'Prabowo Siap Bertarung Lagi di Pilpres 2019'
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Momentum tahun politik tinggal hitungan waktu akan segera bergulir. Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 menjadi acuannya. Setiap partai politik sudah menyiapkan strateginya untuk menghadapi dua ajang penting peta pertaruhan kekuasaan tersebut.
Mulai penjaringan bakal calon kepala daerah, penjajakan poros koalisi, hingga berlomba mencari simpati rakyat dilakukan parpol. Khusus Pilkada serentak 2018 dianggap menjadi proyeksi berkesinambungan menuju Pemilu 2019.
Proyeksi strategi ini yang juga dirancang Gerindra. Parpol yang dipimpin Prabowo Subianto ini sedang mempersiapkan strategi khusus di beberapa daerah seperti Jawa Barat. Tanah Pasundan punya kenangan manis bagi mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tersebut ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Persiapan partai berlambang Burung Garuda itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ahmad Muzani. Ajang Pilkada serentak 2018 dianggap pintu 'pengeruk' dukungan menghadapi Pemilu 2019. Dukungan terhadap Deddy Mizwar diharapkan menjadi berkah untuk Gerindra dan Prabowo di Pemilu 2019.
Pemilu 2019 akan menjadi pertaruhan kekuasaan politik dalam negeri. Ada dua ajang politik yaitu pilpres dan pemilu legislatif (pileg) yang digelar serentak pada 17 April 2019.
Kamis, pekan lalu, Ahmad Muzani menerima Hardani Triyoga, Eka Permadi, dan Ikhwan Yanuar dari VIVA.co.id di ruang Fraksi Gerindra, Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan. Di tengah kesibukannya sebagai Ketua Fraksi Gerindra, politikus 49 tahun ini masih semangat berbagi cerita terkait perkembangan soal partainya.
Salah satunya komitmen Gerindra dalam mengusung Deddy Mizwar serta berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Sejauh ini, Gerindra masih fokus mendorong Wakil Gubernur Jawa Barat itu untuk bersaing merebut kursi Jabar-1.
"Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk paling besar di seluruh Indonesia. Terbesar dalam jumlah kursi. Dan, bagi kami, Jawa Barat memiliki makna khusus," kata Muzani.
Tak hanya Pilgub Jabar, pria kelahiran Tegal, 15 Juli 1968 ini juga bercerita tentang respons Prabowo Subianto yang didorong internal Gerindra maju lagi ke Pilpres 2019. Selain itu, keyakinannya yang kemungkinan besar Prabowo kembali akan melawan Joko Widodo di Pilpres 2019. Berikut petikan wawancaranya.
Kurang dari setahun lagi, Pilkada serentak 2018 akan dihelat, bagaimana kesiapan Gerindra?
Pilkada yang akan berlangsung di bulan Juni 2018 ini akan menjadi estafet terakhir dari proses Pilkada dalam putaran keseluruhan lima tahun ini. Kemudian, yang paling penting dalam Pilkada serentak 2018 adalah Pilkada yang akan mempertaruhkan kurang lebih dari 432 kursi atau setara dengan 70 persen dari daerah pemilihan, sehingga banyak partai melihat pilkada tahun depan penting. Ini strategis dari jumlah kursi yang diperebutkan. Dari momentumnya Juni 2018, yang itu berarti menuju 2019. Oleh karena itu, Pilkada Serentak 2018 juga menjadi pembelajaran dari Pilgub Jakarta.
Jadi, dilihat ada pengelompokan dan pembelajaran strategis. Apalagi ini masih berjalan Juni 2018. Sementara pendaftaran mulai awal Januari sampai berapa gitu. Ini kita masih merasa punya waktu untuk penyesuaian
Ada 17 provinsi yang gelar pemilihan di Pilkada Serentak 2018, proyeksi Gerindra?
Kami tidak memberi target, setiap orang yang diberi kepercayaan direspons positif. Karena kami tidak mau sia-sia, kami tidak ingin coba-coba, kami bukan sekadar tes pasar. Kami ingin rakyat percaya dengan calon yang kami ajukan. Ini adalah upaya bagaimana kami yakin mencalonkan pemimpin terbaik.
Dengan memunculkan kepastian paket pasangan calon di beberapa daerah di Pilkada serentak 2018?
Ini yang kami bicarakan. Tapi, sekali lagi kalau yang diusung harus bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Pilkada, pencalonan dari partai, dia harus diusung parpol atau gabungan parpol dengan membuktikan formulir yang diajukan oleh KPU dan ditandatangani ketua umum dan sekjen. Kalau itu yang dimaksud, kami terus terang belum mengajukan, belum menandatangani untuk calon gubernur, calon bupati, calon walikota. Tentu saja belum, syarat itu akan diajukan saat dia mendaftar. Masih ada waktu.
Apa Gerindra juga mengacu survei dalam menentukan calon kepala daerah?
Survei kan menggambarkan. Tapi, ungkapan kesaksian, pandangan dari masyarakat perlu didengar. Karena survei perlu didengar, dari ungkapan itu dalam satu figur itu juga penting untuk menjadi cermin menjadi cermin, bahwa figur itu layak, misalnya seperti itu dari situ kami tidak bisa menafikan dengan faktor. Kami juga mesti melihat karena dalam pilkada ini membutuhkan budget yang tidak sedikit.
Target Gerindra di Pulau Jawa?
Setidaknya ada lima provinsi strategis dalam Pilkada serentak 2018. Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ada Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lima provinsi ini menurut kami strategis karena memperebutkan kursi yang banyak dengan populasi yang besar sehingga Gerindra harus berhati-hati dalam memutuskan calon-calon kepala daerah di provinsi-provinsi tersebut.
Selanjutnya, Jabar Lahan Subur Prabowo
Dari lima provinsi tersebut, ada Jawa Barat yang jadi magnet bagi Gerindra?
Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk paling besar di seluruh Indonesia. Terbesar dalam jumlah kursi. Dan, bagi kami Jawa Barat memiliki makna khusus. Karena di situlah Pak Prabowo menang besar di Pemilu 2014 sehingga bagi Gerindra Jawa Barat adalah halaman depan bagi partai kami, bagi calon presiden kami. Karena kemenangan Pemilihan Gubernur Jawa Barat adalah sebuah keniscayaan buat kami, Gerindra, dan Pak Prabowo. Tentu saja kami harus hati-hati untuk menentukan figur di Jawa Barat.
Oleh karena itu, cara pandang kami gunakan dalam konten calon Gubernur Jawa Barat. Memang Pak Prabowo dalam hal ini Gerindra dan PKS sudah bersepakat bahwa calon gubernur yang kami usung adalah Deddy Mizwar, calon gubernur yang sekarang menjadi wakil gubernur Jawa Barat. Kami akan terus melakukan pemantauan terhadap respons masyarakat. Sekali lagi, ingin kami melihat bagaimana respons masyarakat terhadap calon yang kami usung.
Jawa Barat lahan subur suara Prabowo?
Tahun 2014, kekuatan partai di Jawa Barat ternyata timpang dengan popularitas Prabowo. Partai di Jawa Barat ternyata tidak begitu kuat dibandingkan dengan popularitas Prabowo. Ketika Pemilu 2014 kan April yang 'menyisakan' kekosongan kursi itu artinya partai lebih lambat daripada popularitas Prabowo. Tiga bulan kemudian di bulan Juni memang angka untuk Prabowo tinggi. Ini pelajaran bagi kami, pasar di Jawa Barat ternyata lahan yang subur, maka kami di Pilkada 2018 maka tidak akan kami lewatkan begitu saja.
Konstelasi daerah pemilihan di Jawa Barat sendiri bagaimana?
Saya rasa bukan hanya di Jawa Barat ya, upayanya bagaimana kami mengusung kami mengusung secara kredibel, yang tidak menimbulkan problem di masyarakat. Begitu kita menyebut figur x, masyarakat sudah paham, nilainya positif, bukan negatif atau malah dipertanyakan. Oleh karena itu, sebabnya kami banyak membutuhkan waktu untuk melakukan kajian-kajian banyak hal. Ada kalanya kami perlu orang dalam, tapi ada kalanya kami juga perlu orang luar. Orang dalam itu artinya kader internal partai.
Dan, juga ada kalanya kami harus out of the box harus dari luar, karena daya terima masyarakat juga harus kami pahami. Di mana figur itu tak menimbulkan problem, kredibilitas suatu figur itu penting. Dia visioner, bersih, saya kira itu juga partai. Partai itu menjadi tanggung jawab. Kalau itu dikerjakan dengan bagus maka ini harus dijalankan dengan baik dan berbeda. Bagaimana mewujudkan calon pemimpin yang terpilih.
Berapa besar peluang Deddy Mizwar untuk bersaing dan unggul?
Sejauh yang kami pantau cukup bagus. Kami harus mengecek bagaimana kesiapan kami. Kemenangan itu ditentukan oleh figur dan partai pengusung. Keberhasilan kami di Jakarta karena ada kesiapan dari partai pengusung. Dan, ada daya terima masyarakat yang sangat bagus. Misalnya satu hajatan pilkada, hanya didorong oleh partainya saja, figurnya tidak mengangkat, atau daya terima masyarakatnya rendah, saya rasa karena itu di tiga eleman itu saling menyatu, partai yang mengusung, figur yang mengusung, respon masyarakat.
Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani. Foto: VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Ada kemungkinan Gerindra berubah tak mengusung Deddy Mizwar di Pilgub Jabar?
Sampai hari ini belum. Belum ada perubahan. Cuma faktor lain yang membuat kami harus mengusung seseorang adalah kita punya agenda politik. Komitmen itu bagaimana yang bersangkutan untuk menyelesaikan agenda politik 2019, agenda politik kita adalah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.
Komunikasi dengan PKS bagaimana, kan PKS menyoodorkan Ahmad Syaikhu?
Ya, itu kan internal PKS siapa pun yang diajukan itu kewenangan mereka.
Dalam menyodorkan Ahmad Syaikhu, Prabowo Subianto memang sudah setuju?
Kami Gerindra tidak ada masalah karena itu kan wewenang PKS. Kami ini tidak ada masalah. Karena memang komitmennya itu calon wakil ditentukan internal PKS.
Apa yang dikritik Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi masih satu garis partai?
Statement Pak Mulyadi kami belum cek, prinsipnya adalah belum ada pencabutan kesepakatan. Masih komitmen sampai sekarang. Jadi, yang ada hanya pernyataan-pernyataan.
Bicara Pilgub Jateng dan Jatim, bagaimana arah dukungan Gerindra?
Sebenarnya kalau mau jujur, pilkada dan pemilihan umum bisa berhubungan dan tidak berhubungan, Bisa berhubungan kalau seorang yang menjadi bupati, gubernur, kesibukannya mengurus rakyat di daerah yang dipimpinnya. Dalam pemilihan umum ya caleg itu sendiri yang menentukan, bukan bupati, walikota atau bukan gubernur.
Bayangkan apapun yang dilakukan kepala daerah, tapi kalau si calegnya enggak bisa ngangkat kepilih, ya tak akan terpilih. Apapun yang dilakukan kepala daerah, kalau tidak populer, rakyat tidak suka, ya tidak akan terpilih. Sehingga kepala daerah yang bagus mendukung partai nah itu bisa membuka jalan. Tapi, ini tak bisa otomatis, Kami harus all out, pilih pasangan, tidak ada yang otomatis, ini kan bukan sim salabim, kita harus meyakinkan rakyat kembali. Tugas kepala daerah mengondisikan situasi yang kondusif, di lapangan kita harus berjuang lagi, tak ada yang otomatis.
Selanjutnya, Prabowo vs Jokowi
Survei CSIS menyebut proyeksi elektabilitas Jokowi tinggi, Prabowo stagnan, bagaimana?
Ya, saya agak susah mengomentari. Tetapi saya berhusnudzon, berprasangka baik bahwa survei itu bagus, bahwa Pak Jokowi hanya dengan mendapat kepuasan lima berapa persen. Menurut saya itu masih rendah. Karena beliau incumbent dan seterusnya. Belum cukup seperti yang diharapkan, bila dibandingkan dengan banyak survei sejenis lainnya. Bagi kami ini tentu saja menjadi sesuatu yang memungkinkan lebih terbuka untuk Pak Prabowo untuk terus maju.
Gerindra makin pede meski hasil survei tak mendukung?
Makin yakin. Tak ada masalah dengan survei itu.
Pilpres 2019 nanti apakah Prabowo akan head to head lagi dengan Jokowi?
Perkiraan saya begitu. Menurut saya Pak Prabowo masih akan bertemu, bertarung dengan Pak Jokowi di 2019. Dan, menurut saya pertarungan di Pilpres 2019 nanti kalau Pak Prabowo bertemu Pak Jokowi akan lebih produktif dan bagus. Isu-isu substansial, karena keduanya pernah bertarung, hal-hal yang remeh temeh di antaranya itu semua sudah paham. Isu-isu ini itu sudah tidak akan dominan, yang dominan adalah persoalan-persoalan yang lebih substansi, bernegara, konsep tentang bagaimana memajukan Indonesia, konsep bagaimana meningkatkan keadilan, konsep bagaimana membangun persatuan. Menurut saya itu yang akan lebih mengemuka akan lebih menarik.
Didorong maju lagi jadi capres, bagaimana respons Prabowo?
Pak Prabowo ini orang Jawa, orang Jawa itu kalau didorong dorong agak ewuh pakewuh. Dan kami paham dan kami tahu, oleh karena itu yang kami butuhkan dari beliau adalah agar kami semua diizinkan untuk terus bergerak. Memang beliau sekarang belum menyampaikan kesediaan, belum memberikan jawaban atas harapan kami semua. Tetapi, kami paham harapan kami tidak perlu jawaban dari beliau, kami sudah mengerti. Kami sudah paham.
Artinya oke Pak Prabowo?
Sepertinya kami tidak bertepuk sebelah tangan.
Foto: VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Tiga tahun pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan bagaimana menurut Anda?
Kalau kita lihat dari banyak janji Pak Jokowi saat kampanye sangat banyak yang belum terealiasi. Misal pertumbuhan ekonomi 7 persen, sekarang kenyataannya hanya 5,2 persen. Pertumbuhan serapan tenaga kerja belum jauh. Yang terjadi dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi penumpukan utang semakin menjadi tinggi dan beban APBN. Tahun ini saja kita harus membayar Rp 514 triliun, bayar utang dan bunga. Tahun ini saja kita defisit sekitar Rp300 triliun lebih. Defisit artinya kita harus cetak utang kembali, cetak utang untuk bayar utang ini.
Ini jadi lingkaran yang tidak berkesudahan. Kita akan terjebak pada utang negara kita, kita akan terjebak pada upaya pemenuhan kebutuhan dalam negeri pada impor. Garam impor, semua impor dan kita terlena. Padahal produksi dalam negeri kita mempunyai kemampuan dahsyat, tetapi seperti tidak percaya diri terhadap kemampuan itu, dari barang-barang konsumtif sampai barang bernilai tinggi dari industri manufaktur, mana ada sekarang ini produk Indonesia.
Kebutuhan motor yang setiap tahun 1 juta unit bukan buatan Indonesia, memang pabriknya di Indonesia tapi itu punya siapa. HP enggak ada. Yang kebutuhannya jelas ratusan juta. Itu sebabnya negara kita menjadi negara yang punya ketergantungan tinggi terhadap impor. Kalau itu terjadi sebenarnya sebagai sebuah bangsa kedaulatan kita terganggu.
Selanjutnya, Fadli 'Tukang Pos' Setya Novanto
Soal Fadli Zon yang meneken surat ke KPK terkait Ketua DPR Setya Novanto?
Saya sudah minta Fadli menjelaskan masalah ini. Apa yang sebenarnya terjadi sampai ada surat seperti itu. Penjelasan Fadli kemarin sore kepada saya pertama surat yang ditayangkan kepada KPK adalah surat yang bersifat biasa. Dia hanya meneruskan surat dari Drs. H. Setya Novanto yang ditujukan kepada KPK. Dan, dia hanya meneruskan, berikut ini, hanya bla-bla. Ini menurut dia biasa dilakukan seperti menulis kepada presiden, menteri A, B, C, karena itu bersifat aspirasi. Baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga.
Yang kedua, yang bersangkutan mengatakan surat itu sama sekali bukan intervensi persoalan hukum di KPK. Gitu ya. Sehingga dia merasa tak ada masalah.
Sikap internal Gerindra, ada desakan perlu ke Mahkamah Partai?
Sekali lagi dia hanya bersifat sebagai tukang pos. Yang ketiga, dia masih dalam garis partai. Tidak sepaham dengan pelemahan KPK, tetap dalam barisan pemberantasan korupsi, dan seterusnya. Bla, bla, bla. Kira-kira seperti itu. Saya kira kepada dia, untuk menjelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesimpangsiuran.
Namun, kritikan mengalir karena Fadli dianggap intervensi proses hukum.
Ya, saya tidak tahu ya. Sekali lagi saya sementara menerima dia punya penjelasan.
Posisi Gerindra dalam isu pelemahan KPK seperti penghilangan penuntutan seperti apa?
Ya, saya kira upaya pelemahan KPK bersifat sistematis dan komprehensif. Yang kami sayangkan kenapa menggunakan kekuatan parlemen. Tentu saja, kami sebagai salah satu yang ada di parlemen tentu saja kami tak akan terlibat, dan akan menolak. Kami seperti menarik diri dari pansus, dan aksi walk out di paripurna.
Bagaimana Anda nilai sikap Jokowi terhadap isu KPK ini?
Kesan saya sepertinya Pak Jokowi masih ada kegamangan dari persoalan ini. Ada kegamangan. Saya hanya menyebut kata kegamangan.
Apa pesan Prabowo terhadap Fraksi Gerindra soal isu pelemahan KPK?
Pesan Pak Prabowo sama seperti yang kami sampaikan sesuai pandangan beliau. Sesuai pandangan beliau lah, kami bersikap seperti ini.
Foto: VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Saran terhadap pemerintahan Jokowi yang tinggal 2 tahun lagi?
Pak Prabowo mengajukan konsep kita harus kembali ke UUD 45 Pasal 33. Itu warisan yang diamanatkan, semua potensi ekonomi, darat,laut udara harus diberdayakan semaksimal mungkin oleh anak bangsa untuk kemajuan bangsa. Semua harus dikelola anak bangsa bukan asing.
Sebagai sebuah bangsa sekarang kok tiba-tiba menjadi masyarakat yang saling curiga, kecurigaan ini tiba tiba makin meningkat di antara semua kehidupan anak bangsa. Semua mengelorakan kebhinnekaan, semua mengkampanyekan keberagaman, tapi yang terjadi hari ini adalah kecurigaan di antara kita.
Dari dulu perbedaan sudah ada, sudah saya rasakan dari kecil. Sebelum bangsa ini merdeka sudah bhinneka, sudah biasa, kenapa sekarang kecurigaan justru seperti jadi terpelihara tiba-tiba? Dan, semua saling menuduh gara-gara Pilkada DKI Jakarta. Kata mereka tidak, ini karena ada problem tidak ada tindakan yang jelas. Mana ada tiba-tiba. Minoritas curiga pada mayoritas, mayoritas curiga pada minoritas. Akhirnya persaudaraan, persahabatan, persatuan sebagai bangsa rusak. Ini yang dirasakan sekarang. Jadi bhinneka tunggal ika baru sekadar lip service. Saya Pancasila masih lip service.
Kita perlu pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya, tidak lagi memikirkan dirinya. Indonesia perlu seperti Ghandi (Mahatma Ghandi) yang tidak pernah memikirkan dirinya, dia memikirkan persatuan India, dia memikirkan persatuan bangsanya meskipun akhirnya dia jadi martir. (umi)
