- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id – Berakhirnya gelaran SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, memunculkan catatan tersendiri bagi kontingen Indonesia. Bagaimana tidak, target 55 medali emas gagal tercapai.
Hingga akhir, Tim Merah Putih hanya mampu meraih 38 medali emas, 63 perak dan 90 perunggu. Perolehan medali emas memiliki selisih yang cukup jauh dari target yang ditetapkan.
Banyak pihak menilai kegagalan ini merupakan imbas dari kurangnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk persiapan SEA Games 2017. Sehingga banyak cabang olahraga yang diharapkan mampu mendulang emas akhirnya menjadi gagal.
Selain itu, baru-baru ini juga muncul curahan hati atlet tolak peluru wanita, Eki Febri Ekawati, yang mampu meraih emas di SEA Games 2017. Melalui akun Instagram pribadinya, dia mengungkapkan jika hingga saat ini uang akomodasi mulai sejak Januari hingga Agustus belum juga dibayar.
Unggahan tersebut secara tidak langsung menjelaskan jika kegagalan para atlet bisa saja dikarenakan kurangnya pembiayaan dari pemerintah. Untuk itu, Kasatlak Prima, Achmad Soetjipto, memberikan pemaparan terkait hal tersebut.
"Pertama, olahraga itu adalah kegiatan yang dinamis, tidak statis. Masalahnya olahraga kita ini 100 persen dibiayai oleh APBN. Sedangkan APBN merupakan dana rakyat yang memiliki aturan, mekanisme, SOP dan perundang-undangan ketat sehingga pencatatan administrasi keuangan tak mampu mengejar kegiatan-kegiatan olahraga," kata Soetjipto kepada wartawan di Media Center Kemenpora, Kamis 31 Agustus 2017.
Sebagai contoh, selama atlet diatur oleh APBN, semuanya harus kontraktual. Jadi berlatih dulu, dicatat latihannya, dibuat pertanggungjawabannya, baru uang cair. Dan semua itu tak akan bisa berjalan seiring karena waktu berlatih sudah keluar biaya," tambahnya.
Demi mengatasi hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, pun ikut turun tangan mencari solusi terbaik. Dan dia mengatakan ke depannya berbagai lapisan masyarakat akan dilibatkan untuk menambah dana pembiayaan dalam olahraga.
"Pertama, saya berterima kasih untuk para atlet yang sudah berjuang penuh kejujuran, fair play dan medali yang diperoleh adalah hasilnya. Ke depannya dalam pembiayaan untuk olahraga tidak hanya bersumber dari APBN, karena APBN harus menyesuaikan dengan kaidah hukum administrasi keuangan yang pasti. Sementara, olahraga, terutama dalam sumber pembiayaan, tentu butuh fleksibilitas," kata Imam.
"Sementara keuangan negara mengharuskan kita harus disiplin administrasi karena kalau tidak hati-hati, ada soal hukum di belakang hari. Oleh karenanya, ke depan kami akan melibatkan masyarakat yang lebih luas seperti BUMN, Perusahaan Swasta, dan bentuk donasi lainnya yang akan diakomodasi lewat Lembaga Pendanaan Olaharaga. Itu adalah sebuah lembaga yang diakomodir oleh pemerintah untuk dana non APBN," tutur Menpora. (one)
