Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Rabu, 19 Juli 2017 | 06:39 WIB
  • Nasib Setya Novanto Setelah Tersangka

  • Oleh
    • Hardani Triyoga,
    • Reza Fajri,
    • Lilis Khalisotussurur,
    • Edwin Firdaus
Nasib Setya Novanto Setelah Tersangka
Photo :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ketua DPR Setya Novanto.
File Not Found

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan nama tersangka baru dugaan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, pada Senin, 17 Juli 2017. Kali ini, nama yang diumumkan KPK berbeda karena statusnya sebagai pimpinan tertinggi DPR yaitu Setya Novanto.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka baru e-KTP berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan penyidik KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan penetapan tersangka sudah dilakukan dengan bukti permulaan yang cukup. Mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR itu diduga menguntungkan diri sendiri atau korporasi.

"Setelah mencermati fakta persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto berkaitan dengan e-KTP tahun 2011-2012, KPK menemukan bukti permulaan bukti yang cukup untuk menetapkan seorang tersangka. Menetapkan saudara SN selaku anggota DPR RI sebagai 2011-2013," kata Agus di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin 17 Juli 2017.

Nama Novanto juga beberapa kali disebut dalam persidangan e-KTP di pengadilan Tipikor Jakarta. Pertama kali nama Novanto disebut dalam pembacaan dakwaan terhadap dua terdakwa yang merupakan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, 9 Maret 2017.

Dalam dakwaan, Jaksa menyebut, sebanyak 49 persen atau Rp2,5 triliun uang e-KTP dibagi-bagikan kepada pejabat Kemendagri, anggota Komisi II DPR, Badan Anggaran DPR, sampai pimpinan Fraksi. Diduga, Novanto bersama pengusaha yang juga tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong menerima jatah sebesar 11 persen atau Rp574 miliar.

Ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Novanto menghormati langkah KPK. Namun, ia menegaskan tuduhan terhadapnya terkait penerimaan fee e-KTP Rp574 miliar bersama Andi Narogong tak benar.

Tudingan terlibat megakorupsi e-KTP dengan mendapat jatah Rp574 miliar menurut Novanto bentuk kezaliman. Ia meminta awak media bisa obyektif dalam menyajikan berita terkait tudingan penerimaan aliran dana e-KTP.

"Saya sebagai manusia biasa. Yang saya lihat disebut terima Rp574 miliar mohon disebutkan saya tidak menerima. Uang Rp574 miliar itu banyak, bagaimana wujudnya, transfernya. Ini kezaliman kepada saya," ujar Novanto di Gedung Nusantara III, komplek parlemen Senayan, Selasa 18 Juli 2017.

Perkara dugaan korupsi e-KTP memang bukan kasus biasa. Selain dugaan kerugian negara yang besar karena mencapai Rp2,3 triliun, terdapat nama-nama besar terseret dalam perkara ini. Ada elite politikus dari sembilan parpol disebut jaksa dalam dakwaan terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto. Kemudian, dari swasta dan pihak eksekutif pemerintah.

Baca Juga: Deretan Politikus yang Bantah Nikmati Duit E-KTP

Disebut dalam dakwaan jaksa, para elite ramai-ramai membantahnya. Mulai mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, eks Ketua DPR Marzuki Alie, sampai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ada juga Menkumham Yasonna Laoly, mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, serta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Selanjutnya, Bagaimana Nasib Politik Novanto?

File Not Found