Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Senin, 4 Desember 2017 | 07:06 WIB
  • Umat Islam Itu Tidak Neko-neko

  • Oleh
    • Hardani Triyoga,
    • Reza Fajri
Umat Islam Itu Tidak Neko-neko
Photo :
  • VIVA/Muhamad Solihin
Presiden PKS Sohibul Iman.
File Not Found

VIVA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai masih belum bisa merangkul umat Islam. Beberapa aksi bela Islam yang digelar bertahap mulai akhir 2016 menjadi alasannya.

Salah satu aksi yang mungkin masih diingat publik adalah aksi 2 Desember 2016 atau dikenal 212. Rangkaian aksi bela Islam jilid III di Jakarta ini pernah diklaim dihadiri lebih dari 6 juta peserta.

Sebagai kepala negara, Jokowi diharapkan bisa lebih baik dalam mengatur persoalan umat. Hal ini menjadi catatan Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman.

Bagi mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut, mengelola umat harus dengan smart. Agar tak gaduh diperlukan cara pendekatan komunikasi yang tepat.

Era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menjadi contoh yang disodorkan Sohibul. Jokowi dianggap bisa meniru Soeharto. 'Kekeliruan' Soeharto dalam menata umat Islam saat itu mampu diperbaiki dengan memunculkan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

"Kemudian ketika Pak Harto membuat kesadaran baru, membuat ICMI, ternyata umat Islam jadi salah satu agen pembangunan produktif," kata Sohibul saat menerima VIVA, di ruang kerjanya, lantai dua, Jalan Tahi Bonar Simatupang, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Selain catatan Jokowi, Sohibul juga bicara jelang tahun politik terkait persiapan PKS menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilu 2019. Target dan peta arah koalisi partai dakwah dijelaskan. Salah satunya kesiapan PKS selaku parpol incumbent bisa mempertahankan kursi Jawa Barat 1. Kemudian, dibahas pula 'keserasian' antara PKS dengan Gerindra dan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto.

Polemik internal PKS soal status Fahri Hamzah juga disinggung pria kelahiran Tasikmalaya, 5 Oktober 1965 tersebut. Ia menyebut Fahri bisa kembali menjadi anggota PKS dengan syarat tertentu.

Berikut petikan wawancara Sohibul dengan Hardani Triyoga, Reza Fajri, dan fotografer M. Solihin dari VIVA.
    
Persiapan PKS untuk Pilkada serentak 2018?

Ya tahun 2018 ini kan Pilkada gelombang ketiga ya. Sebelumnya tahun 2015, 2017 dan 2018. Saya kira karena ini gelombang tiga berarti kita sudah punya pengalaman di gelombang pertama tahun 2015, gelombang kedua 2017. Tentu seperti biasa persiapannya diawali dengan konsolidasi sih di internal partai. Tentu yang kedua selain konsolidasi ya yang terpenting, karena pada umumnya PKS ini tidak bisa mencalonkan sendiri, maka kita harus membangun koalisi dengan partai-partai lain. Nah di PKS ini dalam konteks penentuan siapa yang koalisi siapa yang diusung, itu kita serahkan ke level terkait. Jadi, kalau level gubernur ya ke DPW. Nanti mereka yang mengusulkan pada kita dengan syarat minimal 2 pasang calon. Kira-kira seperti itu, sekarang masih terus kita melakukan konsolidasi.

Target PKS?

Sebetulnya kalau dari jumlah ini bukan yang terbanyak. Yang terbanyak adalah yang gelombang pertama tahun 2015, diikuti oleh 269 daerah. Yang kedua memang 101, ini 171, Cuma memang walau jumlahnya sedikit tapi melibatkan provinsi-provinsi besar. Contoh di Pulau Jawa itu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kalau dijumlah pemilihnya lebih dari 50 persen dari total keseluruhan. Dilihat bobotnya besar. Yang kedua juga, karena sangat dekat Pemilu 2019, itulah semua partai melihat 2018 ini sangat penting, dianggap sebagai batu loncatan. Kalau di 2018 bagus bisa diprediksi kinerja pileg, pilpresnya bagus, saya kira seperti itu. Tentu PKS juga tidak berbeda dengan partai lain dalam memandang 2018. Tentu kami punya target daerah-daerah mana yang kami harus benar-benar kerja dengan keras. Contoh misalnya, kalau Jawa Barat tentu kami punya tanggung jawab berat, karena kami di sini incumbent. Kemudian Jabar pemilihnya terbesar. Jabar itu penduduknya hampir 20 persen, tentu pemilihnya juga segitu.

Juga secara target kemenangan, 2015 dalam hitungan PKS, dari yang kami usung dan kami dukung kami menang di 52 persen, kemudian di 2017 dari yang kami usung dan dukung 56 persen. Karena itu di 2018 kami targetkan dari yang kami dukung dan usung itu bisa 60 persen kita menang. Di sini mungkin kenapa kami tidak membedakan yang kami usung dan dukung. Hakikatnya beda, tapi kami hitungannya tidak beda. Kalau mengusung berarti PKS tercatat di KPUD, kalau mendukung kan tidak. Kenapa kami satukan, karena kami usung atau dukung ya kerja PKS total football, tidak ada bedanya. Target yang kedua, jumlah kader yang kita usung di 2015 kita mengusung 42 kader, 2017 itu ada 17, sehingga rata-rata ya 20 persen lah. Nah, 2018 ini kalau melihat pola mungkin PKS tidak ikut seluruhnya ya. Dari situ kami 35-an lah yang kader yang ikut di dalamnya.

Selain Jabar, Sumatera Utara?

Ya jelas kalau tingkat provinsi Jawa Barat dan Maluku Utara, karena posisinya kami incumbent. Kalau Sumatera Utara kami bukan incumbent sekarang, tapi tentu potensi kami di Sumatera Utara ya pasti kita ada pernah jadi gubernur di sana. Tapi walau demikian secara konstelasi  kita menjalani kayanya kita berat kalau mencalonkan nomor satu. Mungkin kita akan nomor dua di Sumut.

Bagaimana dengan Tifatul Sembiring?

Kemarin Pak Tifatul juga berusaha mencoba, tapi melihat konstelasi yang ada kayanya bisa nomor dua. Tapi, bukan berarti Pak Tifatul ya, kader yang lain.

Restu Gerindra di Jabar

File Not Found