Buat Petani Handal, Darmin Luncurkan Program Santripreneur

VIVA – Pemerintah resmi meluncurkan pilot Program Santripreneur dan Petani Muda pada Rabu, 26 Desember 2018, sebagai usaha mengurangi ketimpangan di pedesaan. Peresmian uji coba program tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren Pemberdayaan Umat, Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Program Santripreneur dan Petani Muda yang diresmikan hari ini merupakan bagian dari Program Kemitraan Ekonomi Umat. Program ini dirancang untuk mencetak wirausaha baru pertanian dalam rangka regenerasi petani serta mengembangkan potensi lahan non-produktif termasuk di pondok pesantren. 

"Program ini merupakan implementasi dan tindak lanjut Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Kongres Ekonomi Umat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dikutip dari siaran persnya, Rabu 26 Desember 2018.

Dia menyebutkan, Program Kemitraan Ekonomi Umat itu memfasilitasi berbagai inisiatif kemitraan antara umat, yaitu kelompok masyarakat berbasis pondok pesantren, masyarakat sekitar pondok pesantren, dan masyarakat khususnya UMKM, dengan kelompok usaha besar.

Sasaran program ini adalah santri tingkat akhir, alumni pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, pemuda yang sedang atau baru lulus sekolah atau kuliah, serta tunakarya yang berminat pada usaha di bidang pertanian. 

Adapun cakupannya adalah kegiatan pelatihan serta pengembangan usaha pertanian pasca pelatihan. Pelatihan dan pengembangan usaha difokuskan pada pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi khususnya hortikultura yang diintegrasikan dengan usaha peternakan dan perikanan. 

Demi menjalankan program ini secara nyata, pemerintah berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi pemberi fasilitasi dalam aspek penyediaan lahan, akses pembiayaan, teknologi, pasar, dan pendampingan.

Selain itu, perbankan yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga dilibatkan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro untuk pembiayaan kegiatan pasca pelatihan. 

“Saya juga berharap ini dapat direplikasi melalui dukungan kelompok usaha lain, BUMN, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan, dan organisasi kemasyarakatan,” jelasnya.

Hingga saat ini, kata Darmin, pemerintah juga telah berkolaborasi dengan beberapa Ormas Besar Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis, Persatuan Ummat Islam (PUI), dan Al-Ittihadiyah.

Serta, lanjut dia, mendorong dan memfasilitasi 16 kelompok usaha besar untuk bermitra dengan pondok pesantren dan kelompok masyarakat berbasis keagamaan untuk merealisasikan program itu.

“Saya juga berharap ini dapat direplikasi melalui dukungan kelompok usaha lain, BUMN, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan, dan organisasi kemasyarakatan,” tegas dia. (ben)