- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id – Pemerintah mewacanakan bakal mencabut insentif fiskal untuk kendaraan murah ramah lingkungan alias low cost green car (LCGC). Jika insentif dicabut, maka pabrikan yang produksi LCGC harus bayar pajak penjualan atas barang mewah (PPnBm) yang selama ini tak dipungut pemerintah.
Rencana pencabutan insentif untuk LCGC baru akan dilakukan jika pemerintah mengimplementasikan kebijakan low carbon emission vehicle (LCEV). Sejauh ini pemerintah lewat Kementerian Perindustrian sedang mengevaluasi efektivitas dari kebijakan LCGC.
PT Toyota Astra Motor pun menanggapi rencana pemerintah. Wakil Presiden Direktur TAM, Henry Tanoto mengungkapkan, perusahaannya siap mendukung skema pemerintah sepanjang kebijakannya memberi manfaat bagi perkembangan industri otomotif di Tanah Air.
"Kami selalu mendukung kebijakan pemerintah, karena kita yakin kebijakan pemerintah pasti sudah diukur untuk memberi dampak yang positif bagi Indonesia," kata Henry, di Jakarta.
Toyota Indonesia, lanjut dia, menunggu realisasi kebijakan pemerintah mengganti kebijakan LCGC dengan LCEV. Sebab di satu sisi, berkat kebijakan pemerintah terkait mobil murah telah mendorong iklim investasi di Indonesia. "Kalau sekarang bagaimana? Kami tunggu saja, kami harapkan kebijakan ini benar-benar bisa memberi manfaat untuk negara ini. Kami pasti mendukung," ujarnya.
Dia enggan berkomentar saat disinggung jika insentif LCGC dicabut apakah Toyota Indonesia bakal menyetop produksi mobil murah. Sebab jika insentif dicabut, maka pabrikan yang memproduksi mobil murah harus membayar pajak penjualan atas barang mewah yang selama ini tidak dipungut pemerintah. Yang jelas, kata dia, mobil murah mendapat respons positif dari masyarakat Tanah Air.
Mobil Termurah di Indonesia Punya Segudang Fitur
Mobil tersebut dibanderol mulai dengan harga Rp130jutaan di Indonesia.
