Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Selasa, 21 November 2017 | 15:48 WIB
  • Memimpin Indonesia Tanpa Utang

  • Oleh
    • Elly Herawati,
    • Fathurohman Abroh
Memimpin Indonesia Tanpa Utang
Photo :
  • Halomoney
Ilustrasi peningkatan utang pemerintah.

VIVA – Saya mengatakan, pemimpin hebat ialah pemimpin yang dapat memanfaatkan serta mampu mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tanpa bantuan dari manapun yang mengharuskan berutang. Teman saya pun menimpali dengan celotehannya, bahwa jika hanya membangun negara dengan cara berutang 'anak SD' juga bisa. Begitulah sebagian bunyinya ketika kami berdiskusi bebas sambil menyeruput secangkir kopi panas beberapa minggu lalu.

Utang negara Indonesia yang tidak pernah terlunasi dan semakin meningkat dari tahun ke tahun memang menjadi diskursus yang terus dilontarkan masyarakat. Menariknya, Indonesia saat ini masih menganut kebijakan ekspansif, yakni belanja atau pengeluaran lebih besar daripada penerimaan negara. Akibatnya terjadi defisit fiskal yang harus dibiayai dari utang.

Ketika ditanya kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawari, “Kapan  kita akan berhenti pinjam?” Sri Mulyani menjawab, "Saya akan berhenti pinjam kalau pendapatan kita lebih dari belanja," Begitulah jawabannya seperti diberitakan di beberapa media.

Penyataan menteri keuangan ini memang jawaban logis yang sederhana, namun juga membuat pusing kepala saya. Lantaran muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan baru yang begitu banyak tentang bagaimana mewujudkan pendapatan lebih itu. Bukan hanya pusing, melainkan membuat telinga sakit. Ibu Sri Mulyani juga mengatakan, "Untuk membangun Indonesia membutuhkan anggaran belanja infrastruktur yang tinggi. Dan untuk membangun, penerimaan itu tidak datang dari langit," ujarnya.

Pemerintah saat ini terus memperbaiki rasio pajak atau tax ratio untuk meningkatkan pendapatan. Tax ratio sebagai indikator jumlah pembayar pajak memang masih tergolong rendah, di kisaran 11 persen. Ini berarti masih besar peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pertanyaannya, cukupkah hal itu (pajak) untuk mengatasi utang negara? Termasuk hasil dari program tax amnesty, sudahkah efektifkah? Nyatanya utang tetaplah utang yang terus meningkat dan harus dibayar.

Komitmen pemimpin negara sangatlah perlu dalam mengatasi persoalan utang negara. Pemimpin negara perlu berkomitmen dan berkata, "Indonesia tidak akan lagi berutang". Dengan begitu, dukungan dari rakyat akan mengalir deras, termasuk kesadaran membayar pajak. Tidak merasa muak dengan kenaikan tarif listrik demi negaranya yang bebas utang.

Namun, jika komitmen itu tidak ada, dengan dilanjutkannya kebijakan "utang dan utang", maka nihil hasilnya. Bukankah Tuhan sudah mengatakan, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka” (QS. 13:11).

Di samping itu, pemimpin negara harus mempunyai kecerdasan di atas rata-rata masyarakatnya sehingga memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dirinya dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemimpin yang cerdas tidak akan membiarkan masalah berlangsung lama, karena dia selalu tertantang untuk menyelesaikan masalah tepat waktu.

Dengan kecerdasannya, seorang pemimpin mampu mengelola sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin, baik itu sumber daya alam, yang saya rasa lebih dari cukup melimpah, maupun sumber daya manusia yang begitu banyaknya. Bukankah Tuhan menciptakan semua dengan penuh kebermanfaatan?

“Allah-lah yang menjadikan binatang ternak untuk kalian, sebagiannya untuk kalian kendarai dan sebagiannya untuk kalian makan. Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kallian, dan supaya kalian mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. Dan kalian dapat diangkut dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera.” (QS. 40: 79-80).

Dengan begitu, pendapatan per kapita sebagai salah satu indikator permasalahan juga dapat diwujudkan. Saat ini, pendapatan per kapita kita baru USD3.000 atau sekitar Rp40 juta per tahun atau rata-rata Rp3 jutaan per bulan. Tentunya masih jauh selevel Cina yang mencapai  USD10 ribu, atau USD30 ribu selevel Eropa. Bukannya tidak bisa hal itu terwujud, asalkan terlahir dari komitmen seorang kepala negara. Jadi, jika saya boleh mengatakan,  kandidat presiden harus mencanangkan "5 Tahun Tanpa Berutang".

Sebagai referensi mewujudkan negara tanpa utang, kita bisa mencontoh dari negara wilayah seperti Palau, Virgin Britania Raya, Brunei Darussalam, Liechtenstein, dan Macau, yang bisa hidup tanpa berutang. Negara-negara ini tidak membutuhkan pinjaman dari lembaga keuangan internasional untuk membangun infrastruktur.

1. Palau
Palau adalah negara kepulauan yang memiliki 300 pulau. Palau juga dikenal sebagai surga bagi turis yang hobi snorkeling. Populasi dari negara bebas utang ini hanya 21 ribu orang. Penduduknya beragam, yaitu 70 persen warga asli Palau, 15 persen orang Filipina, 5 persen orang Cina, 2 persen kulit putih, dan 8 persen Asia.

2. Kepulauan Virgin Britania Raya

Kepulauan Virgin yang merupakan bagian dari kepulauan vulkanik di Karibia adalah wilayah Britania Raya Inggris. Terdiri dari 4 pulau utama dan pulau-pulau kecil, itu dikenal dengan pantai karang berlapis dan sebagai tujuan utama belayar. Pulau Virgin Inggris memiliki populasi hanya 27.582 jiwa. Negara ini juga menjadi surga para pengemplang pajak. Untuk mengunjungi pulau ini, para wisatawan tidak memerlukan visa. Sehingga, banyak wisatawan yang terlihat berbondong-bondong untuk menikmati pantai, kegiatan air dan makanan.

3. Brunei Darussalam
Brunei menjadi negara merdeka pada 1984. Brunei adalah negara kecil di Pulau Kalimantan, Indonesia. Brunei ini dikelilingi oleh Malaysia dan Laut Cina Selatan. Jumlah penduduk di negara tersebut hanya mencapai 417.786 jiwa.

Sebagian besar penduduknya dipekerjakan dan mayoritas dari mereka bekerja di sektor migas yang menyumbang 90 persen dari PDB. Brunei menghasilkan minyak hanya 167.000 barel per hari. Lebih kecil dibanding Indonesia yang mencapai 800.000 bph. Raja Hassanal Bolkiah memerintahkan hanya 2 persen lahan Brunei yang digunakan untuk tujuan pertanian.

4. Liechtenstein
Liechtenstein adalah negara merdeka terkecil ke enam di dunia. Negara ini terletak di antara Austria dan Swiss. Negara Liechtenstein dikenal dengan sejarahnya. Kastil-kastil abad pertengahan pun berdiri di negara tersebut. Negara ini memiliki populasi 36.925 orang. Mayoritas penduduk terdiri dari Alemanic Jerman. Selain itu, kebangsaan Turki dan Italia juga menjadi penduduk tersebut.

Liechtenstein memiliki tingkat pengangguran yang sangat rendah dibandingkan AS dan Kanada. Ini yang jadi alasan negara tersebut memiliki perekonomian terkuat di dunia. Liechtenstein memiliki produk domestik bruto tertinggi kedua per orang, sebesar USD95.249 per orang.

5. Macau

Macau dikenal sebagai Las Vegas dari Cina, karena terdiri dari kasino dan kehidupan malam. Menurut Economist Intelligence Unit (EIU), Macau merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia karena tempat ini meraup lebih dari USD45 miliar dalam pendapatan dua tahun lalu. Macau adalah satu-satunya tempat di Cina yang secara hukum memungkinkan perjudian.

Populasi Macau adalah 556.783 jiwa. Sebagian besar turis terlihat dalam jumlah besar karena semua orang ingin pengalaman yang terbaik dari Macau, setidaknya sekali dalam seumur hidup. The Venetian Macao, dianggap sebagai kasino terbesar di dunia. Macau memiliki dua bahasa resmi yaitu Portugis dan Kanton. Dengan pendapatan yang tinggi, Macau tetap menjadi salah satu dari sedikit negara yang bebas utang.

Seperti itulah jika dapat berkomitmen dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun, tentu dengan kemaslahatan bersama. Saya hanya bisa berharap terlahir seorang pemimpin yang membangun tanpa berutang. Negeri kita yang kaya akan memfasilitasinya.

Terakhir, sebuah renungan indah dari Rasulullah SAW. “Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan, sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena ingin mendapat keridaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridaan Allah dan Rasul-Nya. Dan, barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan dinilai sebagaimana yang dia niatkan.” (Tulisan ini dikirim oleh Fathurohman Abroh)