Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 20 Juli 2017 | 06:16 WIB
  • Setelah Perppu Ormas Bubarkan HTI

  • Oleh
    • Harry Siswoyo,
    • Fikri Halim,
    • Bayu Nugraha,
    • Agus Rahmat
Setelah Perppu Ormas Bubarkan HTI
Photo :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Sekretariat ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
File Not Found

VIVA.co.id – Setelah lebih dari 30 tahun bersemayam, terhitung Rabu, 19 Juli 2017, pemerintah akhirnya resmi membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, HTI pun 'dimatikan' tanpa harus sempat melakukan pembelaan.

"Kan sudah disampaikan bahwa pemerintah mengkaji lama, mengamati lama dan juga masukan dari banyak kalangan," ujar Presiden Joko Widodo menjawab keputusan pemerintahnya membubarkan HTI.

Diakui, isu pembubaran ormas yang dinilai anti-Pancasila itu memang telah menguat sejak 2016 ke permukaan. Namun, memang saat itu, pemerintah masih terkesan belum menyebut HTI sebagai ormas anti-Pancasila.

"Saya tak bisa sebut, tapi adalah (ormas anti-Pancasila). Ini bahaya," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, tahun lalu.

Lalu, bersamaan dengan itu juga, kemudian pemerintah mulai serius dengan sebuah payung hukum yang lebih kuat ketimbang untuk memberangus ormas anti-Pancasila.

"Kami tidak main-main terhadap kelompok atau perorangan yang anti-Pancasila," ujar Tjahjo di Purwakarta, Mei 2016.

Perppu Ormas

Proses itu pun berakhir pada setahun kemudian, lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang ditandatangani Jokowi pada 10 Juli 2017, payung hukum itu pun muncul.

Perppu yang diklaim penyempurnaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas ini pun akhirnya menjadi landasan pemerintah untuk ‘menyuntik mati’ ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Ini menjadi kali kedua perppu yang diterbitkan Jokowi sepanjang 2017. Pertama, yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang memberikan kewenangan pemerintah mengakses informasi keuangan terhadap lembaga jasa di sektor perbankan pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lain tanpa seizin Menteri Keuangan dan Bank Indonesia (BI).

Dan sebagai awal mula, ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang selama ini memang sudah menjadi sorotan akhirnya menjadi 'tumbal' dari perppu itu.

Hanya berkelang sepekan dari tanggal Perppu Ormas ditandatangani Presiden Jokowi, pemerintah pun langsung mengumumkan mencabut izin pendirian HTI kepada publik.

Badan hukum HTI yang sebelumnya diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 pun akhirnya dicabut.

"Untuk merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi, UUD 1945 dan keutuhan NKRI," ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum dan HAM Freddy Haris menjelaskan alasan pencabutan izin HTI, Rabu, 19 Juli 2017.

Selanjutnya, Jalan Pintas?

File Not Found