- Reuters
VIVA – Mimpi merdeka Catalunya meredup. Madrid yang marah, merampas mimpi itu dan menghempaskannya.
Minggu 1 Oktober 2017, warga Catalunya begitu bergairah dengan mimpi besar mereka untuk menjadi negara merdeka, bebas dari cengkeraman Spanyol.
Hari itu, sekitar 2,27 juta penduduk Catalunya memberikan suara mereka dalam referendum kemerdekaan. Jumlah pemilih mewakili 42,3 persen warga Catalunya yang mencapai 5,43 juta jiwa. Hasilnya, 90 persen pemilih setuju untuk merdeka.
Pemimpin Catalan, Carles Puigdemont dengan bangga mengumumkan hasil tersebut melalui pernyataan di televisi. Ia berjanji, hasil itu akan segera disahkan di parlemen daerah dalam beberapa hari ke depan.
Tetapi, pemerintah Spanyol tak sepakat. Sejak awal, pemerintah Spanyol berupaya menjegal keinginan Catalunya melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Spanyol, yang memutuskan referendum bertentangan dengan Konstitusi 1978. Artinya, referendum yang digelar pada 1 Oktober 2017 itu ilegal.
Saat referendum digelar, Kementerian Dalam Negeri Spanyol juga mendesak polisi untuk menutup tempat pemilihan. Lebih dari 79 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 2.315 TPS berhasil ditutup polisi.
Aksi bentrokan antara polisi dan pendukung kemerdekaan Catalunya, juga terjadi. 840 warga Catalunya yang pro-kemerdakaan jadi sasaran pentungan dan peluru karet polisi Spanyol.
Dikutip dari BBC, sebelum digelar referendum, Catalunya memiliki pemerintahan yang mandiri. Wilayah ini memiliki parlemen, Kepolisan, badan penyiar publik, bahkan memiliki presiden sendiri. Catalunya merupakan pusat industri dan pariwisata, dengan kontribusi sebanyak seperlima dari ekonomi Spanyol.
Catalunya juga memiliki berbagai kewenangan lebih di bidang kebudayaan, lingkungan, komunikasi, transportasi, perdagangan, serta keamanan publik. Namun, masalah kebijakan luar negeri, angkatan bersenjata dan kebijakan fiskal tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di Madrid.
Tekanan Pemerintah Spanyol
Referendum yang digelar Catalunya berbuah krisis politik. Saat ini, semua kewenangan yang dimiliki Catalunya dibekukan oleh pemerintah Spanyol.
Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy mengumumkan pembubaran parlemen Catalunya dan memecat Carles Puigdemont sebagai pimpinan wilayah otonomi Catalunya. Rajoy juga memerintahkan pemilihan anggota parlemen baru di wilayah tersebut.
Tanggal 27 Oktober 2017, kelompok pro-kemerdekaan nekat. Dewan Perwakilan yang berisikan 135 anggota meloloskan mosi kemerdekaan.
Meski diwarnai aksi walk out, pemungutan suara dengan hasil 70 mendukung, 10 menentang, dan dua suara abstain, dianggap cukup untuk mengumumkan kemerdekaan. Parlemen Catalunya memutuskan untuk tetap mendeklarasikan kemerdekaan Catalunya.
Deklarasi itu direspons cepat oleh pemerintah Spanyol. Pada Sabtu 28 Oktober 2017, Pemerintah Spanyol menghapus status otonomi khusus Catalunya, fungsi pemerintahan di wilayah itu diambil alih, dan Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria ditunjuk sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah tersebut.
Puigdemont dipecat dari jabatannya. Pimpinan Kepolisian Catalunya juga dipecat, karena mendukung kemerdekaan.
Dunia internasional tolak Catalunya
Aksi deklarasi yang dilakukan Parlemen Catalunya, ternyata sepi dukungan internasional. Pemimpin negara-negara besar memilih abai dan tak mau mengakui kemerdekaan Catalunya.
Presiden Parlemen Uni Eropa, Antonio Tajani mengatakan, referendum kemerdekaan Catalunya adalah ilegal dan melawan hukum.
Ia juga mengatakan, krisis tersebut adalah masalah internal Spanyol. "Keputusan pemerintah Spanyol untuk menggelar pemilihan umum yang baru adalah hal yang tepat," ujar Tajani seperti dikutip dari usnews.com, Senin 30 Oktober 2017.
"Tak ada yang akan mengakui Catalunya sebagai negara merdeka. Referendum itu ilegal," ujarnya menegaskan.
Ia menyarankan Catalunya dan Spanyol menggelar dialog.
Presiden Uni Eropa, Donald Tusk juga memberikan pernyataan serupa. "Bagi kami, tak ada yang berubah. Spanyol adalah teman kami bicara. Saya harap, Pemerintah Spanyol mengambil tindakan cepat, bukan sekedar berargumen," ujarnya.
Pemerintah Indonesia juga menolak mengakui kemerdekaan Catalunya. Melalui akun resmi Kemlu di Twitter, @Portal_Kemlu, Pemerintah Indonesia menyatakan tidak mengakui.
"Indonesia tidak mengakui pernyataan sepihak kemerdekaan Catalunya. Catalunya adalah bagian integral Spanyol. Indonesia tidak akan mengakui kemerdekaan Catalunya," demikian pernyataan Pemerintah Indonesia.
Pemerintah Jerman juga menyampaikan hal yang sama. "Pemerintah Federal Jerman, tidak mengakui deklarasi kemerdekaan seperti itu. Kedaulatan dan intergritas wilayah Spanyol tidak dapat diganggu gugat. Kami berharap, semua yang terlibat dalam kisruh ini dapat menggunakan semua cara untuk berdialog," ujar Steffen Seibert, juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel.
Krisis politik Catalunya masih belum jelas bagaimana akhirnya. Meski cukup percaya diri untuk menjadi negara yang berdiri sendiri, tetapi berat buat Catalunya jika tak mendapat dukungan internasional.
Catalunya terombang-ambing. Keinginan merdeka dan bebas dari cengkeraman Spanyol tetap menjadi mimpi. Catalunya tak memiliki hak menentukan nasibnya sendiri. (asp)
