Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Jumat, 20 Oktober 2017 | 18:01 WIB
  • Soal Aturan Garasi Mobil, Polda dan Pemprov DKI Tak Kompak

  • Oleh
    • Toto Pribadi,
    • Yunisa Herawati
Soal Aturan Garasi Mobil, Polda dan Pemprov DKI Tak Kompak
Photo :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Petugas Dishub Derek Mobil yang Parkir Sembarangan

VIVA – Beberapa bulan belakangan, publik sempat dihebohkan dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Sebab salah satu pasalnya menyebut bahwa setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki garasi.

Peraturan lama ini kembali ‘tersenggol’ setelah Dinas Perhubungan DKI beberapa waktu lalu mengancam akan menderek setiap mobil yang diparkir di bahu jalan karena dianggap telah menganggu pengguna jalan lainnya.

Nah faktanya, Perda DKI itu juga seolah-olah tak berjalan efektif, mengingat sampai saat ini masih banyak pemilik mobil yang memarkir mobilnya di pinggir jalan karena tak punya garasi. Padahal sudah jelas aturannya, bahwa pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki garasi.

Salah satu isi Pasal 140 dalam Perda itu juga menjadi polemik lantaran disebutkan bahwa surat bukti kepemilikan garasi merupakan syarat penerbitan surat tanda nomor kendaraan atau STNK.

Bukti kepemilikan garasi sebagai syarat penerbitan STNK ini pada perda tersebut juga tak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

"STNK itu kan sebagai bukti legitimasi operasional kendaraan di jalan. Persyaratannya adalah bagi kendaraan baru harus melampirkan faktur, KTP, kemudian NIK. Tidak ada disebutkan bukti kepemilikan garasi," kata Kepala Seksi STNK Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Bayu Gubunagi, kepada VIVA.co.id.

Kata Bayu, Polri sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan STNK mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang ada. Sehingga, jika persyaratan telah lengkap dilakukan maka pemilik berhak mendapat STNK sebagai bukti legitimasi operasional kendaraan yang sah.

"Seharusnya sih menurut saya, Perda itu perlu direvisi. Karena ada salah satu pasal itu bertentangan dengan undang-undang yang ada. Sebaiknya diperbaiki tapi tidak secara menyeluruh, hanya pasal itu saja (soal STNK)," ujarnya. (ren)