Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Rabu, 1 Februari 2017 | 05:40 WIB
  • Sinergi Aparat Cegah Konflik Pilkada Serentak

  • Oleh
    • Suryanta Bakti Susila,
    • Moh Nadlir,
    • Reza Fajri,
    • Eka Permadi
Sinergi Aparat Cegah Konflik Pilkada Serentak
Photo :
  • ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Apel Pengamanan Menjelang Pilkada Serentak 2017
File Not Found

VIVA.co.id – Dua pekan lagi, coblosan calon kepala daerah serentak digelar. Ada 101 daerah yang mengikuti hajatan itu, termasuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pilkada DKI Jakarta paling mendapatkan sorotan karena panasnya persaingan tiga kandidat yang berlaga.

Tak hanya Pilkada Jakarta yang rawan konflik. Itu terungkap setelah Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 31 Januari 2017. Menkopolhukam Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilu hadir dalam acara itu.

Menteri Dalam Negeri mengakui ada dinamika politik yang berkembang di daerah seperti Aceh, Buton, Papua, dan beberapa daerah lain. Tjahjo menuturkan bahwa Kemendagri telah melakukan koordinasi dengan BIN, Polri, TNI, KPU hingga Bawaslu. Dari hasil koordinasi ini, informasi mengenai beberapa wilayah yang rawan serta dinamika politik terus dipantau.

"DKI ini aman, namun dinamika politiknya tinggi. Kedua Aceh. Aceh satu-satunya Provinsi yang calon Gubernurnya paling banyak," katanya.

Anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudian, mengatakan ada beberapa daerah yang masih rawan konflik. Berkaca dari Pilkada sebelumnya, dia berharap pencegahan sejak dini bisa meminimalisir konflik.

"Juga pihak aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI saat ini harus menyiapkan petugas maupun sarana prasarana yang diperlukan manakala konflik terjadi," kata Hetifah.

Politikus Partai Golkar ini menyebut sejumlah daerah yang masih punya kerawanan. Di antaranya yakni Provinsi Papua, Aceh dan juga DKI Jakarta yang mendapat sorotan luas.

"Dan kabupaten kota yang memiliki sejarah konflik atau gesekan dalam Pilkada sebelumnya, daerah yang masih mengalami masalah dengan DPT-nya. Ada calon yang didiskualifikasi, calon yang sama kuat, aparatur sipil negara cenderung tidak netral," ujar Hetifah.

Permasalahan hukum terkait kandidat mewarnai. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui institusinya terus menerima berbagai laporan terkait Pilkada. Namun, Polri tidak menindaklanjuti semuanya. Menurutnya, ada 220 laporan mengenai pelanggaran di masa kampanye.

“Dari 220 hanya sembilan yang diteruskan jadi tindak pidana Pemilu," ungkap Tito.

Tito menjelaskan polisi tidak bisa menindaklanjuti banyak laporan, karena laporan tersebut tidak disertai alat bukti yang kuat. Menurutnya, hingga hari ini Polri masih mendalami 62 kasus dugaan tindak pidana Pemilu.

Bagaimana kesiapan penyelenggara? Menurut Tjahjo, persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2017 telah mencapai tahap akhir. "Kalau dari monitor semua sudah 95 persen," kata Tjahjo.

Tahapan Pilkada sudah pada tahap pencetakan surat suara dan distribusi surat suara. Proses Pilkada segera memasuki minggu tenang.

Namun demikian, Tjahjo mengakui ada beberapa kendala di beberapa daerah, mulai dinamika politik maupun kasus hukum. Seperti tertangkapnya calon kepala daerah di Buton oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Netralitas

Isu netralitas aparat selalu mengemuka dalam setiap pemilu. Penyelenggara Pilkada serentak 2017 diingatkan untuk senantiasa dalam posisi netral. Alasannya, kondisi masyarakat saat Pilkada terbelah menjadi kelompok-kelompok pendukung pasangan calon tertentu. Bila penyelenggara Pilkada tidak netral maka bisa memicu konflik di tingkat bawah.

Menkopolhukam Wiranto meminta pada penyelenggara pemilu untuk netral dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, ia meminta kandidat kepala daerah dan tim suksesnya bisa menjaga stabilitas sehingga NKRI tetap utuh.

"Ini tugas kita bukan hanya Presiden Jokowi atau Mendagri. Presiden dan para menteri tidak bisa berdiri sendiri. Petunjuk sudah jelas, misi sudah jelas," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, ada delapan poin yang menjadi acuan suksesnya pelaksanaan Pilkada di 101 daerah dua pekan mendatang.

Pertama, pelaksanaan tepat waktu. Kedua, penyelenggaraan sesuai peraturan, akurat dan bermartabat. Ketiga, pelaksanaan pemilu damai. Keempat, partisipasi meningkat. Kelima, hasil pemimpin yang berkualitas .

Keenam, percaya pada hukum. Ketujuh, peran fasilitator harus netral. Kedelapan, semua kandidat siap menang dan kalah.

"Hindari politisasi birokrasi, politik uang, mobilitas SARA dan intimidasi di ruang publik maupun media. Pelanggaran pemilu harus ditindak tegas," kata Wiranto.

Pilkada Serentak pada 2017 adalah yang kedua setelah yang pertama pada 2015 lalu. Sebanyak 101 daerah akan turut serta. Untuk pemungutan suara akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017.

Kapolri Jenderal Tito mengingatkan agar KPU dan semua penyelenggara netral. Pasangan calon dan pendukungnya harus berkompetisi secara sehat. Aparatur pemerintah daerah juga harus netral.

Aparat penegak hukum, TNI, Polri dari pusat hingga daerah harus netral. TNI dan Polri perlu sinergi untuk mengawasi pelaksanaan dan gejolak di masyarakat. Aparat penegak hukum dan pemantau Pilkada harus tegas menyikapi semua laporan.

Adanya keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat sehingga partisipasi pemilih tinggi memungkinkan Pilkada bisa berjalan tertib, aman dan demokratis.

Media juga diingatkan agar memberikan informasi yang akurat. Tito mengeluhkan keberadaan media sosial saat ini cenderung memberikan informasi yang berdampak pada keresahan masyarakat.

"Media harus mampu mendinginkan, nah ini perlu kita duduk bersama, karena ini masalah bangsa yang ancamannya adalah konflik. Itu berbanding lurus dengan stabilitas. Kalau konflik sosial antarmasyarakat apalagi dipicu masalah SARA, cepat sekali melumpuhkan sendi-sendi pemerintahan, maka dari itu kita perlu duduk bersama," kata Tito.

Dinamika selama kampanye yang menimbulkan gesekan antarpendukung kandidat ditengarai telah memanaskan situasi politik. Anggota kepolisian diminta untuk cepat merespons berbagai permasalahan Pilkada. Langkah itu agar pemasalahan tidak merambat.

"Tangkap (persoalan yang ada) agar yang lain tidak melakukan hal sama," kata Tito.

Pengamanan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan kondisi keamanan relatif stabil jelang pelaksanaan Pilkada serentak di 101 daerah dua pekan mendatang. Kondisi itu ia peroleh dari data intelijen yang mengacu pada peraturan penyelenggaraan Pilkada.

"Dari data ini indikator kerawanan kecil, tapi ada beberapa daerah seperti penembakan di Aceh, kemudian dinamika di Jakarta, dan adanya proses hukum incumbent ini cukup keras dinamikanya," kata Tito saat Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 31 Januari 2017.

Untuk itu, Polri membagi kondisi menjadi tiga tahap, yakni pra-Pilkada, saat Pilkada, dan pasca-Pilkada. Dari ketiga tahapan tersebut ada delapan hal yang menentukan Pilkada berjalan dengan aman dan demokratis.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga telah memerintahkan jajarannya untuk siap membantu Polri dalam mengamankan Pilkada. Bahkan, pimpinan TNI di daerah tidak perlu langsung melapor ke pusat.

"Jadi begini, perkembangan situasi kan begitu cepat, maka saya perintahkan kepada Dandim, Danrem dan Pangdam apabila ada perkembangan situasi dan polisi meminta bantuan, bantu dulu baru lapor. Bukan lapor dulu baru bantu," kata Gatot.

Kebijakan itu diambil agar situasi yang memanas dalam tahapan Pilkada bisa cepat reda. Selain itu, langkah ini untuk menghindari gesekan menyebar ke daerah lain. Untuk membantu Polri dalam mengamankan Pilkada, TNI dalam posisi siaga penuh. Sehingga setiap saat bisa diperbantukan untuk menjaga keamanan.

"Apa yang diminta Polri kita kasih jumlahnya, berapa pun juga. Dan saya selalu menyiapkan cadangan tergantung daerahnya masing-masing," kata Gatot.

Gatot merespons positif keinginan Kapolri yang meminta bantuan informasi intelijen terhadap kondisi suatu daerah yang akan menggelar Pilkada dua pekan mendatang. "Itu permintaan yang sangat positif dan akan segera kami tindak lanjuti," ujarnya menambahkan.

Menkopolhukam Wiranto meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap berbagai organisasi masyarakat yang mengganggu tahapan pilkada serentak di 101 daerah yang akan berlangsung dua pekan lagi. Hal ini penting karena pilkada damai adalah parameter demokrasi di sebuah negara.

"Saya minta kepada aparat Kepolisian menindak tegas dan tertibkan ormas-ormas yang mengganggu proses pilkada," kata Wiranto.

Purnawirawan Jenderal TNI ini juga meminta penyelenggaraan Pilkada dalam hal ini KPU, KPUD serta Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan pilkada bertindak tegas menyikapi semua laporan dan berbagai pelanggaran. Ketidaktegasan KPU dan Bawaslu bisa menjadi pemicu konflik pilkada.
 
Selain itu, mantan ketua umum Partai Hanura ini meminta, tim sukses pasangan calon tidak melakukan aksi negatif dan penyebaran fitnah, terutama di media sosial.

"Kabar palsu, seperti pemilu atau pilkada, saling menyerang di media sosial itu salah satu pernik yang mengganggu pilkada," katanya. (one)
 

 

 

File Not Found