Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Rabu, 22 November 2017 | 06:00 WIB
  • Membaca Proyek 'Perang' di Tanah Papua

  • Oleh
    • Harry Siswoyo
Membaca Proyek 'Perang' di Tanah Papua
Photo :
  • VIVA.co.id/Banjir Ambarita
Ilustrasi kelompok bersenjata yang bermarkas di Lanny Jaya, Papua.
File Not Found

VIVA – "Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke," ujar Puron Wenda pada akhir Mei 2015. Pimpinan Organisasi Papua Merdeka di Kabupaten Lanny Jaya ini mengklaim telah mengkonsolidasikan seluruh anggotanya yang terpencar di beberapa wilayah.

Mimpinya cuma satu, yakni menjadikan Papua negara berdaulat. Seperti yang telah digariskan sejak 1965, ketika OPM digagas pertama kali. Sekaligus sebagai tindak lanjut dari ide Belanda yang sempat tertunda kala itu, yakni membentuk negara Papua Barat.

Dengan dibumbui praktik penindasan militer dan ketimpangan serta kemiskinan yang menekuk Papua berpuluh tahun, akhirnya semangat keluar dari Indonesia makin mengkristal.

Ya, singkatnya konflik di Papua itu bukan barang baru. Ia meruyak bak kudis gatal, semakin digaruk semakin banyak. Hanya saja memang, ada yang terlihat terbuka dan ada yang bersembunyi di sela-sela.

Proyek 'Perang'

Prajurit TNI Kembali Dari Papua
Berpuluh tahun, jejak 'pembantaian' para warga Papua meninggalkan kisah kelam di Tanah Air. Serangkaian aksi militer serta kekerasan dengan 'dalih' mempertahankan Papua sebagai satu kesatuan Indonesia menjadi alasan di atas segalanya.

Karena itu, seumur itu juga konflik Papua bertahan dan meninggalkan 'dendam' kesumat di setiap orang Papua. Beberapa kali ganti presiden pun tak memberi angin baik untuk orang di Papua.

Hingga setidaknya di era Presiden Joko Widodo, sebuah harapan baru mulai muncul. Lewat proyek Kawasan Timur Indonesia (KTI), Jokowi mencoba mengkatrol kemerataan di Papua dengan pulau lain di Indonesia yang sudah melompat jauh.

Jalan, jembatan, pembangkit listrik, kebijakan BBM satu harga, kereta api, pasar, bandara dan lain sebagainya digelontorkan untuk Papua. Efeknya pun mulai terasa perlahan. Setidaknya laporan Badan Pusat Statistik (2015), peningkatan ekonomi di Papua meningkat hingga 8 persen.

"Ini kan kaya telur sama ayam, dibangun dulu jalannya terus ekonomi tumbuh atau kita tunggu ekonomi tumbuh baru dibangun jalan," kata Jokowi, Jumat, 17 November 2017.

Kondisi jalur darat yang menghubungkan antara Wamena ke Mumugu di Papua

Namun demikian, di balik angin sejuk itu. Apa yang menjadi mimpi Jokowi untuk Papua tetap tak lepas dari kritik. Utamanya soal penyelesaian pelanggaran HAM masa silam.

Belum ditambah dengan keputusan Jokowi yang kemudian menambah pasukan militer di tanah Papua lewat pembentukan Komando Militer XVII/Kasuari di ibu kota Papua Barat, Manokwari.

Kini, setidaknya 5.000 personel TNI pun disempaikan di markas anyar militer setelah Kodam XVII/Cendrawasih itu. Karena itu jua kini di Papua akhirnya menjadi 'sarang besar' bagi pasukan militer Indonesia.

Seketika itu juga berembus kabar bahwa pendekatan militeristik Papua faktanya memang tak bisa dilepaskan meski Jokowi memolesnya lewat proyek infrastruktur yang tak sedikit.

"Pemerintah pusat masih menilai Papua sebagai daerah operasi militer," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Natalius pernah mendapatkan laporan, di beberapa wilayah khususnya dataran tinggi Papua, kerap terjadi penyerangan yang dilakukan oleh aparat keamanan. "Dalihnya aksi balas," katanya.

Atas itu, ia mengingatkan agar pola pendekatan keamanan di Papua mesti diakhiri. Selain Papua bukan sebagai 'proyek perang' atau daerah operasi seperti yang pernah dialami Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Kelompok Teroris di Poso lewat Operasi Tinombala, penumpasan Republik Maluku Selatan (RMS), dan lainnya.

Hal itu juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya tragedi kemanusiaan. "Presiden silih berganti, tapi pendekatan kemanan terhadap Papua tidak dirubah, selama itu tidak diubah, Papua tidak akan berubah," katanya.

Karena itu, muncul saran agar jumlah aparat keamanan di tanah Papua harus dikurangi. Sebab dengan itu juga, persepsi bahwa pendekatan keamanan atau militeristik dapat diminimalisir.

"Harus dikaji ulang, khususnya di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan. Seberapa besar tantangan di Papua sehingga membutuhkan kekuatan militer," ujar Direktur Amnesty International untuk Indonesia Usman Hamid, Selasa, 21 November 2017.

File Not Found