Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 26 Januari 2017 | 12:46 WIB
  • Garda Bangsa dan Program Deradikalisasi

  • Oleh
    • Elly Herawati,
    • Ali Anshori,
    • M. Si
Garda Bangsa dan Program Deradikalisasi
Photo :
  • VIVAnews/Fernando Randy
Ilustrasi.

VIVA.co.id – Akhir-akhir ini, praktik keberagaman bangsa Indonesia sedang mendapatkan ujian. Ada pihak-pihak tertentu yang mengusung pendapat maupun keinginan dengan cara memaksa. Bahkan, tindakan pemaksaan itu seringkali mengatasnamakan agama. Tak jarang, mereka bergerak dengan cara melakukan “kekerasan” kepada orang lain. Kata kekerasan sengaja penulis beri tanda kutip karena arti kekerasan tidak hanya fisik, tapi juga bisa non fisik.

Pemaksaan kehendak itu bisa terwujud dengan berbagai macam bentuk. Mulai dari tidak bentak-membentak/mengumpat yang ditujukan ke aliran/agama lain, menghormati pemeluk agama lain, mengerahkan massa untuk menekan penegak hukum, hingga melakukan kekerasan berupa mengebom bunuh diri di tempat-tempat umum, sehingga berakibat fatal kepada orang yang tak berdosa. Itu semua terbingkai dalam sikap intoleransi. Jika intoleransi terus terpupuk maka akan bisa menuju ke arah gerakan radikalisme.

Pemaksaan kehendak itu sudah seharusnya dicegah. Sebab, sudah menjadi hakikat sejak dulu bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat toleran. Kondisi masyarakatnya sangat majemuk dan plural. Lalu kenapa saat ini intoleransi terasa semakin meningkat?

Apa yang terjadi saat ini, tidak bisa kita lepaskan dari sejarah bangsa. Selain itu juga tak lepas dari sistem pendidikan. Pada masa Orde Baru, selama 32 tahun, masyarakat Indonesia tidak mendapatkan kebebasan sama sekali. Presiden Soeharto membuat kebijakan pengekangan yang luar biasa. Organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, partai politik dan lain-lain ditundukan sedemikian rupa. Bagi yang tak patuh sesuai intruksi Soeharto akan mendapatkan tekanan. Karena selalu seragam maka berakibat pada kondisi warga Indonesia, tidak terlatih untuk menghargai perbedaan.

Ketika Soeharto lengser, kebebasan dan demokrasi mendapatkan napas. Kiai sekaligus budayawan mengistilahkan kita seperti burung yang tadinya terkekang di dalam sangkar kemudian sangkar itu dibuka. Begitu sangkar dibuka, burung malah menabrak-nabrak tidak karuan. Kelompok-kelompok intoleran dan radikal yang tadinya tak muncul, kini mencuat. Mereka bisa berdalih karena ada angin demokrasi.

Selain soal politik, sikap intoleran dan radikalisme juga terpupuk atas adanya orang yang mengenyam pendidikan di Timur Tengah. Di antara mereka ada yang mau mengembangkan ilmu dari Timur Tengah itu untuk diterapkan di Indonesia secara sama persis. Misalnya, di Timur Tengah itu dia mendapatkan pelajaran bahwa jika A maka B. Nah, dia ingin memaksakan jika A maka B itu untuk diterapkan di Indonesia. Jika A tidak B, maka akan dianggap keliru. Jika keliru berarti salah. Jika salah maka akan masuk neraka. Nah, pemikiran seperti inilah yang membahayakan. Sebab, pemikiran seseorang seperti satu arah saja. Tak ada ide lain sehingga pemikirannya tertutup.

Padahal, kondisi Timur Tengah dengan Indonesia jelas memiliki berbagai perbedaan. Dari sisi sejarah berdirinya Negara hingga karakter orangnya juga berbeda. Jadi, sebuah kesuksesan teori di negara tertentu belum tentu bisa sukses diterapkan di Indonesia. Intoleransi dan radikalisme juga terpicu dari sistem pendidikan yang diterapkan selama ini. Wajah perilaku masyarakat saat ini tak lepas dari sistem pendidikan yang diterapkan puluhan tahun lalu.

Penulis mengamati, sistem pendidikan di Indonesia masih sebatas pengajaran. Belum sebenar-benarnya pendidikan. Pendidikan itu dalam bahasa Arab adalah tarbiyah. Kalau pengajaran adalah taklim. Kalau pengajaran itu hanya memberi informasi. Para murid diberi informasi mengenai mata pelajaran matematika, biologi, bahasa Inggris dan seterusnya. Sekolah lebih mementingkan pelajaran.

Lihat saja, rapor para siswa saat ini yang diutamakan masih sebatas pada prestasi belajar, bukan prestasi pendidikan. Nilai pelajarannya sangat bagus. Ada nilai matematika, bahasa Inggris dan lain-lain di atas 9. Tapi masalah perilaku, seperti kejujuran, kebaikan dan kedisiplinan, nilainya hanya ada tiga, A,B dan C. Tidak dinilai angka seperti mata pelajaran. Artinya soal perilaku itu dianggap tidak penting. Yang dianggap penting hanya soal kepintaran mata pelajaran.

Akibatnya, banyak orang berpendidikan tinggi tapi tidak berakhlak. Sementara yang bisa mengubah perilaku adalah pendidikan. Pelajar tapi tidak terdidik. Banyak orang pintar tapi tidak memiliki akhlak. Untuk itulah, mempelajari sesuatu lebih baik ke substansinya. Ketika kita belajar agama maka tidak lagi belajar mengenai formalitas. Tapi harus mengarah pembelajaran ke substansi. Banyak ulama menyatakan bahwa substansi agama itu adalah akhlak.