Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 9 November 2017 | 06:08 WIB
  • Setelah Penganut Kepercayaan 'Diakui' di KTP

  • Oleh
    • Dedy Priatmojo,
    • Reza Fajri,
    • Eka Permadi
Setelah Penganut Kepercayaan 'Diakui' di KTP
Photo :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PERMOHONAN PENGANUT KEPERCAYAAN
File Not Found

VIVA – Perjuangan Arnol Purba (54) selama 20 tahun terakhir ini terbayar sudah. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan angin segar dan kepastian akan nasib para penganut kepercayaan di Indonesia. Khususnya, dalam memperoleh hak-hak administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK

Ya, MK telah mengabulkan untuk seluruhnya permohonan uji materi pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan junto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk, yang mengatur pengisian kolom agama pada KK dan KTP.

Arnol bersama sejumlah rekannya sesama para penghayat kepercayaan, mengajukan permohonan UU tentang Administrasi Kependudukan ke MK. Uji materi ini diajukan Karena selama ini, penghayat kepercayaan merasa didiskriminasikan oleh pemerintah dalam KTP dan KK.

Kolom agama mereka dibiarkan kosong, karena kolom agama yang boleh diisi hanya enam agama yang diakui di Indonesia. Sementara kolom agama penghayat kepercayaan kosong.

"Kami bangga, terima kasih mahkamah (MK), kami sangat senang, karena terdaftarkan di kolom agama," kata Arnol kepada VIVA.co.id, Rabu, 8 November 2017.

Tak mudah bagi Arnol sebagai penganut kepercayaan Ugamo Bangso Batak (UBB), untuk mendapatkan hak-hak akses pelayanan publik seperti warga pada umumnya. Arnol berkisah, anaknya yang merupakan lulusan farmasi sampai ditolak bekerja di rumah sakit di Batam, gara-gara kolom agama kosong.

"Waktu anak kita melamar ke perusahaan tidak ada nama agama, tidak diterima. Saya sampai mengeluarkan air mata, saya sedih lah," ujarnya.

Belum lagi, anak-anak rekannya sesama penganut Ugamo Bangso Batak, yang terpaksa mengisi kolom kepercayaan mereka dengan agama lain, demi bisa diterima ikut ujian masuk TNI/Polri maupun pegawai negeri sipil. Bila tidak, jangan kan bisa ikut seleksi, saat proses administrasi sudah gugur duluan. "Jadi, kami sudah terintimidasi saat melamar (pekerjaan)," terang Arnol.

Sebagai penganut Ugamo Bangso Batak (UBB), Arnol menuturkan bahwa kepercayaannya itu sebenarnya sudah lama diakui pemerintah. Surat pengakuan itu datang dari Kesbangpol pemerintah Sumatera Utara tahun 2001 dan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kemendikbud tahun 2008.

Namun, pengakuan dari pemerintah ternyata belum cukup. Dalam perjalannya, masih saja ditemui perlakuan diskriminatif kepada warga penghayat kepercayaan, karena kolom agama mereka di KTP kosong.

"Untuk apa diberikan pengakuan tapi kolom agama kosong. Kami dikaitkan tak beragama, animisme. Jadi kenapa Konghucu bisa dikeluarin (agamanya di KTP). Sementara kami penduduk Nusantara kenapa tidak bisa jadi sah, itu permohonan kami," paparnya.

Dalam pertimbangannya, Ketua MK Arief Hidayat menyatakan gugatan warga penghayat kepercayaan beralasan menurut hukum. Dan akibat adanya perbedaan penganut agama yang diakui dan penghayat kepercayaan di KTP membuat warga mendapatkan pelayanan berbeda di fasilitas publik.

Dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakukan berbeda antar warga negara merupakan tindakan diskriminatif.

Atas dasar itu, Arief berpendapat pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut juga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan," kata Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Selasa 7 November 2017.

Atas dasar putusan MK tersebut, status penganut kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di KK dan KTP. Meskipun untuk penulisan di KTP dan KK, MK mengatakan tidak perlu diperinci.

File Not Found