Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Senin, 23 Oktober 2017 | 07:45 WIB
  • RI Mampu Olah Nuklir, Tapi Bukan untuk Senjata

  • Oleh
    • Lazuardhi Utama,
    • Mitra Angelia
RI Mampu Olah Nuklir, Tapi Bukan untuk Senjata
Photo :
  • VIVA/Muhamad Solihin
Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto.
File Not Found

VIVA – Selasa pagi, 12 Januari 2016. Sosok pria berkacamata mengenakan batik lengan panjang berwarna kuning emas keluar dari mobil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia berjalan agak terburu-buru saat menaiki tangga masuk Istana, namun sesekali melempar senyum kepada orang di sekitar. 

Wajahnya, mungkin, tidak sefamiliar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kala itu, Sudirman Said, yang ikut dipanggil Presiden Joko Widodo.

Keduanya menghadap Jokowi selama 30 menit untuk membahas pemanfaatan teknologi nuklir di Tanah Air, di antaranya, nasib pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Sosok yang dimaksud adalah Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, Djarot Sulistio Wisnubroto.

Kala menerima tim redaksi VIVA.co.id, di kantornya di bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Oktober 2017, Djarot blak-blakan soal pro dan kontra pembangunan PLTN.

Menurut pria yang sudah malang-melintang di dunia energi nuklir ini, rencana pembangunan PLTN sudah disiapkan dengan matang. 

Salah satunya, Peta Jalan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (Roadmap PLTN). Selain itu, Batan juga sudah melakukan survei tentang respons masyarakat atas pembangunan PLTN.

Bagaimana hasilnya, ikuti wawancara khusus berikut ini.

Seperti apa pandangan masyarakat Indonesia mengenai nuklir?

Program energi nuklir atau PLTN ini sebenarnya sudah ada lebih dari 40 tahun. Jadi, kita sudah mencoba dulu di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah.

Kita sudah melakukan studi kelayakan (feasibility study). Tapi pada waktu, menurut aturan perundang-perundangan, Batan bisa memiliki dan mengoperasikan PLTN komersial.

Ketika kita sudah selesai, muncullah pertentangan yang luar biasa, khususnya dari penduduk lokal. Dari situ kita belajar, lalu pemerintah akhirnya memutuskan untuk rehat dulu (colling down).

Paling penting kita mau permintaan datang dari daerah, dan bukan dari Batan. Selain di Jepara, Bangka Belitung juga masuk dalam pantauan.

Mereka ternyata menyambut positif. Waktu itu gubernur pak Eko Maulana (sekarang sudah almarhum) meminta dilakukan site study.

Akhirnya, kita lakukan pada tahun 2011-2013. Itu sudah selesai. Intinya, keputusan ini adalah keputusan politik. Sejak tahun 1998, Batan tidak dalam posisi untuk memiliki dan mengoperasikan PLTN komersial.

Kita setiap tahun melakukan sosialisasi, promosi, kemudian di akhir tahun, ada semacam survei. Yang terakhir ini, saya melibatkan empat ribu responden dari 34 provinsi dan dilakukan antara bulan Oktober-Desember 2016.

Hasilnya, dukungan atas pembangunan PLTN semakin meningkat, dari sebelumnya 75,3 persen tahun 2015 menjadi sebesar 77,53 persen di tahun lalu.

Kita sudah lakukan survei nasional ini sejak 2014. Ini tentu menjadi suatu nilai yang bagus hanya menjadi catatan juga, bahwa masyarakat juga paham adanya risiko kalau mengoperasikan PLTN.

Nah, dengan side study yang sudah kita selesaikan, kemudian, tahapan survei yang hasilnya positif, tinggal bagaimana keputusan politiknya bagaimana.

PLTN tidak bisa berdiri sendiri dan harus diputuskan melalui politik. Saat ini posisinya seperti itu.

Kepala Batan Bicara Pro Kontra Pembangunan PLTN

File Not Found