Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Sabtu, 11 November 2017 | 13:00 WIB
  • Soal Ojek Online Mesti Punya SIM Khusus, Ini Kata Menhub

  • Oleh
    • Rendra Saputra,
    • Jeffry Yanto Sudibyo
Soal Ojek Online Mesti Punya SIM Khusus, Ini Kata Menhub
Photo :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Aksi Damai Ribuan Driver Ojek Online

VIVA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, para pengemudi taksi online mulai per 1 November sampai tiga bulan ke depan wajib mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) A Umum. Aturan itu sudah tertuang dalam Revisi Peraturan Menteri 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online.

"Nah kalau kita semua patuh, semua ikuti apa yang kita sepakati, karena kan memang A Umum ini harus. Di mana pun seseorang yang mengemudikan angkutan umum harus memiliki kualifikasi kan, kalau enggak nanti Pak polisinya marah," ujar Budi, di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat, Sabtu 11 November 2017.

Maka itu, tiga bulan ke depan adalah menjadi waktu yang penting bagi para sopir taksi online untuk memenuhi kewajibannya. Apabila masih ada sopir taksi online yang tak memiliki SIM A Umum, maka sanksi tegas siap menanti. 

"Oh sanksinya tidak boleh beredar. karena ini kan given, undang-undang. Kita laksanakan undang-undang, enggak boleh (ada toleransi). Ya selama ini cukup lah dua tahun kita berikan toleransi, yang akan datang marilah kita tegakkan disiplin," tuturnya.

Lantas apakah saat ini sudah banyak para pengemudi taksi online yang sudah mengantongi SIM A Umum? "Sudah banyak, makin banyak. Saya tidak sempat hitung karena nambah terus. Tiga bulan nanti harus selesai semuanya," tuturnya.

Pemerintah saat ini dikatakan sudah membuat payungnya, dan semua tentu wajib patuh dengan ketentuan yang ada.

Sementara itu, untuk ojek online, saat ini memang belum diberlakukan untuk memiliki SIM khusus. "Motor kan kita harus lihat undang-undangnya dulu, kita akan menampung aspirasi dari masyarakat. Setelah undang-undangnya jadi baru kita lakukan. Karena kalau kita tindak sekarang salah juga, karena undang-undangnya belum ada," tuturnya. (ase)