Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Sabtu, 22 Juli 2017 | 06:30 WIB
  • UU Pemilu dan Nasib Demokrasi Kita

  • Oleh
    • Syahrul Ansyari,
    • Agus Rahmat,
    • Reza Fajri,
    • Lilis Khalisotussurur
UU Pemilu dan Nasib Demokrasi Kita
Photo :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
KPU saat tetapkan hasil Pemilu Legislatif 2014.
File Not Found

VIVA.co.id – Setelah sekitar sembilan bulan, dengan melalui proses yang cukup alot, dan panjang, DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilu menjadi Undang-undang Pemilu di detik-detik sebelum memasuki akhir pekan ini, Jumat 21 Juli 2017.

Satu poin krusial diatur dalam undang-undang tersebut adalah soal ambang batas presiden, atau presidential threshold sebanyak 20 persen.

Berdasar undang-undang baru itu, partai politik, atau gabungan partai politik harus memiliki sedikitnya 20 persen kursi di DPR dan 25 persen suara secara nasional bila ingin mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019, yang digelar secara serentak dengan Pemilu Legislatif.

Syarat yang cukup berat dan kontroversial. Karena itulah, pembahasan undang-undang tersebut diwarnai tarik ulur antara partai-partai politik dan pemerintah, serta proses yang tidak mudah.

Sebelum disahkan, 'drama' sempat terjadi. Empat fraksi memutuskan walk out, atau keluar ruangan rapat dalam pemungutan suara pembahasan RUU Pemilu, antara lain Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN.

Fraksi PAN dan PKS menolak pengambilan keputusan melalui voting. Kemudian, Fraksi Gerindra dan Demokrat tetap berpandangan ambang batas presiden harus ditiadakan.

Sikap tersebut, diikuti tiga anggota mereka yang duduk sebagai Wakil Ketua DPR, sekaligus pimpinan sidang. Pertama adalah Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra. Dua yang lain adalah Taufik Kurniawan (Fraksi PAN) dan Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat).

Sebagai pemimpin sidang paripurna pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu, Fadli walk out bersama Fraksi Gerindra pada Kamis tengah malam, 20 Juli 2017.

"Saya pamit undur diri," kata Fadli, yang kemudian menyerahkan palu sidang kepada Ketua DPR Setya Novanto.

"Izinkan rapat saya lanjutkan. Ini adalah bentuk demokrasi yang ada," kata Novanto, yang segera mengambil palu sidang dan memimpin jalannya sidang paripurna tersebut.

Setelah itu, tinggal Novanto dan Fahri Hamzah yang berada di meja pimpinan sidang. Saat Novanto hendak mengetukkan palu untuk mengesahkan RUU Pemilu itu, Fahri menyela dan mengatakan tidak ikut meninggalkan sidang.

"Saya memilih opsi yang berbeda-beda dengan bapak-bapak, tetapi saya tetap di sini tidak ikut walk out," kata Fahri, yang tengah berkonflik dengan partainya, PKS, di pengadilan tersebut.

Sementara itu, Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu lantas meminta persetujuan peserta sidang untuk mengesahkan RUU Pemilu dengan presidential threshold 20 persen, setelah menerima palu sidang dari Fadli yang walk out.

"Tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi yang mungkin berbeda pendapat, saya usulkan tetap mengambil keputusan dalam RUU ini. Setuju?" tanya Novanto kepada majelis paripurna.

Pertanyaan itu segera diikuti jawab "setuju" dari para peserta sidang.

Tersisa partai pendukung pemerintah ditambah Fahri Hamzah di ruang sidang paripurna itu. Mereka menyatakan mendukung opsi A dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu, yang di antaranya berisi ketentuan presidential threshold 20 persen.

Novanto kemudian menyatakan opsi A diputuskan secara aklamasi, meski Fahri menyatakan mendukung opsi B.

"Dengan ini diputuskan hasil RUU pemilu mengambil paket A minus satu. Apakah dapat disetujui?" tanya Novanto kepada para peserta sidang, yang segera dijawab serempak "setuju".

Berikutnya, di atas angin>>>

File Not Found