SOROT 384

Menyulap Kalijodo

Kalijodo, Jakarta
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Adimaja

VIVA.co.id – Sejumlah kafe berjajar di sepanjang jalan inspeksi Banjir Kanal Barat (BKB), Jakarta. Menempati bangunan-bangunan permanen, tempat-tempat hiburan malam itu berdiri kokoh di sana. Keberadaannya dilengkapi dengan lahan parkir yang membentang di sepanjang jalan beton itu. Jajaran pot tanaman dan tong sampah menjadi pemanis.

Pecahan Tembok Berlin Bersemayam di Eks Prostitusi Kalijodo

Kawasan yang berada di pinggir Kali Angke dan Banjir Kanal Barat itu tampak lengang pada Rabu pagi 17 Februari 2016. Tak banyak aktivitas warga di sana. Hanya kendaraan roda empat maupun roda dua tampak berseliweran di jalan selebar sekitar lima meter itu.

Adalah Kalijodo. Namanya kembali mencuat ke permukaan lantaran peristiwa celaka sebuah Fortuner yang menabrak sepeda motor di Jalan Daan Mogot Km 15, Kalideres, Jakarta Barat, Senin pagi, 8 Februari 2016. Akibatnya, empat orang tewas seketika. Kepada polisi, pengemudi mobil Riki Agung Prasetyo (24) mengaku menyetir mobil setelah minum-minum alkohol di Kalijodo.

Djarot: Kolong Tol Kalijodo Incaran Pendatang Baru Jakarta

Kejadian itu bak menyengat  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.  Rencana menertibkan kawasan yang dikenal sebagai lokasi prostitusi dan perjudian itu pun kembali dimunculkan. Ahok menganggap kawasan itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Ahok, sapaan Basuki,  sempat akan membongkar kawasan itu pada Januari 2015. Namun,  penertiban urung dilakukan lantaran normalisasi terhadap Kali Angke ketika itu dianggap belum menjadi prioritas.

RPTRA Kalijodo Ramai di Libur Lebaran

http://media.viva.co.id/thumbs2/2016/02/16/365902_gubernur-dki-jakarta--basuki-tjahaja-purnama-alias-ahok_663_382.jpg

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sempat akan membongkar kawasan Kalijodo pada Januari 2015

DKI lebih memilih menertibkan kawasan hunian-hunian liar di beberapa titik di bantaran Kali Ciliwung lebih dulu. Hal tersebut terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI meminimalisasi jumlah genangan di lokasi-lokasi strategis di Jakarta pada musim hujan tahun ini.

Kini, Ahok akan mengembalikan fungsi lokasi tersebut sebagai Ruang Terbuka Hijau. Rencana penertiban itu, termasuk penentuan rumah susun sebagai tempat relokasi warga, serta pembinaan terhadap warga dan para Pekerja Seks Komersial (PSK) di sana.

Hari "H" penertiban memang belum ditetapkan. Namun saat ini, Pemprov DKI telah melayangkan Surat Peringatan 1 kepada warga Kalijodo. Terhitung sejak Kamis, 18 Februari 2016, warga diberi waktu selama tujuh hari membongkar sendiri bangunannya. Jika tidak, SP 2 akan dilayangkan ke warga. Mereka diberi waktu tiga hari lagi untuk membongkar sendiri.

Bila bangunan belum dibongkar juga, warga akan diberi SP 3. Jika satu hari setelah SP 3 itu warga belum membongkar bangunannya, Pemprov DKI mengeluarkan Surat Perintah Bongkar.

Seluruh proses itu diperhitungkan memakan waktu sekitar 12 hari. Hal ini berarti penertiban kawasan yang masuk di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu, diperkirakan akandilakukan pada awal Maret 2016.

Melawan Ahok

Riak penolakan terhadap rencana penertiban itu bermunculan. Tokoh masyarakat setempat Abdul Azis, misalnya. Pria yang akrab disapa Daeng Azis itu menyebutkan, alasan Pemprov DKI menertibkan Kalijodo lantaran termasuk jalur hijau tidak tepat.

Warga sudah tinggal di sana selama lebih dari 70 tahun. Sedangkan Pemprov DKI baru menetapkannya sebagai jalur hijau, yang tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan, setelah lokasi tersebut dipenuhi permukiman."Mana yang lebih duluan, jadi hunian atau jalur hijau," ujar Azis.

Azis pun menilai tak adil jika hanya Kalijodo yang ditertibkan. Sebab, menurut dia, beberapa mal di Ibukota juga berdiri di atas jalur hijau.

Setali tiga uang. Ratusan warga Kalijodo juga memprotes rencana penertiban itu. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Februari 2016.

Namun, Ahok bergeming. Aksi unjuk rasa tersebut tidak akan membuat Pemprov DKI membatalkan rencananya. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga tak peduli kawasan tersebut menjadi tempat mengais rezeki bagi banyak orang. "Saya enggak mau musingin di sana (Kalijodo) tempat uang berputar. Pokoknya kalau kamu menduduki tanah negara kami sikat," ujarnya.

Berdasarkan data di posko pendaftaran dan penanganan warga RW 05, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada saat libur omzet di kawasan hiburan malam itu diperkirakan mencapai Rp1-Rp1,5 miliar.

http://media.viva.co.id/thumbs2/2016/02/19/56c6a0c98ed3c-unjukrasa-warga-kalijodo_663_382.jpgRatusan warga memprotes rencana penertiban kawasan Kalijodo.

Keteguhan Ahok menertibkan kawasan Kalijodo mendapat dukungan dari polisi dan TNI. Polda Metro Jaya, misalnya, menyiapkan sekitar 1.000-2.000 personel untuk membantu penertiban itu.

Bahkan, institusi penegak hukum ini bakal bertindak tegas jika ada beking di Kalijodo, termasuk jika ada oknum aparat yang menjadi beking. "Kalau ada oknum polisi atau TNI yang mungkin ada di belakang mereka, saya dan Pak Pangdam (Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksmana) akan habisin juga," ujar Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Polisi pun bakal menindak tegas para preman yang membekingi kawasan itu."Siapa pun yang menghambat, kami akan melakukan penegakan hukum, melawan menghalang-halangi petugas," kata Tito.

Seirama rencana Pemprov DKI itu, kepolisian menggelar operasi terhadap penyakit masyarakat di Kalijodo. Di antaranya perjudian, prostitusi dan premanisme. "Agar tidak ada gangguan keamanan," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal.

Dia meminta masyarakat tak melawan."Kalau melawan dan legal standing-nya tidak ada, dia pelanggaran hukum. Ketika ada pelanggaran hukum kami akan bertindak melakukan upaya penegakan hukum," ujarnya.

Namun Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana punya pendapat lain. Jika penertiban dilakukan melalui kekerasan, ia yakin rakyat akan melakukan perlawanan. "Kami tidak ingin ini terjadi. Jangan sampai ada yang disakiti, jangan ada yang dirugikan," ujarnya.

http://media.viva.co.id/thumbs2/2016/02/18/56c57f06cb4de-surat-peringatan-untuk-kawasan-kalijodo_663_382.jpg

Suasana di salah satu sudut di kawasan Kalijodo

Lantaran itu, pemerintah harus membangun komunikasi yang baik lebih dulu dengan masyarakat yang terkena penertiban. Dalam pertemuan itu, pemerintah dapat menjelaskan penertiban penataan kota. "Jelaskan itu apa, solusi untuk masyarakat apa," ujar Lulung, sapaan Abraham Lunggana.

Selanjutnya... Jejak Lokalisasi Ibu Kota

Mengisi Rusun

Pemprov DKI menawarkan warga Kalijodo yang memiliki KTP DKI untuk direlokasi ke rusun. Saat ini terdapat sekitar 400 unit rusun yang masih kosong. Namun, bagi mereka yang bukan penduduk DKI tidak bisa mendapatkan rusun. "Makanya sebagian dari yang di sana itu pasti pulang kampung, kami bayarin," ujar Ahok.

Saat ini terdapat sekitar 377 jiwa penduduk yang menempati wilayah RT 007 RW 010 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, seluas 3.500 meter persegi. Sejumlah 251 jiwa merupakan penduduk dengan KTP DKI, selebihnya 126 jiwa penduduk dengan KTP non DKI.

Adapun penduduk yang menempati RW 05 (terdiri atas RT 001, 003, 004, 005 dan 006) Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, seluas sekitar 1,6 hektare, terdapat 3.052 jiwa. Dari jumlah itu, terdapat sekitar 195 orang warga setempat yang menjadi PSK.Sementara PSK tidak tetap atau pendatang sekitar 250 orang.

Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengakui, tempat prostitusi Kalijodo lebih banyak masuk ke wilayahnya. "Di sana (Jakarta Barat) ada, di sini (Jakarta Utara) ada. (Jakarta) Utara memang lebih banyak (tempat prostitusi)," kata Rustam.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio khawatir, pengalihan fungsi Kalijodo sebagai RTH membuat tindak prostitusi dari kawasan itu menyebar ke berbagai tempat. "Kalau dilepas, dia (prostitusi) akan ke jalan. Malah penyebaran penyakit enggak bisa dikontrol," ujarnya.

Agus mengemukakan, prostitusi tak akan bisa lenyap. Lebih baik jika prostitusi itu di lokalisasi. Meski dia mengakui hal tersebut dilarang secara agama. "(Lokalisasi) supaya tidak ada penyebaran penyakit, supaya terkontrol. Itu (prostitusi) harus dikontrol," ujarnya.

http://media.viva.co.id/thumbs2/2016/02/18/56c57b7556d31-surat-peringatan-untuk-kawasan-kalijodo_663_382.jpg

Warga Kalijodo menerima surat peringatan terkait upaya penertiban oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jejak Lokalisasi Ibu Kota

Jakarta sebenarnya pernah memiliki lokalisasi prostitusi. Berlokasi di daerah Kramat Jaya, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Lokalisasi bernama Kramat Tunggak itu diresmikan saat Jakarta dipimpin Gubernur Ali Sadikin, pada 1970. Pada zamannya, lokalisasi itu disebut-sebut sebagai yang terbesar se-Asia Tenggara.

Namun kemudian, lokalisasi itu ditutup atas ide Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, pada 1999. Kini, bangunan Jakarta Islamic Centre berdiri di lahan bekas lokalisasi itu.
Pantauan VIVA.co.id, Kamis, 18 Februari 2016, para pedagang makanan dan minuman berjualan di sekitar Jakarta Islamic Centre. Sejumlah taksi tampak mangkal di depan gedung tersebut.

Sementara jalan di sampingnya ramai dilalui kendaraan."Kalau dulu, jalannya memang sempit kan cuma gang kecil, sini rumah situ rumah (kanan kiri jalan terdapat rumah). Karena rumah digusur, jadi lebar sekarang jalannya," ujar Ida Laila (40), warga setempat.

Ida merasakan kehidupan yang berbeda sebelum dan setelah Kramat Tunggak digusur.Saat lokalisasi masih ada, suara musik kerap terdengar hingga pukul 24.00 WIB. Namun, warga tak ada yang mengeluh.

Ketika itu pun,  warga merasakan mencari uang lebih mudah. "Dulu ada Kramat Tunggak itu cari duit gampang. Jadi apa saja bisa. Misalnya saya dulu nyuci baju mereka yang kerja di sana (Kramat Tunggak)," ujarnya.

Namun saat ini, penduduk mengeluh sulit mencari pekerjaan. "Dagang enggak lama, digusur sama Satpol PP," dia melanjutkan.

Kini, menurut Ida, sudah tidak ada lagi prostitusi di Kramat Tunggak. Kegiatan syahwat pindah ke Tempat Pemakaman Umum Budi Dharma di Rawa Malang.

Berbeda dengan kawasan Boker di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, yang juga dikenal sebagai lokasi prostitusi. Pada 2003, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur telah menggusur tempat itu. Kawasan tersebut digusur untuk dijadikan sport center.

Kini, meski gedung sport center telah berdiri, prostitusi tak pergi. Pantauan VIVA.co.id,  prostitusi masih ada di kawasan Boker. Jika sore, para wanita, yang diduga PSK, berpakaian seksi dengan make up menor lalu lalang di kawasan tersebut. Sebagian di antaranya duduk-duduk di depan warung kopi.

http://media.viva.co.id/thumbs2/2016/02/17/56c43e37d7641-suasana-kalijodo_663_382.jpg

Suasana tempat hiburan di kawasan Kalijodo.

Menjelang malam, banyak pedagang yang mendirikan tenda. Mereka berjajar mulai dari depan gang yang terletak di samping Gelanggang Olahraga Ciracas hingga ke dalam tempat para PSK mangkal. Para pedagang tersebut tak hanya menjajakan makanan dan minuman ringan. Mereka juga menjual minuman keras. Bahkan ada juga yang menjual tisu magic hingga alat kontrasepsi.

Seorang PSK, saat ditemui pekan lalu mengatakan, meski sudah ada GOR, prostitusi tetap jalan. "Yang olahraga ya olahraga, yang esek-esek mah tetap aja," ujarnya. (umi)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya