Molor 22 Bulan, LRT Baru Bisa Digunakan Publik Pada 2021
- ANTARA Foto/Indriarto Eko Suwarso
VIVA – Masyarakat Ibukota dan sekitarnya, harus kembali bersabar untuk menikmati layanan transportasi kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Itu disebabkan, target pengoperasian LRT yang semula bisa dilaksanakan pada 2019 mundur menjadi 2021.
Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Budi Hartato menjelaskan, mundurnya target pengoperasian secara penuh itu disebabkan karena molornya pembangunan Depo LRT di Bekasi Timur yang dikerjakannya, lantaran lamanya proses pembebasan lahan.
"Jadi dengan terlambatnya depo ini, maka akan operasional tahun 2021, April 2021. Jadi mundur 22 bulan karena lahan depo ini," kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis 31 Januari 2019.
Menurutnya, pembebasan lahan seluas 10 hektare itu secara tuntas baru bisa diperoleh pada Maret 2019, sedangkan untuk pembangunan Depo LRT di Bekasi Timur itu sendiri dikatakannya perlu memakan waktu 18 hingga 20 bulan. Sehingga juga memerlukan tambahan pendanaan sebesar Rp300 miliar dari total anggaran pembiayaan proyek tersebut yang sebesar Rp29,9 triliun.
"Kan bangun depo ini lama. Karena ada tambahan persiapan, tambahan pembiayaan kecil, kira-kira Rp300 miliar. Sebelumnya itu sudah Rp26 triliun termasuk keretanya. Kalau yang sudah diterima Adhi Karya sekarang Rp6,5 triliun," ujar Budi.
Meski begitu, dia menegaskan, untuk proses pembebasan lahan di Bekasi Timur itu hingga saat ini telah mencapai sekitar 60 persen dan juga sudah dilakukan pembayaran.
Kendala selama ini diketahui karena adanya penolakan dari masyarakat sekitar yang terdampak pembangunan Depo LRT tersebut. Pada awal April 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah mendata ada sekitar 160 bidang lahan milik negara yang dihuni penduduk sekitar.
"Ini sudah bertahun-tahun proses, sudah mulai porses, sudah mulai dibayar. Maret 2019 ini (selesai pembebasan lahan, operasi mulai 2021," tutur dia.