Berita Terbaru Uud 1945

Jimly Asshiddiqie menemui Airlangga Hartarto untuk membahas wacana amandemen ke-5 UUD 1945 dan usulan penggunaan hak angket terkait pemilu oleh DPR.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan jalur untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum atau pemilu itu bukan hak angket DPR RI, tapi di MK.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan gerakan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo, adalah inkonstitusional. Juga, akan memakan waktu sangat lama.

Jubir Gerindra, Munafrizal Manan, berharap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), soal dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, tak timbulkan kegaduhan..

Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid mengingatka para pemangku kepentingan untuk berhati-hati dalam amandemen UUD 1945.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI, Bambang Soesatyo, bersama Pimpinan MPR yang lain, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu ini.

Kelompok DPD RI mengundang Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI untk mempertajam wacana kaji ulang Konstitusi. Mereka mendorong Konstitusi dikembalikan ke UUD 45 asli

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, yakni Surahman Hidayat, melayangkan kritik kerasnya, ihwal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bolehkan pernikahan beda agama.

LaNyalla mengatakan ada tiga kata kunci penting yang perlu digarisbawahi dalam konsep perekonomian yang dirumuskan para pendiri bangsa itu.

Megawati bilang PDIP tengah bekerja dalam rangka konsolidasi partai dari jajaran paling tinggi sampai ke anak ranting untuk target Pemilu 2024.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar membangun manajemen bisnis yang kuat.

Letjen Badar menyampaikan soal Pancasila penting dan menjadi perhatian karena banyak persoalan negara yang saat ini harus dihadapi.