Triliunan Aset Warga RI di Luar Negeri Belum Dilaporkan di SPT Pajak

VIVA – Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mencatat, banyak aset warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri dengan nilai triliunan rupiah, namun belum dilaporkan. Itu diperoleh usai dilakukannya komitmen pertukaran informasi secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) antara Indonesia dan 66 negara.

Kepala Sub Direktorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Leli Listianawati, menjelaskan, dari 66 negara tersebut, tercatat sekitar Rp1.300 triliun aset yang belum dilaporkan kepada DJP pada 2018 dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.

"Jadi memang aset keuangannya ada yang belum dilaporkan dalam SPT yang sudah ikut Tax Amnesty," kata di acara Seminar Nasional Perpajakan di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis 14 Maret 2019.

Dia pun menduga, angka tersebut bakal makin meningkat seiring meningkatnya kerja sama AEoI yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Tahun ini, kata Leli, Indonesia bakal melakukan pertukaran informasi data keuangan dengan 94 negara yang berisi di antaranya terkait informasi identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening, penghasilan, hingga saldo rekening keuangannya.

"Tahun ini mungkin meningkat lagi (nilainya). Tapi DJP juga harus melindungi kerahasiaan informasi ini sesuai syarat yang harus dipenuhi dengan negara yang ditukar," tuturnya.

Karenanya, kata dia, AEoI yang telah diterapkan tersebut sangat bermanfaat untuk menciptakan iklim kepatuhan perpajakan di Indonesia. Sebab, dapat mengetahui secara menyeluruh mengenai informasi data keuangan yang menjadi potensi pendapatan negara di sektor pajak, dan hal itu merupakan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia yang tergolong wajib pajak.

"Manfaatnya, hasil pertukaran ini misal di Norwegia, tingkat kepatuhan setelah tahun pertama meningkat 20 persen tingkat kepatuhannya, penyampaian SPT-nya. Diharapkan Indonesia juga demikian," tutur dia. (art)