Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 12 Oktober 2017 | 06:10 WIB
  • Menuju Indonesia Wajib Produk Halal 2019

  • Oleh
    • Dedy Priatmojo,
    • Lilis Khalisotussurur,
    • Ade Alfath
Menuju Indonesia Wajib Produk Halal 2019
Photo :
  • Bimas Islam Kemenag
Logo halal MUI
File Not Found

VIVA.co.id – Kewenangan menerbitkan sertifikasi halal kini resmi beralih ke tangan pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah dibentuk pemerintah, untuk menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH), yang sebelumnya menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lahirnya BPJPH ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH menjadi bagian dari struktur Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama.

"Badan ini memiliki tugas mengeluarkan sertifikasi halal dan pengawasan produk halal," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat konferensi pers peresmian BPJPH di Gedung Kemenag, Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017.

Tak bisa dinafikan, sejak UU itu masih berupa RUU Jaminan Produk Halal, terus bermunculan pro kontra seputar siapa yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal, MUI atau pemerintah RUU itu dinilai telah mengambil kewenangan MUI yang sudah dilakukannya selama 28 tahun ini.

MUI sempat bersikeras sertifikasi halal adalah kewenangannya, karena halal merupakan aspek keagamaan yang menjadi domain ulama, bukan pemerintah. Disisi lain, pemerintah melalui Menteri Agama saat itu, Suryadharma Ali, berharap otoritas itu bisa dikelola pemerintah agar netral.
 
Bagaimanapun, UU JPH yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014 itu, bisa menjadi jalan tengah. Walau MUI harus rela menyerahkan kewenangan menerbitkan sertifikasi halal ke pemerintah, tapi MUI tetap punya peran penting dalam menetapkan kehalalan suatu produk.

Berdasarkan Pasal 6 UU JPH, BPJPH berwenang diantaranya menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal suatu produk; melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); Melakukan registrasi auditor halal; Melakukan pengawasan terhadap JPH; dan melakukan pembinaan Auditor Halal.

Selanjutnya, Pasal 7 (c) mengatur soal kerjasama BPJPH dengan MUI, yang kemudian dijelaskan pada Pasal 10 bahwa kerjasama dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.

Pasal 33 UU JPH secara eksplisit menerangkan peran MUI dalam JPH ini. UU menyebutkan bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI, melalui sidang fatwa halal. Keputusan penetapan halal produk nantinya disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal.  
 
"Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikat halal, harus ada fatwa halal dari MUI," ujar Lukman.

Dengan demikian, Lukman menegaskan kewenangan MUI tetap penting dan strategis, yaitu menetapkan fatwa suatu produk, yang kemudian disampaikan ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal. Sedangkan, BPJPH hanya mengurusi administrasi di luar fatwa halal yang menjadi kompetensi MUI.

Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin berharap dengan adanya BPJPH ini segala pengurusan proses penyelenggaraan jaminan produk halal akan menjadi lebih baik. Sebab, segala prosesnya sudah diatur dalam UU dan mengikat bagi setiap warga negara, maupun pelaku usaha yang produknya beredar di Indonesia

"Di dalam UU itu wajib mandatori dan didukung oleh pemerintah dengan keterlibatan Kemenag dan lembaga-lembaga terkait lainnya dari pemerintah," kata Kiai Ma'ruf Amin di kantor Kemenag, Rabu, 11 Oktober 2017.

Menurut Ma'ruf, selama 28 tahun menyelenggarakan jaminan produk halal, MUI melakukannya dalam bentuk sukarela. Artinya, tidak kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya dalam bentuk sertifikasi halal. Maka, dengan adanya BPJPH, penerbitan sertifikasi, pengawasan dan penegakan hukum akan menjadi kewenangan BPJPH.

"Sementara MUI berperan memberikan fatwa produk halal dan MUI akan melaksanakan tugas itu dan mendukung kepengurusan yang sekarang di tangan BPJPH," ujar Ma'aruf.

File Not Found