- uk.reuters.com
VIVA.co.id – Seperti apa sih masyarakat yang bisa dikatakan miskin? Penduduk dikatakan miskin jika pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Angka ini ditentukan oleh BPS sebagai lembaga penyedia data. Garis kemiskinan tidak sama antar daerah di Indonesia, di perkotaan, dan di pedesaan.
Untuk kisarannya pun mengalami pergeseran dari waktu ke waktu disesuaikan kondisi terakhir di daerah itu. Untuk Sulawesi Selatan, garis kemiskinan adalah sebesar Rp283.461 per kapita per bulan. Angka ini berada di bawah nilai level nasional terbesar Rp374.478 per kapita per bulan.
Artinya, seorang dikatakan penduduk miskin jika pengeluarannya kurang dari angka garis kemiskinan tersebut. Misalnya, jika ada empat orang di dalam satu rumah, maka rumah tangga tersebut dikatakan miskin jika pengeluarannya berada di bawah Rp1.133.844 dalam sebulan (untuk Penduduk Sulawesi Selatan). Garis kemiskinan ini berlaku per kapita, jenis kelamin, usia, serta variable-variabel lain yang membedakan tingkat pengeluaran.
Dikutip dari website Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk bisa dikatakan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. BPS mengukur kemiskinan dengan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan konsep tersebut, dapat diperoleh angka penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan selain makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Selanjutnya, dapat diperoleh angka persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
Untuk mengukur garis kemiskinan, ada dua komponen yang dibutuhkan yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minuman makanan yang riil dikonsumsi penduduk. Paket komoditi dasar makanan diwakili oleh 52 komoditi dasar yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari.
Sedangkan, garis kemiskinan bukan makanan adalah penjumlahan nilai kebutuhan minimum untuk komoditi non makanan terpilih. Seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Jenis barang dan jasa non makanan mengalami perbaharuan dan penyesuaian mengikuti perubahan pola konsumsi penduduk. Paket komoditi non makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Adapun sumber data utama yang digunakan dalam perhitungan tingkat kemiskinan pada Maret 2017 adalah data dari hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada Maret 2017 yang dilakukan oleh BPS. Selain data Susenas, juga digunakan data hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Dasar) yang diperkirakan digunakan untuk memperkirakan proporsi dan pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.
Garis kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan sangat dipengaruhi oleh jenis komoditi makanan. Seperti beras, rokok, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah dan dll. Sementara untuk komoditi non makanan yang cukup berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, kesehatan, dan perlengkapan mandi.
Tingkat kemiskinan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti inflasi, upah nominal harian buruh bangunan, dan tentu saja harga eceran barang-barang konsumsi. Adanya keterlambatan pendistribusian beras sejahtera (Rastra) pada awal tahun 2017 diduga menghambat penurunan kemiskinan.
Selain itu, adanya kenaikan harga beberapa komponen makanan juga turut menyumbang kemiskinan. Tentu saja masalah kemiskinan wajib dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program -program tersebut berpengaruh positif terhadap masyarakat. (Tulisan ini dikirim oleh Jusriadi, Gowa, Sulawesi Selatan)
