- VIVA.co.id / Anang Fajar Irawan
VIVA.co.id – Polemik pemotongan kuota ofisial yang akan berangkat ke SEA Games 2017 Kuala Lumpur, berbuntut panjang. Banyak pengurus pusat/pengurus besar cabang olahraga Indonesia yang mengeluhkan kebijakan tersebut.
Pemotongan kuota keberangkatan ofisial diambil oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI), karena minimnya dana. Awalnya, KOI mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp43 miliar kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk kebutuhan SEA Games 2017.
Tetapi, Kemenpora hanya mampu menggelontorkan Rp30,5 miliar. Dengan keadaan seperti itu, KOI akhirnya mencoba melakukan efisiensi, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).
"Tugas KOI sendiri sudah jelas, yakni memberangkatkan atlet dan ofisial ke ajang SEA Games 2017, serta memfasilitasinya, mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, hingga akhirnya setelah SEAG 2017 berakhir, harus melaporkan hasilnya kepada Menpora," kata Ketua KOI, Erick Thohir.
Pernyataan Erick tersebut, mengacu pada Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) nomor 3/2005, serta PP no: 17/2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan kejuaraan Olahraga. Selain itu, dia mengatakan, tujuannya agar sesuai dengan garis kebijakan olahraga prestasi yang ditetapkan Kemenpora sebagai leading sektor olahraga nasional.
Masalah untuk KOI kembali muncul. Kali ini, terkait dengan jumlah atlet dan ofisial yang akan berangkat ke SEA Games 2017, di mana Satlak Prima dan Kemenpora menambah kuota dari yang ditetapkan sejak awal.
Patokan pengiriman atlet ke SEA Games 2017 yang ditetapkan pemerintah, awalnya hanya yang memiliki potensi merebut medali emas. Perkiraan awal, cuma ada 250 atlet yang memiliki kualifikasi tersebut.
Namun, kemudian Kemenpora mengubah kebijakan dengan menambah atlet dengan potensi merebut medali perak. Alhasil, jumlah atlet yang dikirim ke SEA Games 2017 pun membengkak menjadi 500 orang.
Dengan dana terbatas, akhirnya KOI mencoba bertemu dengan pengurus cabang olahraga di Indonesia. Dalam pertemuan itu disampaikan, betapa sulitnya jika harus mengirim ofisial yang banyak, mengingat adanya pembengkakan jumlah atlet.
Andai pun cabang olahraga ngotot ingin tetap memberangkatkan atlet dan ofisial dengan jumlah banyak. Erick berharap, dapat dilakukan dengan mencari sumber pendanaan sendiri, seperti yang dilakukan tim nasional basket putri pada SEA Games 2015 Singapura lalu.
"Kami sama sekali tidak pernah mempermasalahkan soal setiap cabang ingin mengirimkan atlet ke SEA Games dengan dana sendiri. Namun, harus diingat, atlet yang diberangkatkan harus benar-benar potensial untuk berprestasi, sehingga tidak menurunkan peringkat mereka," kata Erick.
Di tengah banyaknya kritik yang ditujukan kepada KOI, Erick mengaku akan terus mencari solusi akan masalah ini. Dia selanjutnya, akan melakukan komunikasi intens dengan Kemenpora dan Satlak Prima.
"Intinya, kami akan terus konsultasi dengan Kemenpora dan mengambil solusi atas masalah ini. Tapi yang perlu ditekankan, adalah arah kebijakan dan target dari pemerintah di SEAG 2017 mendatang," tutur pria berusia 47 tahun itu.
"Apa ingin mengejar juara umum? Meski banyak cabang atau nomor andalan kita tidak dipertandingkan di sana, atau apa? Sebab, bagaimana pun juga target prestasi olahraga terbesar kita ada di Asian Games 2018 mendatang," tambahnya.
Gerak cepat diperlukan oleh semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi akan masalah ini. Sebab, SEA Games 2017 sudah akan dimulai pada 19 Agustus 2017 mendatang.
