasi untuk melengkapi pendistribusian barang ke daerah terpencil dengan pesawat udara yang tidak bisa dilakukan melalui laut. Selain itu, kata Budi, pihaknya juga segera melakukan memperbaiki beberapa bandara dan air traffic control di daerah Papua.

"Tercatat lebih dari 12 titik yang kita lakukan, sehingga kita harapkan bahan pokok di pusat Jayawijaya itu akan menurun," tambahnya.

Sementara itu untuk lalu lintas penumpang transportasi udara, pengembangan infrastruktur lunak berbasis teknologi di bandara yang ada di Indonesia akan mulai didorong. Sehingga pembangunan fisik bandara-bandara baru yang selama beberapa tahun ini dilakukan bisa dioptimalkan untuk melayani para penumpang. 

Presiden Direktur PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin mengungkapkan, digitalisasi sistem kebandaraan dapat membuat operasional lebih efisien, meminimalisir kerugian dan meningkatkan pendapatan. Tapi yang terpenting adalah layanan kepada pengguna moda transportasi udara dapat semakin meningkat. 

Harus kompak

Segala rencana pemerintah tersebut di atas kertas merupakan solusi yang ideal untuk seluruh permasalahan transportasi di Indonesia. Namun, apakah implementasinya dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan? Ada beberapa faktor yang menjadi penentu. 

Pengamat Transportasi Darmaningtyas mengungkapkan, hal yang terpenting untuk dapat mewujudkan rencana pemerintah itu adalah komitmen kuat dari semua otoritas terkait. Sehingga, masing-masing pihak bisa menjalankan perannya dengan baik.

Pemerintah sebagai regulator melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tegasnya, harus kompak mengawal pihak terkait tersebut untuk merealisasikan rencana yang sudah dibuat. 

Agar pada akhirnya, infrastruktur yang dibangun dapat terintegerasi dan anggaran besar yang telah dikeluarkan tidak mubazir dan merugikan masyarakat. 

"Sekarang itu bagaimana temen-teman di Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR  itu duduk bersama ketika membuat suatu rancangan infrastruktur transportasi agar bangunan yang mereka sediakan itu memiliki konektifitas yang tinggi. Terutama bagian darat laut dan sebaliknya," tambahnya kepada VIVA.co.id,  Kamis, 26 Januari 2017.    

File Not Found