- satu jam lebih dekat-tvOne
VIVA.co.id – Asian Games 2018 Jakarta-Palembang tinggal 12 bulan lagi diselenggarakan. Sebanyak 45 negara se-Asia akan mengirimkan 1.500-an atlet guna mengikuti 484 nomor pertandingan dari 44 cabang olahraga yang dipertandingkan.
Akan tetapi, Indonesia hingga saat ini masih teratih-tatih dalam melakukan persiapan. Panitia Pelaksana Asian Games 2018 Jakarta-Palembang (INASGOC) mengajukan permintaan dana Rp4,5 triliun kepada pemerintah.
(Baca juga: Paragliding dan Pentathlon Awali Test Event Asian Games 2018)
Dana tersebut diminta untuk urusan di luar perbaikan venue pertandingan yang. Dan rencananya, Rp1,8 triliun jika disetujui pemerintah akan segera digelontorkan.
Permintaan INASGOC ini mendapat kritik dari anggota Komisi X DPR RI Yayuk Basuki. Menurutnya, ada yang perlu dilakukan oleh lembaga tersebut sebagai bagian dari kewajibannya.
"sampai saat ini INASGOC masih belum memberikan laporan penggunaan uang negara sebesar US$45 juta (Rp600 miliar) dari kegiatan yang bersumber dari APBN 2015, dan dari APBN 2016," tutur Yayuk, Senin 10 Juli 2017.
Dana sebanyak itu digunakan untuk INASGOC membayar public relation campaign sebesar US$15 juta, dan broadcasting fee untuk publikasi US$30 juta. Selain itu, terkait kebutuhan dana, seharusnya mereka memberi penjelasan terlebih dahulu.
"INASGOC juga belum memberikan penjelasan resmi tentang posisi terakhir atas kebutuhan anggaran dan peruntukannya yang telah disetujui pemerintah," ujar Yayuk.
(Baca juga: 2 Venue Rampung, INASGOC Kebut Persiapan Asian Games 2018)
Mantan atlet tenis kebanggaan Indonesia itu mengatakan, INASGOC juga belum menyerahkan realisasi arahan Ketua Dewan Pengarah yang juga Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Terutama terkait rencana efisiensi kepanitiaan yang dianggap terlalu gemuk.
Yang terakhir perlu diawasi dari INASGOC adalah kebebasan mereka dalam melakukan penunjukkan langsung yang nilai proyeknya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Yayuk meminta ada penjelasan terkait akuntabilitas dan efisiensi yang telah dilakukan.
"INASGOC seharusnya memberikan penjelasannya secara transparan sebelum pembahasan Rp1,8 triliun pada APBNP 2017 dilakukan. Agar publik juga dapat mengawasi bersama mengingat anggaran ini juga berasal dari uang rakyat," katanya.
