Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 31 Agustus 2017 | 05:36 WIB
  • Mengawal 51 Persen Saham Freeport

  • Oleh
    • Raden Jihad Akbar,
    • Fikri Halim
Mengawal 51 Persen Saham Freeport
Photo :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Pemerintah dan Freeport Capai kata Sepakat
File Not Found

VIVA.co.id – Negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia hampir memasuki babak final. Beberapa poin diklaim telah disepakati kedua pihak.

Bahkan, untuk mempertegas komitmen Freeport akan hasil dari perundingan tersebut, Chief Executive Officer Freeport McMoRan, induk usaha Freeport Indonesia di Amerika Serikat, Richard Adkerson, Selasa 29 Agustus 2017, bersama pemerintah menggelar konferensi pers mengenai poin-poin yang telah disepakati. 

Baca juga: Negosiasi Freeport dengan Pemerintah Belum Tuntas

Pemerintah pun mengklaim 'menang' dari Freeport dalam negosiasi tersebut. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam dalam akun Instagramnya @smindrawati membangga-banggakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang akhirnya mampu 'merebut' kembali tambang Freeport setelah dikuasai asing selama 50 tahun. 

"Suatu hasil perundingan yang luar biasa. Selama ini saham pemerintah hanya 9,36 persen," tulis Ani sapaan akrab Sri Mulyani. 

Beberapa poin yang disepakati pemerintah dan Freeport Indonesia antara lain, Freeport sepakat mengubah dasar hukum kerja samanya dengan pemerintah dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. 

Kedua, Freeport juga sepakat divestasi saham sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia. Hal teknis terkait divestasi tersebut akan dibahas oleh tim yang dibentuk oleh kedua pihak.

"Kalau harga pasti negosiasi, kalau timing itu sedang dibicarakan, dan timing diharapkan dapat selesai pada pekan ini," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, dalam konferensi pers tersebut.  

Ketiga, Freeport akan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter dalam tempo 5 tahun atau selambat-lambatnya selesai 2022. Kecuali ada kondisi force majeur yang menghambat proses tersebut. 

Dan keempat, Freeport menjamin adanya stabilitas penerimaan negara yang didapat dari kegiatan usahanya. Karena secara agregat, penerimaan negara yang dibayarkan saat ini seharusnya lebih besar dibanding kewajiban yang mengacu pada kontrak karya selama ini. 

Meski demikian, hal tersebut harus didukung dengan jaminan fiskal dan hukum dari pemerintah yang terdokumentasi untuk Freeport Indonesia. 

Sementara itu, Richard mengatakan, akan menaati poin-poin kesepakatan dengan pemerintah. Termasuk divestasi saham, perubahan KK menjadi IUPK hingga pembangunan smelter.

"Kami ingin menekankan kesediaan kami untuk melakukan divestasi 51 persen dan untuk membangun smelter adalah konsesi dan kompromi utama dari pihak kami. Kami menghargai kepemimpinan Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Selanjutnya, Bersyukur atau Sedih

File Not Found