Halo
Pembaca

VIVANetworks

News

Bola

Sport

Showbiz

LifeStyle

Otomotif

Digital

Ragam

Militer

Netizen

Lintas

Informasi

Cek Data Kartu Kredit, Pemerintah Harus Perhatikan Ini

Kamis, 31 Maret 2016 | 15:24 WIB
Oleh :
Foto :
  • Pixabay
Ilustrasi kartu kredit.

Aspek kedua, yakni mengenai sasaran source income yang akan dilihat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Analoginya, para nasabah yang menggunakan kartu kredit bisa berhutang, sudah pasti memiliki penghasilan pribadi. Menurutnya, pemerintah harus memetakan para pengguna kartu kredit lebih mengerucut.

“Harus dimapping yang sekiranya potensial, misalnya limit di atas Rp50 juta (pemilik kartu kredit platinum). Ini akan memberi rasa nyaman di kelas menengah, yang sebagian besar gajinya dipotong oleh perusahaan,” tuturnya.

Baca Juga

Ketiga, adalah mengenai konektivitas. Menurut dia, jika kartu kredit bisa terkoneksi dengan sistem perpajakan yang dimiliki saat ini seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka DJP akan lebih mudah dalam menyortir para WP yang selama ini menyimpang.

Keempat, lanjut Prastowo, yaitu bagaimana menerapkan strategi pemajakan yang efektif. Misalnya, pungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui bank atau provider jasa, dengan tarif tertentu yang rendah, dan dapat diberikan pinjaman.

Dengan penerapan-penerapan aspek tersebut, maka kebijakan ini tidak akan membuat gaduh para pengguna kartu kredit. “Ini harus disampaikan, karena ini mandat UU (Undang-Undang) dan hal biasa. Bagi yang sudah sesuai dan patuh, tidak perlu cemas."

Topik Terkait
Saksikan Juga
Terpopuler