Berita Terbaru Judicial review

GIPI bakal mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Mengenai besaran pajak, Didi menyebut bahwa sebenarnya tidak hanya 40 persen, melainkan dapat mencapai 67 persen dengan memperhitungkan pajak lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan PP Nomor 53 Tahun 2023 yang tidak mengharuskan pejabat untuk mundur saat maju berkontestasi dalam pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang ulang soal syarat usia capres-cawapres di bawah 40 tahun, menyusul masuknya gugatan baru

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy alias Rommy, menilai duet capres Prabowo Subianto dengan cawapres Gibran Rakabuming Raka, berpotensi untuk dipersoalkan nanti

Menkopolhukam, Mahfud MD, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Itu, terkait usia capres-cawapres dan berpengalaman menjadi kepala daerah, final dan mengikat.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menanggapi soal gugatan batas usia capres-cawapres jelang sidang putusan judicial review atau uji materi UU Pemilu. Tidak persoalnak usia

Waketum Gerindra, Habiburokhman mengkritisi gugatan batas usia maksimal capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menilai gugatan tersebut terkesan main-main.

Polemik Keppres minta maaf ke PKI termasuk dalam 5 berita terpopuler di laman News VIVA, Sabtu, 15 Juli 2023.

Demokrat juga soroti sebagai langkah mundur demokrasi jika Pemilu kembali digelar dengan sistem proporsional tertutup. Judicial review itu dinilai bikin keruh dinamika.

Penentuan capres dan cawapres harus sesuai dengan UU Pemilu yang berlaku.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal membeberkan beberapa alasan pihaknya akan mengajukan judicial review ke MK soal parliamentary dan presidential threshold.