Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Jumat, 8 September 2017 | 06:10 WIB
  • Bara dalam Sekam di KPK

  • Oleh
    • Dedy Priatmojo,
    • Bayu Nugraha,
    • Edwin Firdaus
Bara dalam Sekam di KPK
Photo :
  • Antara
Direktur Penyidik KPK, Brigjen Aris Budiman, dan anak buahnya, Novel Baswedan.
File Not Found

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus digoyang. Tak hanya menghadapi tekanan-tekanan dari luar yang kian kencang, terutama dari Senayan, lembaga anti-rasuah itu pun kini didera konflik internal di tubuh tim penyidiknya.

Muncul kekhawatiran konflik tersebut bisa mengganggu konsentrasi KPK, yang masih sangat diandalkan publik dalam menyikat habis aksi para koruptor di republik ini. Apalagi perseteruan antara atasan dan bawahan di tim penyidik KPK itu terang benderang diperlihatkan kepada publik.  

Belum juga tuntas atas kasus teror air keras yang telah merusak penglihatannya, penyidik senior Novel Baswedan kini harus berkonflik terbuka dengan atasannya sendiri, Aris Budiman. Aris rupanya sangat kesal atas email Novel tanggal 14 Februari 2017, yang mengatasnamakan “Wadah Pegawai KPK”.

Itulah sebabnya, enam bulan kemudian, Direktur Penyidikan KPK berpangkat Brigadir Jenderal Polisi itu melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

Laporan itu tertuang dalam no LP 3937/VIII/2017/PMJ/ Ditkrimsus tanggal 21 Agustus 2017. Aris tentu punya alasan kenapa baru sekarang-sekarang ini dia melaporkan Novel.

Brigjen Aris mengaku sudah melaporkan soal email Novel Baswedan ini ke pimpinan KPK, tak lama setelah dia menerima email tersebut. Ia merasa perlu melaporkan ke pimpinan karena isi pesan itu telah menyerangnya secara personal, melecehkannya dengan sebutan 'tidak berintegritas'.

"Pada saat di pimpinan, beliau-beliau menanyakan kepada saya, saya katakan bahwa saya tenang menghadapi ini, tetapi tentu saya sebagai pimpinan (Direktur Penyidikan). Kemudian sebagai manusia tersinggung dengan ucapan-ucapan yang diucapkan di dalam email tersebut," kata Brigjen Aris kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 6 September 2017.

Novel memang sempat diperiksa Pengawas Internal (PI) KPK terkait hal tersebut. Alih-alih kasusnya dilanjutkan ke Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) untuk sanksi pelanggaran berat, pimpinan malah mengambil alih (tidak melalui DPP) kasus itu, dan langsung memberikan surat peringatan (SP) 2 kepada Novel Baswedan pada akhir Maret 2017 lalu.

Dalam perjalanan kasus email itu, pimpinan KPK akhirnya mencabut SP2 untuk Novel Baswedan. Tapi,  yang membuat Aris tak habis pikir, pencabutan itu dilakukan tanpa ada pemeriksaan lanjutan. Pimpinan berdalih kasus tersebut masalah internal, dan akan diselesaikan oleh Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM).

Sebaliknya, Aris yang baru disebut oleh terdakwa Miryam Haryani, pernah bertemu anggota Komisi III DPR dan meminta uang Rp2 miliar terkait kasus e-KTP, KPK langsung membentuk DPP untuk memproses dugaan pelanggaran etik. Perbedaan perlakuan ini yang melatarbelakanginya membuat laporan ke polisi.

Dengan kondisi itu, mantan Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyebut ada orang-orang di KPK yang memang bisa mempengaruhi kebijakan pimpinan. Kesimpulan itu pula yang dia beberkan di depan Pansus Angket DPR, Selasa malam, 29 Agustus 2017. Meski tanpa restu pimpinan KPK, Aris merasa wajib memenuhi undangan pansus DPR.

"Orang-orang ini powerfull, saya tidak bisa sebut nama tapi bapak sendiri bisa memahami itu. Ada orang yang bisa mempengaruhi kebijakan direksi," kata Aris di depan Pansus DPR.

Protes Novel kepada Aris melalui email ini dipicu keberatan Wadah Pegawai KPK, dimana Novel selaku ketuanya, terkait rencana pengangkatan ketua satuan tugas (Kasatgas) KPK dari luar KPK atau dari anggota Polri yang belum pernah bertugas di KPK.

Menurut Wadah Pegawai, untuk menjadi Kasatgas di KPK harus melewati serangkaian prosedur yang sudah ada, termasuk soal integritas dan kapabilitasnya sebagai penyidik. [Baca: Menilik Perseteruan Brigjen Aris Budiman Vs Novel Baswedan]

Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyebut protes yang dilayangkan Wadah Pegawai itu terlalu berlebihan dan melanggar etika dalam penyampaian keberatan. Padahal, rencana pengangkatan Kasatgas KPK baru sebatas usulan, dan belum ada tindak lanjut apa-apa dari pimpinan.

"Jadi complain-nya itu memakai bahasa yang dalam tanda kutip itu bisa menghina orang," kata Agus di Gedung Kementerian PAN RB, Jakarta, akhir Maret lalu.

Selain Brigjen Aris Budiman, Novel yang tengah berkutat pada proses pemulihan matanya akibat penyiraman air keras, juga dilaporkan mantan koleganya sesama penyidik di KPK, Komisaris Besar Polisi Erwanto Kurniadi ke polisi, atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri itu melaporkan Novel pada 5 September 2017, atas pernyataannya yang dimuat di sebuah majalah nasional yang terbit pada April 2017. Erwanto keberatan dengan pernyataan Novel tentang penyidik KPK yang berasal dari Polri berintegritas rendah.

Sedikitnya ada lima laporan yang diterima Polda Metro Jaya terkait perseteruan antara penyidik senior KPK, Novel Baswedan dan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Dua diantaranya langsung ditujukan kepada Novel Baswedan, sedangkan sisanya laporan terkait konten pemberitaan di media massa.

"Ya, kami telah menerima lima laporan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu 6 September 2017.

File Not Found