- VIVA.co.id/Reza Fajri
VIVA – Dalam suatu organisasi partai politik, perbedaan pandangan itu menjadi kelebihan tersendiri untuk menambah wawasan dalam berorganisasi. Saling silang pendapat serta saling mengkritik hal yang sangat wajar dalam berorganisasi sebelum ada keputusan akhir dari perdebatan terhadap suatu kebijakan.
Dalam kasus Partai Golkar yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik terkait penetapan lagi Ketua Umum Golkar Setya Novanto menjadi tersangka di kasus e-KTP. Dan episode yang paling menyita perhatian publik.
Tangapan dari internal kader sangat beragam melihat dinamika ini. Walaupun secara kelembagaan Partai Golkar tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah dan akan melakukan pembelaan dan pendampingan terhadap Ketua Umum Setya Novanto. Dengan dinamika tersebut, posisi kader harus melihat secara jernih dalam menyikapi persoalan ini.
Harus ada kesolidan kader dalam menjaga marwah partai dan dalam gempuran opini negatif yang memang cenderung sensitif terhadap persoalan tersebut. Karena di sisi lain banyak yang berasumsi bahwa kesolidan partai Golkar secara kelembagaan dalam menyikapi kasus yang menimpa ketua umumnya itu pasti diperlukan.
Dan ini terbukti dengan respon cepat pengurus untuk melakukan rapat pleno dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan yang menimpa sang ketua umum.
Dengan adanya persoalan ini, menjadikan solidaritas kader lebih meningkat. Walaupun ada perbedaan pandangan di antara kader dalam menyampaikan pendapat dalam mengambil solusi, yang sedikitnya terkesan membikin gaduh internal, antara kader yang merespon secara objektif soal kasus hukum ketua umumnya, sambil melihat proses hukum selanjutnya.
Efek dari kasus Setya Novanto pasti berimplikasi terhadap lembaga yang dipimpinnya di Partai Golkar dan DPR RI. Dan kebijakan apa yang akan diambil dalam rapat pengurus itu yang ditunggu. Banyak info yang tersebar dalam rapat pleno pengurus, salah satu pembahasannya adalah Plt Ketua Umum dan wacana Munaslub oleh Partai Golkar.
Kemarin Selasa malam, 21 November 2017, partai Golkar telah melaksanakan pleno dalam merespon dinamika partai. Salah satu keputusannya adalah menetapkan Bapak Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum untuk melaksanakan tugas ketua umum sampai proses pra peradilan yang sedang dan akan berjalan dalam kasus Setya Novanto selesai.
Dalam hal ini, respon yang telah dilakukan Partai Golkar memang telah pas dan pantas sebagai upaya konsolidasi dalam menguatkan posisi sistem partai agar apa yang menimpa ketua umum tidak berimplikasi terhadap keberlangsungan Partai Golkar.
Adanya respon cepat dengan melakukan rapat dan mengambil langkah-langkah strategis itu semua memang dilakukan untuk konsolidasi kekuatan SDM internal dan melakukan kinerja yang strategis yang menguatkan partai.
Kita berharap, ke depan Partai Golkar akan cepat keluar dari persoalan politik yang menimpanya. Dan penulis meyakini bahwa sistem Partai Golkar kuat untuk merespon persoalan ini. Bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis ke depannya yang bisa menguatkan kader di bawah dan memberikan harapan bagi dinamika partai politik ke depan lebih baik lagi. (Tulisan ini dikirim oleh Deni Yusup)
